Isradi Zainal, Deputi Ketum PII Mempertanyakan Usul DPR RI Bagi-Bagi IUP untuk Perguruan Tinggi

Uwrite.id - Balikpapan - Pertambangan batubara serta bahan galian lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim) telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah tersebut. Namun, pertanyaan tentang bagaimana hasil tambang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendanaan kalangan kampus di Indonesia setempat masih menjadi perdebatan.

Isradi Zainal, Deputi Ketum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) kembali menyoroti saran DPR RI yang mencoba mendorong tambang-tambang di Indonesia, khususnya di Kaltim, digarap pula oleh pihak kampus.

Menurut Isradi, Rektor Universitas Balikpapan, usulan entitas akademik diikutsertakan dalam pengelolaan tambang memang amat mulia, tetapi alangkah lebih bijak apabila hasil tambang itu dipergunakan terlebih dahulu untuk membantu masyarakat Kaltim yang berpenghasilan minim dan tengah mengalami kesulitan hidup.

Isradi juga mendorong pemerintah untuk memberi prioritas mengalokasikan dana hasil tambang tersebut di awal untuk mendanai kalangan kampus agar meneliti pola bagi hasil di antara pengelola tambang dan negara.

Saat ini, ratusan ponton memuat batubara melalui aliran sungai Mahakam di Kaltim setiap harinya. Produksi batubara di Kaltim mencapai 800 juta ton, dengan nilai yang dicapai jika dirupiahkan setara dengan Rp. 3.747 triliun untuk 3,66 miliar ton yang telah dikeluarkan dari bumi Kaltim selama dua dasawarsa terakhir. Hal ini diungkapkan Isradi untuk menggambarkan sedemikian besarnya potensi SDA di Kalimantan Timur.

Merujuk kepada catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan cadangan sebanyak 16 miliar tahun, maka sepanjang kurun waktu dua puluh tahunan yang akan datang batubara di Kaltim masih dapat dikelola.

Banyak perusahaan tambang yang tidak peduli akan pendidikan di Kaltim, ujar Isradi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua perusahaan tambang melakukan hal yang sama, ungkap akademisi yang aktif menulis dan juga ahli K3 itu. "Beberapa perusahaan tambang telah melakukan kontribusi nyata bagi masyarakat setempat, seperti memberikan kesempatan magang bagi mahasiswa dan merekrut alumni untuk bekerja," komentarnya.

Selain itu, beberapa dosen juga ikut terlibat dalam riset dan konsultansi di bidang pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemauan baik dari beberapa pihak untuk melakukan kontribusi nyata bagi masyarakat setempat.

Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa hasil tambang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, perusahaan tambang, dan kalangan kampus untuk mencapai tujuan tersebut.

Lontaran yang mengundang polemik dari parlemen di Senayan supaya pemerintah melalui Kementerian ESDM membagikan IUP kepada dunia akademik cukup beralasan karena pendanaan perguruan tinggi di Indonesia masih sangat kurang. Namun Isradi memiliki cara pandang berbeda. Dirinya melihat wacana ini dari tinjauan berbagai perspektif di antaranya masih kurangnya kemanfaatan tambang bagi masyarakat yang menghuni di sekitar area tambang di Kaltim itu sendiri, selain persoalan tata kelola lingkungan.

Sehubungan dengan rencana pemberian IUP untuk kampus, mungkin DPR RI tidak akan mendengar seruan agar kampus tidak mengelola tambang, pendapat Isradi. "Umpama toh, demikian, setidaknya kampus yang mengelola adalah kampus yang daerahnya ada tambang seperti Kaltim. 'Kan tidak adil Kalau tambang di Kaltim dikelola oleh kampus di luar Kaltim," serunya. Rektor ini kembali mengingatkan, andaipun terdapat hasrat untuk mengelola, mereka tentu harus menggandeng pemerintah daerah di wilayah tambang itu dan juga perguruan tinggi lokal.

"Kasihani Kaltim, kayu, minyak, batu bara terus dikeruk dengan bagi hasil yang kurang adil," ungkap Pak Is, sapaan akrabnya. Was-was apabila kemanfaatan tambang di Kaltim yang kurang dirasakan penduduk Kaltim, Isradi pun menyoroti potensi Sumber Daya Mineral yang ada di Kaltim, yang mana pada saat ini dikerjakan penambangannya oleh sejumlah perusahaan dari luar Kaltim.

Sehingga Isradi yang juga Deputi Ketum PII menilai akan terjadi pengabaian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kaltim termasuk di antaranya mahasiswa di Kaltim, tatkala tambangnya hendak dibagi-bagikan.

"Kritisi juga perusahaan tambang dan pemerintah yang belum memperbaiki bekas tambang. Jangan sampai setelah dapat janji untuk mengolah tambang, malah menjadi bagian yang merusak alam dan lingkungan dan melupakan untuk mencari energi baru terbarukan," seloroh Isradi lagi.

Menurut Isradi, deposit sumber daya alam sudah seyogianya dipersiapkan sebagai warisan untuk anak cucu di masa yang akan datang. Isradi juga mengingatkan kepada semua kalangan untuk tidak menggunakan hawa nafsu sesaat, namun melupakan keberlanjutan bangsa ini.

Pendanaan Kampus via Hibah Korporasi

Perusahaan-perusahaan tambang batubara yang ada di Kaltim rata-rata memiliki kepedulian yang rendah pada sektor pendidikan. Berdasarkan pengalaman Isradi berkecimpung di dunia akademik, hanya beberapa yang peduli, salah satu di antaranya adalah Bayan Coal.

Pemilik hak kelola tambang batubara tersebut telah menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa Kaltim hingga miliaran rupiah, baik yang lewat universitas lain atau juga lewat Universitas Balikpapan. Tak luput dari budi baik korporasi tersebut, untuk beberapa perguruan tinggi di Pulau Jawa, Bayan Coal juga menyalurkan bantuan hibah.

Isradi berkesimpulan sebenarnya tanpa harus mengelola tambang secara langsung, kampus pun mampu mendapatkan celah pendanaan dengan cara bekerjasama dengan perusahaan tambang.

Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil tambang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat setempat, dan Kaltim dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. (*)