dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed : Prabowo-Gibran Harus Upgrade Kemenkop dan Bentuk Badan Keuangan Ekonomi Rakyat

Uwrite.id - Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed mengatakan, negara harus totalitas dan fokus dalam melindungi dan mengunggulkan ekonomi rakyat agar Indonesia berhasil menjemput puncak bonus demografi 2030. Serta pula, sambungnya, berhasil mentransformasi Indonesia menuju negara maju, adil dan makmur di 2045.

“Negara harus hadir dan berpihak kepada 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat. Hal ini bertujuan supaya Indonesia sukses menjemput puncak bonus demografi di 2030. Apabila gagal, maka akan terjadi malapetaka demografi. Yakni, kemiskinan, kelaparan dan pengangguran yang membludak di mana-mana dan bermuara kepada terlalu mahalnya rist cost bagi NKRI. Dan itu ada di pundak pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029,” kupas Ali Mahsun kepada pers pekan ini.

Keberpihakan

Menurut Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), kendatipun harus disempurnakan legacy keperpihakan Jokowi ke ekonomi rakyat harus dilanjutkan dan dipercepat. Ketika Pandemi Covid-19 Jokowi terbukti dapat menghadirkan negara dalam kerangka penyelamatan ekonomi rakyat.

Menurutnya, Prabowo-Gibran wajib melindungi bahkan mengoptimalkan ekonomi rakyat menghadapi one world digital of economy. Karena setiap saat bisa menimbulkan "pandemi ekonomi" di negeri ini.

“Prabowo-Gibran harus menghadirkan UU Ekonomi Digital, mengapa? Sekitar 14.500 tradisional, 4,1 juta kelontong, 6 juta ojol serta ekonomi rakyat lainnya, sudah semestinya harus dilindungi, diayomi dan dikanalisasi negara, agar mampu bertahan dan unggul. Juga untuk mempercepat digitalisasi, integrasi bank data yang valid dan mendongkrak penerimaan Negara,” ujarnya.

Menurut Ketua Umum DPP APKLI Perjuangan ini, negara harus hadir totalitas berpihak ke ekonomi rakyat sebagai prasyarat Indonesia sukses menjemput puncak demografi 2030. Sehingga, apa yang sudah dilegacykan Jokowi harus dilanjutkan, dipercepat dan disempurnakan.

Untuk itu, tukasnya, Prabowo-Gibran harus upgrade status Kemenkop dan UKM RI dari kementerian negara menjadi departemental. Serta, menjadi rumah besar penyatuan dari seluruh kelembagaan negara yang terkait ekonomi rakyat beserta anggarannya.

Di samping itu, Prabowo-Gibran harus membentuk Badan Keuangan Ekonomi Rakyat RI yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Tujuannya untuk mendongkrak akses modal ekonomi rakyat yang baru 20% minimal menjadi 40% total plafon nasional per tahunnya.

Menurut Ali Mahsun, fakta di lapangan selama 13 tahun dirinya mendampingi pelaku ekonomi rakyat, dia menemukan benang merah bahwa kementerian dan atau lembaga negara yang terkait dengan ekonomi rakyat sarat conflict interest ketika diamanahkan tata kelolanya ke personil dari parpol. Tidak efektif dan sarat penyalahgunaan.

“Prabowo-Gibran harus berani menempatkan personil non parpol di kementerian atau lembaga yang terkait ekonomi rakyat. Paling tidak di pos Kemenkop dan UKM, Kemendag, Kemenaker, Kementan, dan KKP RI. Mengapa? Karena negara harus secara totalitas dan fokus melindungi dan mengoptimalkan ekonomi rakyat agar Indonesia berhasil menjemput puncak bonus demografi 2030. Lebih dari itu, agar juga berhasil mentransformasikan Indonesia menjadi negara maju, adil dan makmur di 2045,” tutupnya. (*)