Indeks Kepuasan Publik Turun, Pakar: Jangan Buru-buru Vonis Kinerja Pemerintah Buruk

Uwrite.id - Jakarta - Rilis survei terbaru yang menunjukkan penurunan indeks kepuasan publik langsung memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai hal itu sebagai sinyal kinerja pemerintahan menurun. Namun sejumlah pakar mengingatkan, angka kepuasan tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur.

"Menjadikan indeks kepuasan sebagai satu-satunya indikator kinerja adalah reduksionisme metodologis," kata Irfan R Maksum, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia, saat dihubungi, Rabu 29 Juli 2026.

Menurutnya, kepuasan publik merupakan konstruk sosial yang kompleks. Ia dipengaruhi ekspektasi masyarakat, pemberitaan media, hingga isu sesaat seperti harga bahan pokok.

"Publik bisa tidak puas karena harga cabai naik minggu ini, padahal secara makro inflasi terkendali dan infrastruktur jalan terus. Fluktuasi itu lebih mencerminkan rasa saat ini, bukan hasil akumulatif kebijakan," ujarnya.

Data Makro Disebut Masih Positif

Pandangan senada disampaikan ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira. Ia menyoroti sejumlah indikator objektif yang masih menunjukkan tren positif.

"Pertumbuhan ekonomi kita triwulan II 2026 masih di 5,1%. Investasi asing langsung naik 12% yoy. Rasio utang ke PDB juga di bawah 40%. Data ini sulit muncul kalau pemerintahan benar-benar buruk," kata Bhima secara tidak langsung.

Bhima menambahkan, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, IKN, dan pelabuhan juga berjalan. Mengacu data Bank Dunia, Indeks Logistik Global Indonesia naik 8 peringkat pada 2025.

Kesehatan, Pendidikan, dan Digitalisasi

Dari sisi pelayanan dasar, peneliti CSIS Adinda Tenriangke Putri menilai capaian di sektor kesehatan dan pendidikan tidak bisa diabaikan.

Ia menyebut cakupan JKN sudah 98% dan angka stunting turun menjadi 18,2% pada 2025. "Di pendidikan, revitalisasi SMK dan kampus merdeka juga sudah melahirkan 1,2 juta lulusan terserap industri. Ini indikator hasil, bukan persepsi," ujarnya.

Digitalisasi birokrasi juga disebut sebagai capaian senyap. Sebanyak 85% layanan administrasi kependudukan kini online. "Efisiensi ini tidak langsung terasa, tapi menghemat ratusan triliun dalam jangka menengah," kata Adinda.

Ekspektasi Publik Naik Lebih Cepat

Namun pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, melihat penurunan kepuasan sebagai sinyal komunikasi pemerintah yang perlu diperbaiki.

"Ekspektasi publik naik lebih cepat dari kapasitas negara. Di era media sosial, orang membandingkan desanya dengan standar Korea. Itu wajar, tapi jangan langsung divonis gagal," kata Hendri.

Ia menilai pemerintah harus lebih masif menjelaskan kebijakan. "Kebijakan bagus tanpa komunikasi yang baik, hasilnya tetap tidak populer," ujarnya.

Tata Kelola dan Penegakan Hukum

Soal tata kelola, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyoroti masih aktifnya penindakan hukum aparatur daerah.

Contohnya, KPK kembali OTT di Pemalang, Jawa Tengah, pada 29 Juli 2026 dan mengamankan Bupati Anom Widiyantoro. Sebelumnya pada 12 Oktober 2023, KPK juga OTT di Kota Tegal dan mengamankan Wali Kota Dedy Yon Supriyono.

"OTT itu justru menunjukkan sistem pengawasan berjalan. Hukum tidak tebang pilih," kata Burhanuddin.

Masyarakat Sipil: Masih Banyak PR

Meski demikian, kritik tetap dilontarkan masyarakat sipil. Koordinator Jateng Corruption Watch Kahar Muamalsyah menegaskan, jika merujuk kepada parameter pemerintahan daerah yang buruk, Pemalang di Jateng bukan satu-satunya wilayah yang disorot 

"Wilayah lain di Jawa Tengah masih banyak yang terindikasi sebagai 'sarang penyamun'. Bukti cukup dan kuat sudah dipegang masyarakat sipil lokal, datanya tinggal dilaporkan ke KPK, untuk lalu diciduk," katanya.

Sinyal, Bukan Vonis

Para pakar sepakat, penurunan indeks kepuasan harus dibaca sebagai sinyal, bukan vonis.

"Menilai kinerja hanya dari satu angka survei itu tidak ilmiah. Maraton pembangunan harus dilihat dari: apakah anak lebih sehat, jalan lebih mulus, lapangan kerja bertambah, hukum lebih pasti," kata Irfan R Maksum menutup.

Ia menekankan, jika pemerintah bereaksi berlebihan terhadap survei, dikhawatirkan justru terjebak populisme jangka pendek. "Apresiasi yang baik, kritisi yang kurang. Negara ini terlalu besar untuk hanya dinilai dari satu angka," pungkasnya. (*)