Indonesia Fact-Checking Summit 2024 Bahas Disinformasi

Komdigi: Hoaks Pilkada 2024 Menurun, Pengawasan Ketat

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, pemerintah mencatat adanya penurunan signifikan dalam penyebaran disinformasi politik dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tetap melakukan pengawasan ketat guna mengantisipasi ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi.

Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Komdigi, Marroli Jeni Indarto, dalam Indonesia Fact-Checking Summit 2024 di Jakarta pada Kamis, 7 November 2024, menyatakan bahwa peredaran hoaks terkait Pilkada terpantau lebih sedikit. Marroli menyebut hal ini mungkin karena penurunan laporan masyarakat tentang hoaks.

"Memang masih ada hoaks yang tersebar, tetapi penyebarannya tidak meluas. Ini bisa saja karena meningkatnya kesadaran masyarakat atau berkurangnya laporan," jelas Marroli.

Isu-isu sensitif seperti netralitas ASN dan kontroversi calon tunggal menjadi fokus utama pemerintah dalam menekan disinformasi yang bisa mengganggu Pilkada 2024.

Pengamat demokrasi, Khoirunnisa Nur Agustyati dari Perludem, menyebut penurunan disinformasi ini hasil edukasi dan pencegahan sejak Pemilu 2014 dan 2019. “Masyarakat kini lebih tangguh dalam menghadapi hoaks, dan ini capaian yang perlu dijaga ke depannya,” tutur Ninis.

Kolaborasi Cek Fakta Indonesia, melalui Indonesia Fact-Checking Summit (IFCS) 2024 bertema "Mengatasi Gangguan Informasi, Merawat Ruang Demokrasi," turut menguatkan upaya menangkal misinformasi. Acara ini melibatkan organisasi seperti Mafindo, AJI, dan AMSI, yang aktif memerangi hoaks.

Meski tren disinformasi menurun, pemerintah tetap bekerja keras memastikan Pilkada 2024 yang kredibel dan bebas dari pengaruh informasi menyesatkan. ***