Haidar Alwi: Optimis Dengan Struktur Danantara TAPI Harus Transparan Jangan Jadi Sarang KKN.

Uwrite.id -  

R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menyoroti dengan tajam keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurutnya, lembaga ini memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi, tetapi di sisi lain, ancaman Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tidak bisa diabaikan begitu saja.

"Danantara lahir dengan ambisi yang besar, tapi kita tidak boleh menutup mata terhadap risiko yang menyertainya. Jangan sampai ini justru menjadi lahan basah bagi segelintir elite untuk memperkaya diri," tegas Haidar Alwi.

Potensi KKN dalam Investasi Triliunan Rupiah.

Sebagai sovereign wealth fund, Danantara mengelola dana dalam jumlah yang sangat besar, baik dari negara maupun mitra asing. Namun, Haidar Alwi mengingatkan bahwa skala investasi yang masif ini bisa menjadi celah bagi praktik-praktik yang menyimpang.

"Jika tidak diawasi dengan ketat, keputusan investasi bisa lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan nasional. Ini yang berbahaya," jelas Haidar Alwi.

Ia menyoroti bagaimana proyek-proyek besar yang dibiayai Danantara berisiko jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi dengan penguasa, bukan berdasarkan kompetensi yang seharusnya menjadi faktor utama. "Kalau ini dibiarkan, profesionalisme dalam pengelolaan investasi akan terganggu, dan dampaknya bisa merugikan negara dalam jangka panjang," tambahnya.

Jabatan Strategis dan Risiko Nepotisme.

Isu nepotisme dalam pengisian posisi kunci di Danantara juga menjadi perhatian serius. Haidar Alwi menekankan bahwa setiap jabatan harus diberikan kepada individu yang benar-benar berkompeten, bukan sekadar orang-orang dekat dengan penguasa.

"Kalau jabatan diberikan hanya berdasarkan kedekatan, maka strategi investasi bisa melenceng dari tujuan awalnya. Alih-alih memberikan manfaat bagi negara, ini justru bisa menjadi alat oligarki ekonomi baru," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat banyak kasus di mana proyek infrastruktur mengalami pembengkakan anggaran, manipulasi tender, dan pengelolaan yang tidak transparan. Jika Danantara tidak menerapkan standar pengelolaan yang ketat, maka dana triliunan rupiah yang dikelola bisa bocor ke kantong segelintir elite.

Transparansi adalah Kunci.

Lebih lanjut, Haidar Alwi menegaskan bahwa tanpa transparansi yang kuat, lembaga sebesar Danantara bisa berubah dari solusi menjadi masalah baru bagi ekonomi Indonesia.

"Pengawasan ketat harus dilakukan sejak awal. Jika tidak, maka laporan keuangan bisa dimanipulasi, dan publik tidak akan pernah tahu ke mana dana investasi ini benar-benar mengalir," ujar Haidar Alwi.

Ia juga menyoroti potensi intervensi politik dalam pengambilan keputusan investasi. Menurutnya, jika hal ini terjadi, maka investasi yang dilakukan Danantara akan lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan ekonomi nasional yang lebih luas.

Kesimpulan: Jangan Sampai Rakyat Hanya Jadi Penonton.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Haidar Alwi menegaskan bahwa Danantara harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Ia tidak ingin lembaga ini hanya menjadi alat bagi segelintir elite untuk memperkaya diri, sementara rakyat hanya menjadi penonton dari investasi yang dilakukan.

Haidar Alwi menegaskan bahwa pengawasan ketat, transparansi penuh, serta kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan Danantara. Jika tidak, maka harapan besar yang menyertainya bisa berubah menjadi malapetaka ekonomi yang lebih besar bagi bangsa ini.

"Kalau KKN ini tidak dicegah sejak awal, maka Danantara yang diharapkan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi justru bisa berujung pada kekecewaan besar," pungkas Haidar Alwi.