Gegara Pemerintah yang Lalu, Ambil Proyek Strategis KCIC: dengan Kegagalan Hari Ini Bisa Berimbas Jatuhnya Kedaulatan

Uwrite.id - Jakarta - Kekhawatiran baru, kini muncul ke permukaan terkait kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCIC. Dalam sebuah podcast Madilog di kanal YouTube 'Forum Keadilan TV' bercover ‘Dosa Proyek Gagal Whoosh Jokowi: China Minta Barter Pangkalan Militer di Natuna’, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti risiko besar jika proyek tersebut gagal secara finansial.

Agus Pambagio dalam diskusi tersebut secara tegas menyatakan bahwa keputusan menjadikan Kereta Api Cepat Indonesia-China sebagai Proyek Strategis Nasional pada pemerintahan sebelumnya diambil secara gegabah. Menurutnya, kajian kelayakan dan dampak jangka panjangnya tidak dihitung secara komprehensif.

"Ini bukan sekadar soal kereta cepat atau tidak. Ini soal bagaimana kita mengelola utang luar negeri dan konsekuensinya terhadap kedaulatan," ujar Agus dalam satu seri podcast Forum Keadilan TV' tersebut, yang tayang kemarin, Selasa - 11 Agustus 2026.

Inti kekhawatiran Agus terletak pada skema pembiayaan KCIC. Proyek dengan nilai investasi puluhan triliun itu sebagian besar didanai melalui skema utang kepada pihak China. Jika arus kas tidak mampu menutup cicilan, maka risiko gagal bayar atau default menjadi nyata.

Agus menyebut, jika KCIC sampai default, maka konsekuensinya tidak akan berhenti di ranah ekonomi. Pihak kreditur, dalam hal ini China, memiliki posisi tawar yang sangat kuat karena proyek ini bersifat strategis dan menyangkut infrastruktur vital nasional.

Pernyataan paling mengemuka dari Agus adalah skenario terburuk: "Apabila utang KCIC default, maka China akan minta pangkalan militer di Natuna." Kalimat itu langsung memicu perdebatan di ruang publik.

Bagi Agus, tuntutan aset strategis seperti pangkalan militer bukan hal yang mengada-ada dalam praktik geopolitik. Negara kreditur besar kerap menggunakan utang sebagai alat diplomasi dan tekanan politik ketika debitur tidak mampu membayar.

Natuna sendiri merupakan wilayah yang sangat sensitif. Selain kaya sumber daya alam, Natuna berada di jalur laut strategis dan berbatasan langsung dengan klaim Nine-Dash Line milik China di Laut China Selatan.

Jika benar terjadi, pemberian akses militer di Natuna akan menjadi preseden buruk bagi kedaulatan Indonesia. Wilayah yang selama ini dijaga sebagai beranda terdepan NKRI bisa berubah fungsi karena masalah utang infrastruktur.

Agus menilai, gegabahnya keputusan menjadikan KCIC sebagai Proyek Strategis Nasional tanpa exit strategy yang jelas membuat negara hari ini terjebak. Pemerintah harus menanggung beban subsidi, penyertaan modal, hingga jaminan utang.

Padahal, lanjut Agus, sejak awal banyak ekonom dan pengamat transportasi yang meragukan tingkat okupansi dan kelayakan ekonomi KCIC. Proyeksi penumpang dianggap terlalu optimistis dan tidak sesuai dengan daya beli masyarakat.

Akibatnya, hari ini publik melihat KCIC belum mampu beroperasi secara mandiri dan masih butuh suntikan dana dari APBN. Beban itu pada akhirnya ditanggung rakyat melalui pajak dan alokasi anggaran yang seharusnya bisa untuk kesehatan, pendidikan, dan pangan.

Dalam podcast tersebut, Agus mengingatkan bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya diukur dari batas wilayah, tetapi juga dari kemandirian dalam mengambil keputusan ekonomi. Ketika utang menumpuk, ruang gerak kebijakan luar negeri menjadi sempit.

Ia mencontohkan beberapa negara lain yang aset strategisnya diambil alih kreditur karena gagal bayar. Pelabuhan, bandara, hingga wilayah konsesi bisa berpindah tangan. Karena itu, skenario "pangkalan militer" yang ia sebut bukan mustahil.

Agus mendesak pemerintah saat ini untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap KCIC. Mulai dari struktur utang, proyeksi pendapatan, hingga klausul-klausul dalam perjanjian dengan pihak China yang selama ini tidak dibuka ke publik.

Transparansi menjadi kunci, kata Agus. Publik berhak tahu seberapa besar risiko fiskal yang ditanggung negara, dan apa saja jaminan yang diberikan jika terjadi gagal bayar. Jangan sampai rakyat baru tahu setelah semuanya terlambat.

Lebih jauh, Agus mengajak pemerintah mengevaluasi kembali skema Proyek Strategis Nasional ke depan. Jangan hanya mengejar simbol modernitas seperti kereta cepat, tetapi mengabaikan prinsip kehati-hatian, kemandirian, dan keberlanjutan fiskal.

"Kita tidak anti kerja sama dengan China. Tapi kerja sama harus setara dan tidak mengorbankan kedaulatan. Kalau dari awal sudah gegabah, maka hari ini kita yang membayar mahal," tegasnya dalam forum tersebut.

Pernyataan Agus Pambagio ini menjadi pengingat keras: proyek infrastruktur besar memang penting, tetapi jika tanpa perhitungan matang bisa berbalik menjadi bom waktu. Dan jika bom itu meledak, taruhannya bukan hanya uang negara, melainkan kedaulatan bangsa itu sendiri. (*)