Frans Gustav (HIPILINDO) Nilai Kebijakan Budidaya Ikan Laut Sudah Cukup Optimal dan Bantu Lindungi Pembudidaya

Uwrite.id - Hipilindo melalui Ketua Seksi bidang Pengembangan Usaha DPP Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia atau yang disingkat Hipilindo, Frans Gustav, menyebut bahwa peran KKP saat ini sedemikian serius.

Sebagai organisasi nasional yang mewadahi pembudidaya laut di seluruh Indonesia, organisasi ini menilai bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaku usaha budidaya ikan laut di Indonesia.

Penilaian ini terlontar di saat media menemui beliau di Jakarta pada sebuah kegiatan KKP.

Kegiatan yang bertajuk Indonesia Marine & Fisheries Forum itu, berlangsung di Hotel Farmont, Senayan, Jakarta dan dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Sakti Trenggono, Senin (05/02) pagi lalu.

Kegiatan selama sehari itu dihadiri Frans Gustav. Dalam kesempatan itu Gustav mengatakan, kebijakan yang telah digulirkan Direktorat Jenderal Budidaya KKP di era sekarang ini sudah cukup optimal serta juga membantu melindungi para pembudidaya sektor perikanan di daerah-daerah.

"Organisasi yang beranggotakan para pembudidaya ikan laut ini memiliki sekretariat tingkat pusat di Situbondo, Jawa Timur," ujar Frans Gustav kepada Uwrite.id.

Pentingnya Harnonisasi Peraturan

Dirinya mengungkapkan, bahwa betapa pentingnya harmonisasi peraturan dengan produk hukum di daerah-daerah. Karena, ia masih melihat adanya benturan-benturan yang kerap terjadi di daerah, terkait dengan kebijakan.

Di samping itu, lanjutnya, terkait dengan sosialisasi, seharusnya sudah barang tentu untuk terus digencarkan kepada insan pembudidaya ikan laut agar peraturan yang digariskan dari pusat bisa segera diketahui di bawah.

Kesinambungan Hulu-Hilir dalam Satu Tata Kelola Terpadu

Harapan Hipilindo, pemerintah dapat bekerja sama lagi dengan asosiasi ini dalam pengembangan budidaya, mengingat anggota Hipilindo tersebar di seluruh Indonesia. Semuanya merupakan pelaku budidaya laut yang masih terus memerlukan pemberdayaan dari pemerintah pusat via KKP.

Menyoroti peran pemerintah, Gustav berkomentar, "Melalui penyerapan masukan/rekomendasi dari Hipilindo, nantinya dipastikan proses bantuan dari pusat akan lebih tepat sasaran. Dan, tentunya diupayakan dapat terbangun suatu ekosistem usaha budidaya yang berdampak luas dan berkelanjutan."

Gagasan yang saat ini dalam konsep Hipilindo antara lain proses hulu hingga hilir yang berada dalam satu sistem tata kelola yang yang termonitor dengan memiliki target-target yang kontinu. Hal ini juga memacu agar pemberian bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran dan berkelanjutan.

Melalui otoritas KKP, Hipilindo menginginkan pemanfaatan Balai/UPT (Unit Pelaksana Teknis) melalui langkah sistematis memperbesar produksi pakan berkualitas dan terjangkau dari sisi harga. Ditambah lagi, KKP seyogianya menyiapkan bantuan cold storage (solusi penyimpanan pakan rucah saat harga murah) dalam penyediaan pakan berkualitas dan terjangkau tadi.  

"Sejumlah peralatan dalam pembuatan pakan dimiliki KPP, melalui balai-balai di bawah institusi tersebut. Tetapi, dalam pemanfaatannya dibutuhkan koordinasi dengan KKP," kupas Gustav.

Terkait pemanfaatan bantuan, diperlukan pengelola yang dapat dilakukan dengan mendirikan koperasi pada sentra-sentra budidaya. "Guna menyediakan benih dengan jumlah, ukuran dan kualitas yang cukup, koperasi di sekitar komunitas budidaya tersebut juga dapat menjadi vendor bagi para petani budidaya," demikian ulasnya.

Promosi via Atase Perdagangan

"Tak kalah pentingnya," ujar Gustav, "Pengembangan iklim investasi pada budidaya laut dapat ditingkatkan melalui jalinan kerjasama kementerian dengan jajaran KBRI di luar negeri."

Karena, kunci dari tingginya daya serap pasar mancanegara adalah bertumpu kepada upaya gencar mempromosikan produk budidaya Indonesia, lanjut beliau.

Hal ini ditempuh melalui pemanfaatan atase perdagangan yang ada. "Mereka bisa turut serta memperkenalkan produk-produk hasil budidaya kita di luar negeri," imbuh Gustav. Tentu hal ini akan berimbas kepada angka ekspor yang menjadi lebih meningkat.

Keamanan Investasi Budidaya Laut

Wlayah budidaya laut yang potensial di perairan Indonesia mempunyai cakupan yang amat luas. Sebagian besar area budidaya laut berada di perairan yang jauh dari area pemukiman, kata Gustav lagi.

"Oleh karena itu, KKP diharapkan juga mampu bersinergi dengan Institusi yang menangani keamanan wilayah RI agar investasi di bidang budidaya laut ini memperoleh kepastian keamanan usaha," tandasnya.

Pentingnya Penguatan Riset Budidaya Laut

Lebih lanjut Gustav menjelaskan bahwa koordinasi KKP dengan balai-balai penelitian  budidaya perikanan sebagai titik tumpu hadirnya spesies-spesies baru atau varian biota laut unggul melalui perekayasaan genetik menjadi harapan yang besar bagi Hipilindo.

Rekayasa spesies baru oleh institusi penelitian yang ada di hawah naungan BRIN, sangat-sangat menentukan bagi bisnis ini agar mampu terus bersaing. Terutama, memacu competitive advantage dengan pelaku usaha di luar negeri, sambung Gustav.

"Mereka telah banyak membudidayakan biota laut dengan spesies-spesies barunya, tentu kita juga harus terpacu untuk mengimbangi inovasi dari kalangan pelaku usaha serupa di luar negeri," ungkap Gustav menambahkan keterangannya.

Gustav menekankan, "Tentu saja, hal ini menuntut kerjasama yang lebih intens di antara kementerian (Kelautan dan Perikanan, red.) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional."

"Dengan memaksimalkan kelima upaya tadi, diharapkan sinergitas KKP dengan Hipilindo dapat menciptakan sinergitas dalam percepatan pengembangan budidaya laut," ujar Gustav.

"Saat ini, dirasakan pelaku usaha budidaya perikanan bahwa KKP telah berkontribusi cukup besar dalam mengambil peran membudidayakan sektor Perikanan dan Kelautan," tukasnya.

KKP dinilai Gustav, sangat serius menciptakan iklim yang kondusif terhadap usaha budidaya ikan laut.

"Di tiap kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah, tentu akan ada pihak yang pro maupun kontra," paparnya.

Namun, menurut Gustav, hal itu wajar saja terjadi. Terkait keluhan-keluhan tentang masih adanya ego sektoral institusi atau lembaga, Gustav menilai ke depan akan bisa dihilangkan.

Terkait kesan pemerintah mengejar fokus akan target penerimaan negara di sektor perikanan, Gustav menilai hal itu tetap bisa dilakukan oleh pemerintah. 

Namun, Gustav menggarisbawahi akan perlunya keseimbangan, yakni selain memacu sisi penerimaan tadi, juga diperlukan komitmen yang serius untuk pemberdayaan subsektor budidaya ikan laut, pungkas Gustav menutup pembicaraan dengan media. (*)