Fahri Hamzah: Ini Kritik Teoritis, Peluncuran Tiga Buku Trilogi Kesejahteraan

Uwrite.id - Tiga series buku yang diberi judul 'Trilogi Kesejahteraan: Platform Ekonomi Politik Menuju Indonesia Superpower Baru' diluncurkan baru-baru ini oleh Fahri Hamzah, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Rakyat (Gelora) Indonesia, di Taman Sriwedari Cibubur, Depok, Jawa Barat.

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) itu mengungkapkan, buku kedua berjudul 'Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan' itu berisikan tentang bagaimana mengoreksi kebijakan kesejahteraan yang ada di tanah air.

"Barulah setelah sempat pensiun nulis. Nah, buku yang ketiga saya beri judul 'Manifesto Kesejahteraan', yang menyoroti kesejahteraan ini lebih komprehensif, karena ini adalah sebenarnya promosi terhadap ekonomi Pancasila," ujar Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut.

"Jadi saya tulis 3 buku, 2 buku waktu itu sudah saya selesaikan semasa masih menjabat Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra. Buku pertama itu tentang 'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera', ini kaitannya dengan kritik-kritik teoritis tentang cara menghitung kesejahteraan yang menurut saya banyak tidak adilnya," ungkap Fahri.

Fahri menekankan fokus dari kebijakan bangsa ke depan itu memang harus ke daya manusia baru. Sehingga, Indonesia bisa mencapai tahapan pemerataan yang riil bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Nah, inilah 3 (tiga) buku sudah selesai pas di hari ini saya, bertepatan dengan ulang tahun saya, dan (masih dalam suasana) Hari Pahlawan," ujar caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan masa depan Indonesia ditentukan oleh kemajuan pendidikan. Untuk saat ini, wajib belajar pendidikan Indonesiia masih antara 6-9 tahun, seharusnya sudah dinaikkan menjadi 12 tahun. 

"Saya ingin berpesan kepada Pak Burhanuddin selaku Ketua Dewan Pakar, karena Pak Prabowo ini konsen dengan isu pendidikan. Jadi kalau misalnya kita membuat moment of lucky anak Indonesia sampai dia berumur 18 tahun, maka negara sudah mulai harus menyentuh sejak dalam bentuan ibu hamil, kemudian 1.000 pertama dan kemudian sekolah gratis hingga kuliah," tukas Anis Matta.

Demi memajukan SDM Indonesia, negara harus mulai melakukan bantuan pendidikan hingga gizi sampai umur 20-22 tahun. 

"Jadi paling tidak sampai umur 20 tahun harus ada sentuhan negara yang kuat. Jadi wajib pendidikan itu yang diurus negara sampai umur 23 tahun, selesai dia kuliah. Insya Allah akan muncul generasi Indonesia yang lebih lebih kuat," katanya. 

Dia menilai banyak generasi yang pintar di Indonesia tercipta dari pembelajaran otodidak, bukan dari pendidikan. Sehingga, jika ingin menciptakan generasi yang kuat maka negara harus membuat kebijakan wajib pendidikan itu, sampai kuliah. 

"Kalau saya sama Pak Fahri pembelajaran otodidak, tetapi saya katakan kalau kita ingin menciptakan generasi yang kuat, maka wajib pendidikan itu harusnya sampai kuliah, karena pada akhirnya akan menjadi tulang punggung bangsa. Jadi ketika dia keluar dari perguruan tinggi, negara boleh menuntut orang ini untuk berkontribusi," katanya. 

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah. Dia menyebut pendidikan Indonesia seharus mengenai sistem wajib belajar 12 tahun saja. 

Di mana peserta didik cukup mendapatkan ijazah SMA saja, tidak perlu ada ijazah SD atau SMP, cukup diberikan sertifikat.

"Kita memang harus membangun infrastruktur pendidikan dan sosial dengan wajib belajar 12 tahun, ijazah cukup diberikan untuk SMA saja. Nah, ijazahnya digunakan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, kalau SD dan SMP cukup diberikan sertifikat saja," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 itu.

Burhanuddin menegaskan pendidikan menjadi fokus capres Prabowo Subianto. Sebab, lulus pendidikan yang akan menyerap tenaga kerja dan menggairahkan kegiatan masyarakat.

"Kelak ujung-ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat dengan pertumbuhan yang lebih baik. Jadi kita harus mengubah haluan, apa yang kita alami sekarang adalah sebuah kecelakaan. Pemerintah juga harus turun tangan untuk menyelamatkan pasar agar kemiskinan tidak merajalela di mana-mana," tegasnya.

Peluncuran buku Trilogi Manifesto Kesejahteraan yang dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 Burhanuddin Abdullah ini bertepatan dengan Milad ke-52 sang penulis buku, Fahri Hamzah. (*)