George Soros, "Londo Ireng" dan Peluang Kudeta: Antara Teori Konspirasi dan Geopolitik Ide

Uwrite.id - Davos - Nama George Soros kembali menjadi perbincangan panas di Indonesia sepanjang 2025-2026. Konglomerat Hungaria-Amerika yang juga pendiri Open Society Foundations ini dituduh berada di balik gelombang demonstrasi rusuh, bahkan hingga isu "kudeta lunak".
Di tengah suhu politik nasional, istilah "Londo Ireng" ikut muncul di ruang publik. Istilah ini dulu dipakai untuk menyebut pribumi yang bekerja untuk kepentingan kolonial Belanda. Kini ia dipakai sebagai metafora untuk kelompok yang diduga menjadi "proxy" kepentingan asing. Sungguh ironi sejarah yang berulang, ketika perdebatan tentang kedaulatan kembali menyeret nama aktor global.
Siapa George Soros?
George Soros lahir di Budapest 12 Agustus 1930. Ia dikenal sebagai investor hedge fund Quantum Fund yang pernah "mengguncang" Bank of England pada Black Wednesday 1992 dan meraup 1 miliar dolar AS.
Selain investor, Soros juga filantropis. Ia mendirikan Open Society Foundations pada 1993 dengan visi mendorong demokrasi, HAM, dan kebebasan sipil. Hingga kini OSF mengucurkan lebih dari 8 miliar dolar AS ke berbagai negara.
Tuduhan terbaru muncul dari pengamat geopolitik Angelo Giuliano dalam wawancara dengan media Rusia Sputnik pada 30 September 2025. Giuliano menyebut Soros diduga menyalurkan dana melalui OSF untuk membiayai demonstrasi yang berujung ricuh di Indonesia.
Ia menyorot kemunculan bendera bajak laut One Piece saat protes menjelang HUT ke-80 RI sebagai simbol yang menggemakan pola "revolusi warna" di negara lain. Bendera itu menjadi sorotan tersendiri, karena dianggap alat membangkitkan sentimen anti-pemerintah.
Dugaan serupa juga disampaikan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono. Ia menilai kericuhan di kompleks DPR RI pada 25 dan 28 Agustus 2025 tidak sepenuhnya digerakkan faktor internal.
Jalur Dana OSF di Indonesia
Dokumen yang bocor menyebut OSF mengelola program Asia Tenggara via Kurawal Foundation sejak 2020 setelah putus hubungan dengan TIFA Foundation.
Beberapa hibah konkret disebut: Program NAHDHAH Rp1,6 miliar untuk pemimpin progresif dari pesantren, Sekolah Ekologi Politik Rp217,4 juta, dan riset "Bridging Political Language Divides" Rp1,2 miliar ke Asia Research Centre UI.
Total aliran dana OSF ke satu organisasi Indonesia saja disebut mencapai 6,190 juta dolar AS antara 2019-2024. Angka yang tidak kecil dan semuanya tercatat terbuka di website OSF.
Narasi "Londo Ireng" di Era Modern
Istilah "Londo Ireng" kini dipakai warganet untuk menuding LSM, media, dan aktivis yang menerima dana asing sebagai kepanjangan tangan kepentingan Barat. Tuduhan ini menguat saat pemerintah Prabowo memperkuat poros ke BRICS, SCO, China dan Rusia.
Penulis Jeff J. Brown menilai gelombang protes di Indonesia bukan semata isu domestik, melainkan ada kepentingan Barat menekan Prabowo yang mendekat ke non-Barat.
Bagi sebagian kalangan, OSF dan NED dianggap sebagai instrumen "soft power" untuk menjaga hegemoni liberalisme dan kapitalisme Barat.
Dalam studi keamanan, Soros disebut sebagai simbol kekuatan ideologis yang bisa "mengguncang rezim tanpa kudeta, dan membangkitkan kesadaran tanpa propaganda". Artinya ancamannya bukan militer, melainkan benturan nilai.
Namun analis di UIN Syarif Hidayatullah mengingatkan: memperjuangkan keterbukaan tidak selalu membawa stabilitas. Di masyarakat yang belum siap, gagasan kebebasan bisa memicu kekacauan.
Hingga kini, tidak ada bukti pasti yang menunjukkan peran langsung Soros dalam unjuk rasa Agustus-September 2025 di Indonesia. Tuduhan masih sebatas analisis dan spekulasi geopolitik.
Pengamat menyorot 3 pola yang dianggap mirip strategi OSF: pendanaan LSM tertentu, mobilisasi massa masif dan terstruktur, serta narasi besar demokrasi liberal yang berseberangan dengan kebijakan nasionalis.
OSF sendiri sejak awal memang mempromosikan nilai-nilai Barat seperti HAM dan kebebasan pers untuk menjauhkan negara dari pengaruh komunisme.
Respons Pemerintah dan Akademisi
Pemerintah Prabowo justru meningkatkan anggaran riset nasional menjadi Rp12 triliun di 2026, dengan prioritas swasembada pangan dan energi. Ini dianggap kontras dengan agenda "demokrasi" ala Soros.
Kampus juga angkat suara. FISIP UIN Jakarta menyebut menyalahkan figur seperti Soros atas setiap gejolak justru menandakan kegagalan negara memahami akar persoalan dalam negeri.
Jika demokrasi mudah goyah karena satu nama, maka masalahnya ada pada rapuhnya kepercayaan publik dan lemahnya sistem.
Konteks Sejarah: Dari Krisis 1998 ke BRICS
Nama Soros pernah dikaitkan Mahathir Mohamad sebagai pemicu krisis Asia 1997-1998 yang memukul Indonesia. Kini konteksnya berbeda: Indonesia masuk BRICS dan ingin mengurangi ketergantungan pada dollar.
Lima Jalur Strategi yang Disebut Bocor
Dokumen bocor menyebut OSF punya lima jalur: konsolidasi sipil jangka panjang, merebut ruang politik lokal, membangun narasi pluralisme, memperluas advokasi di Papua, dan menghubungkan jaringan demokrasi Global Selatan.
Publik Bertanya: Ancaman Atau Mitra?
OSF mengklaim mendukung masyarakat terbuka. Namun di negara berkembang, agenda itu sering berbenturan dengan nasionalisme. Ini bukan konspirasi, tapi memang dua cara pandang dunia yang berbeda.
Media Rusia Sputnik dan beberapa portal dalam negeri ramai memberitakan dugaan ini. Sementara lembaga AS seperti NED disebut sudah mendanai media dan LSM di Indonesia sejak 1990-an.
Penggunaan bendera One Piece dalam demo disebut menggemakan taktik eksternal untuk melawan "tirani". Bagi sebagian pengamat ini tanda adanya pola yang disetir, bagi lainnya ini ekspresi budaya pop semata.
Paradoks Soros terletak di sini: ia lambang keberanian memperjuangkan keterbukaan di tengah populisme, tapi juga dianggap ancaman bagi negara lemah secara ekonomi dan politik.
Tantangan utama Indonesia bukan menolak gagasan global, melainkan menyiapkan fondasi sosial-politik yang matang untuk mengelolanya. Keamanan sejati lahir dari kemampuan berdialog dengan ide, bukan dari ketakutan.
Giuliano menyebut isu ini terkait fokus Indo-Pasifik di tengah ketegangan Kamboja-Thailand, yang mengisyaratkan motif geopolitik.
Bocornya Dokumen Picu Kewaspadaan
Bocornya dokumen strategi OSF memicu spekulasi: apakah ini upaya "lunak" mengganti intervensi keras, atau solidaritas global? Publik RI kian waspada di tengah tarik-menarik BRICS vs Barat.
Penutup: Ide Tidak Bisa Dimatikan
Pada akhirnya, dunia harus memilih: keamanan dari kontrol atau dari kepercayaan. Sejarah menunjukkan ide bisa dihentikan sementara, tapi tidak bisa dimatikan.
Dan mungkin itulah alasan mengapa "Londo Ireng" versi modern akan terus jadi bahan perdebatan. Bukan karena satu nama, tetapi karena pertarungan ide yang memang tidak pernah selesai. (*)

Tulis Komentar