Hasil Survei Terbaru: 62,1 Persen Rakyat Menilai Proyek di Era Jokowi Banyak Korupsi dan Nepotisme

Uwrite.id - Baru-baru ini hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dengan judul "Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 Seri I" telah mengungkapkan bahwa aspek hukum pemerintahan era Presiden Joko Widodo mendapat catatan merah dari masyarakat. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.

Dikutip dari kanal YouTube Survei KedaiKOPI, Communication Specialist KedaiKOPI, Rosnindar menjelaskan bahwa menurut hasil survei tersebut, mayoritas masyarakat menilai bahwa pemerintahan era Jokowi tidak bersih karena terdapat banyak kasus nepotisme dalam pengerjaan proyek pemerintah.

"Jumlah respondennya mencapai 62,1 persen yang menilai bahwa pemerintah ini nggak bersih, masih banyak nepotisme dalam hal pengerjaan-pengerjaan proyek," ujar Rosnindar,  Jumat (23/6/23).

Ketidakpuasan tertinggi kedua masyarakat adalah terkait pemberantasan korupsi. Sebanyak 55,9 persen responden merasa bahwa kinerja Jokowi dalam pemberantasan korupsi tidak tercapai sesuai harapan.

"Nah, ini responden menilai bahwa pemerintah Jokowi kurang sukses di bidang pemberantasan korupsi," kata Rosnindar.

Selain itu, masyarakat juga mengkritik kinerja Jokowi dalam hal penegakan hukum yang adil. Sebanyak 54,5 persen responden menyatakan bahwa Jokowi belum berhasil dalam menegakkan hukum yang adil.

Rosnindar juga menjelaskan bahwa ketiga aspek hukum ini menjadi catatan merah dari masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Terkait penilaian mengenai nepotisme, hanya 4,95 persen responden yang memberikan penilaian merah (rata-rata dari angka 1-10).

"Jadi tiga aspek hukum ini menjadi catatan merah dari masyarakat untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan untuk penilaian nepotisme ini merah, hanya 4,95 persen (rata-rata dari angka 1-10)" jelasnya.

Namun demikian, survei tersebut juga mengungkapkan beberapa hal yang masyarakat nilai telah tercapai dalam kinerja Jokowi. Akses layanan kesehatan dinilai telah tercapai sebesar 72,6 persen, sedangkan akses layanan pendidikan dinilai telah tercapai sebesar 70,3 persen.

Survei ini dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei hingga 7 Juni 2023 dengan menggunakan metode wawancara tatap muka atau kunjungan ke rumah dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,83 persen.