Incest Politik, Bisnis, dan Pemerintahan: Investigasi Skandal Korupsi di Provinsi Lampung

Hukum | 20 Apr 2023 | 11:49 WIB
Incest Politik, Bisnis, dan Pemerintahan: Investigasi Skandal Korupsi di Provinsi Lampung

Uwrite.id - Provinsi Lampung tengah menjadi sorotan. Dugaan adanya korupsi yang melibatkan incest antara politik, bisnis, dan pemerintahan di Provinsi Lampung tak luput dari perhatian akun Twitter @partaisocmed yang mengungkapkan masalah utama yang terjadi di daerah tersebut.

Menurut akun @partaisocmed, kontraktor yang menguasai proyek-proyek di Lampung memiliki anak atau saudara yang menduduki posisi penting di partai politik dan juga memiliki kerabat di pemerintahan yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang merugikan rakyat.

"Masalah utama di Lampung itu terjadi incest antara politik, bisnis dan pemerintahan. Contoh, kontraktor yg menguasai proyek2 mempunyai anak/saudara yg menduduki posisi penting di parpol, juga punya kerabat di pemerintahan. Sarat dgn konflik kepentingan.", tulis akun @ partaisocmed.

Lebih lanjut, akun tersebut juga mengungkapkan tentang korupsi di Lampung tidak lagi menggunakan bahasa halus seperti di daerah-daerah lain sehingga anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan dan melanjutkan proyek-proyek malah dikeruk habis oleh oknum-oknum yang terlibat dalam incest tersebut.

"Di daerah lain tentu terjadi juga tapi masih disisakan manfaat untuk rakyat. Di Lampung ini beda, seluruh anggaran dikeruk tanpa disisakan buat rakyat. Itulah mengapa jalan2 rusak tidak diperbaiki, proyek mangkrak dimana2. Ya karena habis dibagi2 buat mereka sendiri. Di daerah lain itu korupsinya masih pakai basa-basi, sementara Lampung tanpa basa-basi", cuit akun @partaisocmed.

Dalam menghadapi dugaan skandal tersebut, publik menuntut agar semua pihak segera bertindak untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Lampung yang menjadi korban incest antara politik, bisnis, dan pemerintahan di Provinsi Lampung. Dugaan skandal korupsi semacam ini tidak hanya merugikan rakyat tetapi juga merusak sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Sumber:

Jika anda keberatan dan memiliki bukti atau alasan yang kuat bahwa artikel berita ini tidak sesuai dengan fakta, anda dapat melakukan pengaduan pada tautan ini

Tulis Komentar

0 Komentar