Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran & Tantangan

Uwrite.id - Sukoharjo – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi perbincangan publik setelah muncul wacana evaluasi dan pemangkasan anggaran. Plafon baru yang disebut-sebut adalah tidak lebih dari 36 Triliun Rupiah. Angka itu muncul bukan tanpa alasan, melainkan sebagai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program selama ini di lapangan.

MBG merupakan program prioritas pemerintah untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan akses pangan bergizi secara merata. Targetnya jelas: menurunkan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan meringankan beban orang tua. Namun, realitas di lapangan menunjukkan ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi.

Berdasarkan catatan evaluasi, tiga isu utama yang muncul adalah tumpang tindih program, kualitas porsi makan, dan efisiensi rantai pasok. Di beberapa daerah, MBG berjalan beriringan dengan program PMT dari APBD, bantuan susu, hingga dapur sekolah swadaya. Akibatnya, terjadi duplikasi anggaran tanpa penambahan dampak gizi yang signifikan.

Soal kualitas, banyak laporan menyebut menu yang disajikan belum konsisten dari sisi kandungan gizi. Ada sekolah yang porsinya lengkap protein dan sayur, tetapi ada pula yang didominasi karbohidrat. Sementara itu, aspek kebersihan dapur, pelatihan juru masak, dan pengawasan bahan baku juga belum seragam di seluruh wilayah.

Lebih Fokus ke Kebutuhan Esensial dan Siswa di Kawasan 3T

Tantangan paling berat justru muncul pada aspek logistik. Biaya distribusi makanan ke daerah kepulauan, perbatasan, dan pegunungan bisa jauh lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan di Pulau Jawa. Ongkos angkut, keterbatasan jalan, hingga cuaca ekstrem membuat harga satu porsi di area 3T bisa berkali lipat lebih mahal.

Merespons kondisi itu, pemerintah melakukan simulasi ulang anggaran. Hasilnya, plafon maksimal ditetapkan di angka 36 Triliun Rupiah. Pemangkasan ini tidak berarti program dihentikan atau dikurangi nutrisinya. Fokusnya adalah pada efisiensi dan penajaman sasaran agar uang negara lebih tepat guna.

Kata kunci dari kebijakan baru ini adalah “fokus pada yang betul-betul perlu”. Artinya, anggaran harus dialokasikan untuk komponen esensial terlebih dahulu sebelum memperluas cakupan. Komponen esensial itu meliputi standar gizi, keamanan pangan, dan akurasi data penerima.

Untuk standar gizi, para ahli gizi menekankan pentingnya menu berbasis pangan lokal. Ikan, telur, tempe, kacang-kacangan, dan sayur setempat dinilai lebih murah, mudah didapat, dan cocok dengan selera anak. Ketergantungan pada bahan impor justru berpotensi menaikkan biaya tanpa menambah nilai gizi.

Aspek kedua adalah keamanan pangan dan kesiapan dapur. Daripada menambah jumlah porsi, pemerintah diminta memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki fasilitas yang higienis. Juru masak juga harus mendapat pelatihan standar gizi dan higiene untuk mencegah keracunan massal.

Ketiga adalah pembersihan data. Evaluasi menemukan masih ada duplikasi nama siswa, penerima yang sudah lulus, serta sekolah di perkotaan yang sebetulnya memiliki akses pangan lebih baik. Jika data ini tidak diperbaiki, anggaran akan tergerus untuk penerima yang tidak menjadi prioritas.

Di sinilah letak urgensi fokus ke wilayah 3T, yakni Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Kawasan ini secara konsisten mencatat angka stunting dan putus sekolah paling tinggi. Akses terhadap pangan bergizi di sana juga paling terbatas karena faktor geografis dan ekonomi.

Bagi siswa di 3T, kehadiran MBG seringkali menjadi satu-satunya jaminan makan siang bergizi dalam sehari. Sekolah juga menjadi magnet agar anak tetap hadir dan tidak membantu orang tua di kebun atau laut. Dengan begitu, dampak program menjadi dua kali lipat: gizi terpenuhi dan angka partisipasi sekolah naik.

Jika anggaran dibagi rata ke seluruh Indonesia tanpa skala prioritas, maka anak di kota besar yang sudah memiliki banyak pilihan pangan akan mengambil porsi yang sama dengan anak di perbatasan. Kondisi ini dinilai tidak adil dan kurang efektif dalam menutup kesenjangan gizi antardaerah.

Dengan plafon 36 Triliun Rupiah, skenario yang paling mungkin adalah “cakupan lebih ramping, dampak lebih dalam”. Artinya, tidak semua sekolah kebagian di tahap awal, tetapi sekolah prioritas mendapat porsi penuh dengan kualitas terjaga dan pengawasan ketat.

Risiko terbesar jika prinsip fokus ini diabaikan adalah anggaran habis hanya untuk operasional dan distribusi, tetapi indikator gizi anak tidak bergerak banyak. Ketika hasil tidak terlihat, kepercayaan publik terhadap program bisa menurun, padahal masalah utamanya ada pada strategi pelaksanaan.

Singkatnya, pemangkasan anggaran MBG menjadi maksimal 36 Triliun Rupiah bisa menjadi keputusan yang rasional, asal dijalankan dengan keberanian memilih prioritas. Fokus pada kebutuhan esensial dan memprioritaskan peserta didik di area 3T menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan anak Indonesia yang lebih sehat dan siap belajar. (*)