Harapan Panjang Masyarakat Setelah Blok Masela Dibuka untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat dan Mimpi Kedaulatan Energi

Uwrite.id - Arafura - Setelah menunggu lebih dari dua dekade, kabar dibukanya Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, kembali menyalakan harapan panjang masyarakat. Proyek gas raksasa ini bukan sekadar proyek migas biasa. Ia menjadi simbol dari cita-cita besar bangsa: mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Blok Masela memiliki cadangan gas mencapai 10,73 triliun kaki kubik dan 380 juta barel kondensat. Angka itu menjadikannya salah satu cadangan gas terbesar di Asia Tenggara. Bagi masyarakat, angka-angka itu bukan statistik, melainkan janji lapangan kerja, listrik, dan pembangunan.

Harapan itu tumbuh karena pengalaman pahit selama ini. Banyak daerah penghasil migas justru tertinggal. Jalan rusak, listrik padam, dan pengangguran masih tinggi. Masyarakat Maluku dan Maluku Tenggara Barat tidak ingin sejarah itu terulang.

Kini, dengan skema pengembangan yang menempatkan negara sebagai pengendali utama, publik menaruh harapan baru. Pemerintah menyebut proyek ini sebagai bagian dari strategi kedaulatan energi nasional. Artinya, gas Masela tidak hanya untuk ekspor, tapi juga untuk kebutuhan dalam negeri.

Kedaulatan energi adalah mimpi yang sudah lama diidamkan. Selama ini Indonesia masih impor LNG dan LPG untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri. Padahal di timur negeri, ada cadangan melimpah yang belum tersentuh. Masela diharapkan memutus rantai ketergantungan itu.

Bagi nelayan di Kepulauan Tanimbar, harapan pertama adalah laut tetap bisa diakses. Mereka khawatir zona eksklusif proyek akan menutup jalur tangkap tradisional. Karena itu keterlibatan nelayan dalam perencanaan menjadi tuntutan utama.

Harapan kedua adalah lapangan kerja. Ribuan pemuda Maluku merantau ke Jawa dan Kalimantan karena minim pekerjaan di kampung. Dengan adanya kilang, pipa, dan pelabuhan pendukung, mereka berharap bisa pulang dan bekerja di daerah sendiri.

Pemerintah menargetkan 70 persen tenaga kerja konstruksi berasal dari tenaga lokal. Jika terealisasi, ini akan menjadi sejarah. Selama ini proyek besar sering mendatangkan pekerja dari luar, sementara warga lokal hanya jadi penonton.

Harapan ketiga adalah pendidikan vokasi. Masyarakat ingin ada politeknik migas dan pelatihan las, pipa, instrumentasi yang terstandar. Mereka tidak ingin hanya jadi kuli kasar. Mereka ingin jadi teknisi, operator, dan engineer yang dibayar layak.

Dunia usaha kecil juga ikut berharap. Warung, kos-kosan, bengkel, hingga jasa transportasi akan hidup jika ada ribuan pekerja di sana. Ekonomi kerakyatan di Saumlaki dan sekitarnya berpotensi tumbuh berlipat-lipat.

Harapan keempat adalah infrastruktur. Selama ini Maluku Tenggara Barat terisolasi. Jalan, pelabuhan, bandara, dan listrik masih terbatas. Proyek Masela diharapkan menjadi lokomotif yang menarik investasi infrastruktur dasar.

Listrik adalah isu krusial. Saat ini banyak desa di Maluku masih mengandalkan genset. Gas dari Masela diharapkan bisa dialirkan melalui pipa ke pembangkit listrik, sehingga tarif listrik turun dan pasokan stabil 24 jam.

Kedaulatan energi juga berarti ketahanan industri. Pupuk, petrokimia, dan baja adalah industri yang sangat butuh gas. Dengan pasokan gas domestik yang murah, pabrik-pabrik itu bisa dibangun di Indonesia timur, bukan lagi menumpuk di Jawa.

Masyarakat berharap pemerintah tegas dalam negosiasi dengan investor. Kontrak harus berpihak pada negara. Royalti, pajak, dan pembagian hasil harus transparan. Jangan sampai kekayaan alam hanya dinikmati segelintir pihak.

Tuntutan transparansi juga muncul dalam pengelolaan dana bagi hasil. Masyarakat Maluku ingin ada mekanisme yang jelas agar dana itu tidak habis di birokrasi, tapi benar-benar turun ke desa dalam bentuk sekolah, puskesmas, dan air bersih.

Harapan lingkungan juga besar. Laut Arafura adalah rumah bagi terumbu karang dan biota laut. Warga pesisir meminta pemantauan lingkungan dilakukan ketat. Sekali ekosistem rusak, mata pencaharian mereka akan hilang selamanya.

Karena itu, konsep pengembangan yang dipilih juga jadi sorotan. Awalnya diusulkan Floating LNG, lalu diubah menjadi Onshore LNG. Masyarakat lebih mendukung onshore karena efek ekonomi bergandanya lebih besar di darat.

Dengan onshore, akan ada kawasan industri, pelatihan, dan pemukiman pekerja. Efeknya tidak hanya di titik sumur, tapi menyebar ke seluruh kabupaten. Ini sesuai dengan semangat pemerataan.

Namun harapan itu disertai kecemasan. Proyek sebesar ini rawan konflik lahan, korupsi, dan kesenjangan. Masyarakat meminta lembaga pengawas independen dilibatkan sejak awal, bukan setelah masalah muncul.

Perempuan di Maluku juga punya harapan. Mereka ingin dilibatkan dalam UMKM, koperasi, dan program pemberdayaan. Jangan sampai pembangunan hanya dinikmati laki-laki yang bekerja di lapangan.

Generasi muda berharap Masela menjadi alasan mereka tidak perlu merantau. Mereka ingin membangun startup logistik, jasa digital, dan pariwisata berbasis budaya di kampung halaman dengan dukungan konektivitas yang lebih baik.

Tokoh adat berharap nilai-nilai lokal tidak tergerus. Pembangunan harus berjalan berdampingan dengan kearifan lokal. Tanah ulayat, ritual laut, dan gotong royong harus dihormati oleh perusahaan dan pemerintah.

Dari sisi nasional, Masela adalah ujian. Mampukah Indonesia mengelola proyek raksasa tanpa drama berkepanjangan seperti 20 tahun sebelumnya? Publik menuntut kecepatan, tapi juga kehati-hatian.

Kedaulatan energi juga berarti kemandirian teknologi. Masyarakat berharap ada transfer teknologi dari mitra asing ke anak bangsa. Insinyur Indonesia harus dilibatkan dalam desain, konstruksi, hingga operasi.

Harapan fiskal negara juga besar. Dengan harga gas global yang tinggi, pendapatan negara dari Masela bisa mencapai miliaran dolar per tahun. Dana itu diharapkan dipakai untuk kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.

Daerah lain di Indonesia timur juga ikut berharap. Jika Masela berhasil, skema yang sama bisa diterapkan di Blok Abadi di Maluku, di Papua, dan di Natuna. Efek domino kemakmuran bisa terasa di seluruh kawasan timur.

Masyarakat juga berharap tidak ada lagi praktik impor gas yang lebih mahal padahal kita punya cadangan sendiri. Ini soal logika ekonomi sederhana: pakai dulu punya sendiri sebelum beli dari luar.

Untuk itu, jaringan pipa gas nasional harus diperluas. Gas Masela harus bisa mengalir ke Jawa, Sulawesi, hingga Kalimantan. Jangan hanya diekspor mentah-mentah.

Harapan berikutnya adalah tata kelola. BPH Migas, SKK Migas, dan pemerintah daerah harus satu komando. Jangan sampai tumpang tindih regulasi membuat proyek molor lagi.

Masyarakat juga menuntut keterbukaan data. Berapa produksi, berapa harga, berapa yang dipakai dalam negeri, berapa yang diekspor. Semua harus bisa diakses publik agar tidak ada ruang untuk main mata.

Dari sisi geopolitik, Masela penting untuk memperkuat posisi Indonesia di Laut Arafura. Dengan adanya aktivitas ekonomi besar, kedaulatan wilayah juga ikut terjaga.

Harapan budaya juga muncul. Maluku ingin dikenal bukan hanya karena rempah, tapi juga karena energi. Identitas baru itu bisa menjadi kebanggaan generasi mendatang.

Tentu semua harapan ini butuh waktu. Proyek LNG butuh 5 sampai 7 tahun untuk berproduksi. Karena itu masyarakat meminta roadmap yang jelas dan dipublikasikan agar harapan tidak menggantung tanpa kepastian.

Pemerintah daerah juga punya PR. Mereka harus menyiapkan tata ruang, izin, dan SDM agar tidak gagap saat investasi masuk. Jangan sampai investor datang tapi daerah belum siap.

Akademisi di Ambon dan Tual berharap dilibatkan dalam riset. Kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan harus dilakukan kampus lokal agar hasilnya kontekstual.

Pada akhirnya, Blok Masela adalah tentang keadilan. Keadilan bahwa kekayaan alam dikembalikan kepada rakyat. Keadilan bahwa timur Indonesia tidak lagi tertinggal. Keadilan bahwa anak cucu kita bisa menikmati hasilnya.

Harapan panjang itu kini bertumpu pada satu titik: eksekusi. Jika pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menepati janji, maka Blok Masela bukan hanya akan menjadi proyek migas terbesar, tapi juga menjadi bukti nyata bahwa sumber daya alam Indonesia benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan mewujudkan mimpi kedaulatan energi. (*)