Haidar Alwi: Pernyataan Wamensesneg & DPR Sudah Cukup, Isu Pergantian Kapolri Harus Diakhiri

Uwrite.id - R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menegaskan bahwa pernyataan resmi dari pemerintah dan DPR sudah sangat jelas: tidak ada proses pergantian Kapolri yang sedang berjalan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan bahwa Tim Reformasi Kepolisian dibentuk bukan untuk mengganti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa hingga kini DPR belum menerima surat presiden atau surpres dari Presiden Prabowo Subianto terkait pergantian Kapolri. “Pernyataan Wamensesneg dan DPR sudah final. Jangan lagi rakyat dipaksa menelan isu yang tidak berdasar,” kata Haidar Alwi.

Haidar Alwi menilai dua pernyataan resmi ini seharusnya menjadi pegangan publik agar tidak lagi terjebak dalam kabar yang dipelintir.

Mekanisme Konstitusi, Bukan Isu Liar.

Setelah fakta dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah dan DPR, Haidar Alwi menekankan pentingnya pemahaman publik terhadap jalur konstitusional. Pergantian Kapolri tidak bisa diputuskan lewat opini liar atau desakan kelompok tertentu. Mekanismenya sudah jelas: Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengajukan nama, lalu menyampaikannya kepada DPR melalui surpres, sebelum akhirnya dilakukan uji kepatutan dan persetujuan. “Selama surpres belum ada, tidak ada proses resmi yang berjalan. Negara hukum tidak boleh tunduk pada isu liar. Jika mekanisme konstitusional diabaikan, maka wibawa negara yang dipertaruhkan,” ujar Haidar Alwi. 

Dengan kata lain, gosip politik harus diletakkan di bawah supremasi hukum agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi sesat.

Siapa yang Bermain di Balik Isu?

Meski jalur hukum sudah terang, Haidar Alwi melihat masih ada pihak yang terus menggoreng isu pergantian Kapolri. Menurutnya, motif politik di balik itu jelas: melemahkan posisi Kapolri dengan menebar keraguan di tengah masyarakat. Dalam situasi ini, pernyataan tegas Sufmi Dasco Ahmad bahwa DPR belum menerima surpres adalah benteng yang menjaga marwah lembaga legislatif dari kabar burung. *“Isu semacam ini tidak lahir dari ketidaktahuan, melainkan dari agenda yang sengaja dimainkan. Mereka tahu kabar itu bohong, tetapi terus diulang agar publik percaya. Inilah yang saya sebut pengkhianatan terhadap akal sehat bangsa,”* tegas Haidar Alwi.

Haidar Alwi menambahkan, manuver seperti ini bukan hanya menyerang pribadi Kapolri, tetapi juga mengancam stabilitas politik nasional.

Stabilitas Lebih Berharga dari Kursi Jabatan.

Haidar Alwi menegaskan bahwa stabilitas negara jauh lebih mahal daripada kursi jabatan siapa pun. Tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden harus dipahami sebagai upaya perbaikan sistemik jangka panjang, bukan sinyal pergantian personal. Fokus utama seharusnya diarahkan pada profesionalisme aparat, penghormatan HAM, dan tata kelola hukum yang transparan. Haidar Alwi juga mengingatkan elit politik, media, dan masyarakat agar berhenti menjadikan isu pergantian Kapolri sebagai komoditas politik. “Tugas kita bukan menyalakan api gosip, melainkan menjaga bara kepercayaan agar tidak padam. Kapolri tetap bekerja, negara tetap berjalan, dan bangsa harus bersatu,” pungkas Haidar Alwi.