Hasto Mengada-Ada, Partai NasDem Tampik Pernyataan Adanya Komunikasi Dua Arah PDIP-AMIN Terkait Tekanan

Uwrite.id - Waketum Partai NasDem yang juga Calon Legislatif dari Dapil Jakarta Timur, Ahmad Ali mengatakan bahwa tidak ada komunikasi antar capres Ganjar dan tim capres Anies seperti yang disebutkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Baru-baru ini Hasto memunculkan pernyataan ke publik yang di antaranya mengungkapkan adanya suatu komunikasi intensif yang dicoba dibangun di antara kubu PDIP berikut paslon usungannya Ganjar Pranowo-Moh Mahfud MD (GAMA) bersama dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Langkah ini diambil kubu GAMA terkait indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024. Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali jelas-jelas menyangkal adanya komunikasi itu.

"Tidak ada. Tidak terjadi," ujar Ahmad Ali. "Sampai hari ini tidak ada komunikasi itu, bahkan tidak pernah ada komunikasi itu menurut saya. Karena kita tidak mau terjebak dengan drama-drama yang pada akhirnya kita menyerang antara satu sama lain," kata Ahmad Ali kepada wartawan, akhir pekan ini.

Ali mengatakan AMIN tak pernah merasa mendapat tekanan terkait instrumen hukum dan kekuasaan. Dia menyebut tekanan yang diterima AMIN terkait instrumen kepala daerah dan partai tertentu.

Sangat gencar dikabarkan di sejumlah media, perihal Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku jika pihaknya saat ini telah membangun komunikasi dengan kubu dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), terkait adanya indikasi tekanan jelang Pilpres 2024. Menurut Hasto tekanan yang diterima oleh pihak PDIP maupun pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, misalkan soal pencopotan baliho.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) Yasin Mohammad menilai bahwa langkah PDIP untuk menjalin komunikasi dengan kubu AMIN lantaran adanya indikasi tekanan jelang Pilpres 2024 merupakan manuver politik untuk merebut suara pemilih di Februari 2024. Yasin tak memungkiri PDIP saat ini tengah memanfaatkan ketegangan antara elite yang sedang terjadi saat ini.

“Ini tentu bagian dari strategi elite merebut silent majority yang menjadi penentu kemenangan Pilpres 2024. Termasuk manuver komunikasi sesama kandidat tentu bagian dari manuver menuver politik untuk merebut pemilih Februari 2024 nanti. Ya, tentu berharap segala isu agenda dan manuver kemudian menjadi suara di TPS,” papar Yasin, Minggu, (19/11).

“(Pada) Pilpres 2024, terjadi ketegangan elite yang sangat luar biasa, hal ini justru lahir dari PDIP dan kader PDIP. Pertarungan narasi, seperti kecurangan, kampanye negatif, nampak sekali hadir membanjiri informasi,” tambah Yasin.

Yasin mengaku heran dengan adanya narasi soal tekanan dari penguasa di Pilpres 2024 ini. Pasalnya, ujar Yasin, saat ini peserta di Pilpres dan Pemilu 2024 merupakan bagian dari kekuasaan saat ini yang menduduki eksekutif dan memiliki akses ke yudikatif dan legislatif.

“Termasuk masih menjabat menteri, di level daerah Kepala Daerah. Semua pihak berusaha membangun infrastruktur memenangkan kontestasi. Terkait kecurangan? Hampir bisa dipastikan semua pihak berpotensi melakukan kecurangan, ini terbukti di setiap Pemilu bIsa dicek di pelaporan Bawaslu bahwa semua kandidat saling lapor,” jelas Yasin.

Dengan kondisi demikian, lanjut Yasin, potensi penggunaan resource incumbent berpotensi terjadi di ajang Pilpres 2024 ini. Meski demikian, Yasin masih menunggu, apakah penggunaan resource incumbent dengan skala besar di Pilpres 2024 akan terjadi seperti pada perhelatan pilkada.

“Melihat pengalaman di tiap pemilu, potensi penggunaan resource incumbent besar sekali. paling mudah kita temui di Pilkada. apakah akan terjadi di Pilpres 2024. kita liat terutama saat memasuki tahapan kampanye 28 November – 10 Februari 2024,” pungkas Yasin.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berulang-ulang melontarkan statement mengenai adanya tekanan yang diterima oleh pihak PDI Perjuangan maupun pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, umpama terkait dengan pencopotan baliho.

Karenanya, Hasto mengaku PDI Perjuangan juga telah berupaya membangun komunikasi dengan kubu dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), terkait adanya indikasi tekanan jelang Pilpres 2024 mendatang.

“Kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama. Kita juga menyepakati dengan AMIN, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan,” imbuh Hasto kepada wartawan lagi.

Langkah ini menurut Hasto, dilakukan PDI Perjuangan dalam upaya mengembalikan demokrasi agar tetap berada pada koridornya. “Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elite. Dan, itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan,” ujarnya.

Kemudian, Hasto juga menyinggung soal adanya dugaan intervensi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga yudikatif, Hasto mengaku heran ada tekanan berbentuk intervensi yang dilakukan kepada lembaga seperti MK.

Ahmad Ali menampik keras statement Hasto itu, baginya statement Hasto itu hanya akan memperkeruh suasana dan dirinya meminta Hasto agar jangan membawa-bawa paslon AMIN tetkait tekanan yang diterimanya. 

"Jika kemudian bahwa kami mau diajak berkomunikasi karena diperlakukan yang sama, jangan bawa-bawa kami dong, kami nggak pernah diperlakukan seperti itu. Justru bahkan kami merasakan tekanan itu dari kepala daerah dan partai tertentu," ujar Ali lagi.

Dia mengatakan pihak kepolisian selalu mengawal dan menjaga keberadaan NasDem dan Anies. Dia menyebut tekanan terhadap AMIN berasal dari instrumen lain.

“NasDem, di mana-mana Anies berada, itu dikawal oleh polisi, kok. Polisi melaksanakan tugasnya sebagai pengayom, pengaman, kami merasakan itu," tukas Ali. 

"Justru ada instrumen lain yang kemudian diduga afiliasinya memasang baliho di mana-mana, menolak Anies, intoleran dan lain-lain," lanjut Wasekjen NasDem itu.

Ahmad Ali meminta tekanan yang dirasakan PDIP tak dibawa ke AMIN. Menurutnya, politik harus menggunakan rasional dan gagasan bukan perasaan.

"Ya, bagaimana kita mau berkomunikasi, perasaan dia dibawa ke kita, ya .. jangan, lah. Politik itu pakai rasional pakai gagasan bukan pakai perasaan," seloroh Ahmad Ali menggarisbawahi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memang terus-menerus menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud itu tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Juga tekanan itu dirasakan GAMA dan PDIP dalam bentuk yang lainnya.

"Oh, ya, cukup banyak. Kan, juga ada kan, itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," ungkap Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11). (*)