Identikkan Warga Dhuafa dengan Jago Bikin Anak, Wajib KB Steril, Atas Usulan KDM Mensos Hati-Hati & Pelajari

Uwrite.id - Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pihaknya tengah mempelajari usulan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi pria, sebagai syarat utama (bagi warga dhuafa) untuk menerima bantuan dari pemerintah provinsi.

Menurut Gus Ipul usulan Dedi Mulyadi tersebut merupakan ide baik. Tetapi saat ini Kementerian Sosial sedang mempelajari terlebih dahulu.

"Ya ini kami sedang mempelajari ide itu ya. Jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu sih ide baik gitu ya untuk KB ya, keluarga berencana itu baik juga. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari," kata Ipul di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/04).

Gus Ipul memberikan alasan mengapa ide tersebut tidak bisa langsung dilakukan dan perlu untuk dipelajari lebih dulu.

"Karena penyaluran itu ada proses yang harus kita lalui. Tidak bisa terus dipaksa tiba-tiba. Kita tidak bisa begitu. Jadi kita proses dulu kita pelajari. Seperti penyaluran tahap pertama itu kita masih pakai data yang lama," kata Ipul.

Menurut dia, selain lewat KB, keberadaan BPJS Kesehatan juga bisa menjadi pintu untuk melakukan pemerataan bantuan dari pemerintah.

"Saya terus terang masih perlu mempelajari. Salah satunya juga BPJS Kesehatan itu juga bisa. Jadi banyak sih pintu ya untuk mensejahterakan masyarakat, mendorong hadirnya keadilan itu banyak pintu. Jadi saya masih perlu mempelajari," kata Gus Ipul.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan rencana kebijakan kontroversial namun visioner, menjadikan kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi pria, sebagai syarat utama untuk menerima bantuan dari pemerintah provinsi.

Mulai dari beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, hingga bantuan sosial lainnya. Langkah ini, menurut Dedi Mulyadi, bukan semata-mata pembatasan, melainkan sebuah upaya penataan yang berpihak pada keadilan sosial.

Dalam rapat koordinasi bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan perwakilan kementerian, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa bantuan negara selama ini cenderung menumpuk pada keluarga yang sama, yang seringkali memiliki banyak anak tanpa perencanaan matang.

“Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi yang dijamin keluarga itu-itu saja. Negara jangan memikul beban dari satu keluarga terus menerus,” ujar Dedi Mulyadi, Selasa (29/04).

Ia mengungkapkan kegelisahannya terhadap fenomena keluarga miskin yang terus memiliki anak dalam jumlah besar, sementara kebutuhan dasarnya saja belum tercukupi.

Salah satu cerita yang menggambarkan realitas ini adalah pertemuannya dengan seorang ayah di Majalengka yang memiliki 10 anak, sementara istrinya sedang hamil anak ke-11. Anak-anak mereka harus turun ke jalan menjajakan kue demi membantu perekonomian keluarga.

Kenapa KB Harus Jadi Syarat?

Dedi Mulyadi melihat bahwa untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam penyaluran bantuan, program KB harus terintegrasi dengan sistem data kependudukan.

Nantinya, sebelum bantuan diberikan, pemerintah kata dia harus memeriksa apakah keluarga tersebut telah menjadi peserta KB, khususnya KB pria seperti vasektomi. Jika belum, maka mereka diminta untuk menjalani program KB terlebih dahulu.

“Ini serius. KB-nya harus KB laki-laki. Karena kalau perempuan, banyak masalahnya. Misalnya lupa minum pil, atau lainnya. Kalau laki-laki kan lebih pasti,” jelas Dedi Mulyadi.

Kebijakan ini dinilai Dedi Mulyadi bisa dijadikan sebagai jalan keluar, mengingat saat ini keluarga tidak mampu banyak yang melahirkan dengan cara operasi sesar, yang per tindakannya saja sedikitnya Rp25 juta. (*)