Jalur Mandiri PTN Rawan Suap, Pengamat Desak Prabowo Bertindak

Uwrite.id - Jakarta - Sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri kembali jadi sorotan publik. Jalur mandiri yang seharusnya jadi pintu alternatif justru dinilai rawan penyimpangan dan praktik suap.

Pengamat Pendidikan dari TrevEdu Research, Chattiraya, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas. "Prabowo sebaiknya meminta seluruh rektor se-Indonesia menghapus jalur mandiri yang tidak transparan dan berpotensi merusak integritas pendidikan tinggi," ujar Chattiraya di Jakarta, Jumat (22/08).

Akar masalahnya terletak pada pengelolaan jalur mandiri. Berbeda dengan SNBP dan SNPMB yang diatur secara nasional, jalur mandiri sepenuhnya diserahkan ke kebijakan kampus. "Tanpa pengawasan ketat, celah ini jadi ladang praktik tidak sehat," kata Chattiraya.

Data Ombudsman RI menunjukkan pengaduan terkait penerimaan mahasiswa baru paling banyak berasal dari jalur mandiri. Modus yang muncul bervariasi, mulai dari jual beli kursi, pungutan liar, hingga perubahan nilai setelah pengumuman.

Nuzran Joher, Ketua Ombudsman RI, membenarkan hal tersebut. "Kami menerima ratusan laporan setiap tahun terkait penerimaan mahasiswa. Mayoritas berasal dari jalur mandiri karena tidak ada standar nasional yang mengikat," ujarnya.

Kasus terbaru terjadi di salah satu PTN di Jawa Timur pada 2025. Puluhan calon mahasiswa dan orang tua diduga menjadi korban calo yang menawarkan kelulusan dengan tarif ratusan juta rupiah. "Proses hukum masih berjalan, tapi citra kampus sudah terlanjur tercoreng," ujar Nuzran.

Padahal tujuan awal jalur mandiri adalah untuk menjaring mahasiswa berprestasi non-akademik, atlet, seniman, atau mereka yang terlambat mendaftar. "Niat baik itu kini tertutup oleh stigma 'jalur orang kaya' dan 'jalur titipan'," kata Chattiraya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Centre for Indonesian Policy Studies CIPS, Fajri Muhammad, menyoroti soal otonomi kampus. "Otonomi tanpa akuntabilitas akan melahirkan penyimpangan. Jika setiap kampus membuat aturan sendiri-sendiri, maka standar nasional akan sulit dijaga," tegas Fajri.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sudah beberapa kali mengingatkan agar kampus membuat sistem yang akuntabel. Sayangnya, "imbauan tanpa sanksi membuat sebagian kampus tetap menjalankan model lama," ujar Fajri.

Di sisi lain, biaya kuliah lewat jalur mandiri juga jauh lebih tinggi. Perbedaan UKT bisa 3 sampai 5 kali lipat dibanding jalur reguler. "Ini menciptakan ketimpangan baru. Pendidikan tinggi yang seharusnya jadi tangga mobilitas sosial justru makin tertutup bagi anak dari keluarga kurang mampu," kata Chattiraya.

Padahal program pemerintah saat ini fokus pada pemerataan akses pendidikan. Beasiswa KIP Kuliah dan Kartu Indonesia Pintar digelontorkan besar-besaran. "Jika di saat bersamaan jalur mandiri tetap dibuka tanpa kontrol, maka dua kebijakan itu jalan berlawanan," ujar Fajri.

Pengamat Pendidikan Tinggi, Itje Chodidjah, mencontohkan praktik di luar negeri. Beberapa kampus sudah menghapus jalur penerimaan khusus yang tidak melalui tes nasional. Alasannya demi menjaga kredibilitas ijazah dan kepercayaan publik. "Indonesia bisa mencontoh model itu," katanya.

Solusinya, menurut Itje, bukan menutup total akses. Kampus masih bisa membuka kelas kerjasama, kelas internasional, atau program ekstensi. "Tapi semua harus lewat satu portal nasional yang diawasi Kemendikti Saintek dan dipublikasikan secara terbuka," ujarnya.

Jika rektor se-Indonesia kompak menghapus jalur mandiri tertutup, beban pengawasan pemerintah juga akan lebih ringan. "Tidak perlu lagi ada tim khusus yang memeriksa ratusan skema penerimaan berbeda di tiap kampus," kata Fajri.

Langkah Presiden meminta penghapusan jalur mandiri rawan suap juga sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi. "Pendidikan adalah sektor yang paling menentukan masa depan bangsa. Membiarkan praktik kotor di pintu masuk kampus sama saja merusak fondasi SDM Indonesia ke depan," tegas Chattiraya.

Ia menutup dengan harapan agar kampus kembali ke marwahnya. “Sudah saatnya kampus jadi tempat mencari ilmu, bukan tempat transaksi. Dengan menghapus jalur mandiri yang tidak jelas, kepercayaan publik pada PTN akan kembali pulih, dan anak bangsa akan berlomba lewat prestasi, bukan lewat amplop.” (*)