Hadari : Pilkada 2024 Masih Diwarnai dengan Upaya Pengaruhi Pemilih Gunakan Bansos

Uwrite.id - Pelaksanaan Pilkada di berbagai wilayah Indonesia masih akan berlangsung di bulan November 2024. Ajang pemilihan kepala daerah ini menjadi fokus perhatian banyak pihak, termasuk para calon kepala daerah yang berlomba untuk meraih suara. Sayangnya, praktik-praktik yang tidak sepenuhnya fair masih terus terjadi. Salah satu fenomena yang kerap muncul adalah penggunaan bantuan sosial (bansos) sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih. Hal ini diamati secara jeli oleh pengamat politik dari FISIP Universitas Pasuruan, Drs. Hadari Irham, MA.

Hadari Irham mengatakan bahwa bansos terus dikucurkan ke berbagai daerah hingga akhir tahun ini. Program bantuan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, seringkali diselewengkan untuk kebutuhan politik para calon kepala daerah. "Dalam banyak kasus, bansos dijadikan alat untuk menarik simpati dan suara dari masyarakat penerima bantuan," ungkapnya serius.

"Masing-masing pasangan calon yang akan maju di ajang Pilkada memiliki jurus tersendiri untuk meraih kemenangan. Ada yang memanfaatkan jaringan keluarga, tokoh masyarakat, hingga penggunaan media sosial. Namun, satu yang hampir pasti ada di setiap strategi adalah penggunaan bansos. Praktik ini tidak hanya merugikan dari segi moral dan etika, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi calon lain yang berkompetisi secara jujur," iimbuh Hadari lagi.

Mereka yang didukung oleh koalisi pemenang Pemilihan Presiden terlihat lebih dominan dalam praktik pemberian bansos ini, lanjut Hadari. Diketahui, dana bansos yang seharusnya dialokasikan untuk keperluan sosial secara merata justru dikawal untuk mendukung pasangan calon tertentu. Hal ini membuat persaingan menjadi tidak sehat dan menodai proses demokrasi yang seharusnya menjadi ajang memilih pemimpin yang terbaik bagi masyarakat, ujar pria yang juga merangkap sebagai peneliti sosial kemasyarakatan itu.

"Praktik penggunaan bansos untuk kepentingan politik harus segera dihentikan. Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih proaktif dalam mengawasi penyaluran bansos agar tidak diselewengkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan tidak dijadikan alat politik," tegas Hadari.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi praktik ini, ujar Hadari lagi. Hadari menyebutkan bahwa pendidikan politik yang baik dapat membuat masyarakat lebih kritis dalam menerima bantuan sosial yang berbau politik. Jika bansos yang diterima tidak sesuai dengan prosedur yang ada, masyarakat harus berani melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang.

"Pilkada adalah ajang untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi daerahnya. Jangan biarkan praktik kotor seperti penggunaan bansos untuk kepentingan politik merusak esensi dari demokrasi itu sendiri. Mari kita bersama-sama menciptakan pemilihan yang jujur, adil, dan transparan demi masa depan Indonesia yang lebih baik," tandasnya. (*)