Dokumen Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Beredar di Media Sosial, Terdapat 5 Poin yang Harus Dilakukan

Uwrite.id - Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, bersama dengan empat orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK malam ini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi Jakarta Selatan.

Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa penangkapan ini terkait dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengondisian temuan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2023.

"Atas dugaan korupsi pengondisian temuan dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu BPK untuk Wilayah Provinsi Papua Barat Daya TA 2023," ujar Ali Fikri dikutip dari CNN Indonesia, Senin (13/11).

Berdasarkan beberapa sumber informasi, selain Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso, ada empat orang yang turut tertangkap tangan KPK, diantaranya Efer Segidifat dari Pemerintah Kabupaten Sorong, Manuel Syatfle dari Pemkab Sorong, David Patasaung dari BPK perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, dan Abu Hanifa dari BPK perwakilan yang sama.

Menariknya, Yan Piet Mosso, yang diangkat sebagai Pj Bupati sejak 22 Agustus 2023, diketahui telah menandatangani pakta integritas dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) Provinsi Papua Barat.

Dalam dokumen pakta integritas yang beredar di media sosial, tertera tanda tangan diri Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban pada Agustus 2023.

Dalam pakta integritas juga terdapat terdapat 5 poin yang harus dilakukan Pj Bupati Sorong, diantaranya: Pj Bupati diwajibkan mendukung program Pemerintah Pusat di Kabupaten Sorong, tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, menolak separatisme di wilayah, memberikan dukungan pada Pilpres 2024 dengan minimal 60 persen + 1 suara untuk Ganjar Pranowo, dan menjaga kerahasiaan terkait pembuatan pakta integritas.

Keberadaan selebaran pakta integritas ini menimbulkan berbagai macam spekulasi tentang kemungkinan adanya tukar guling politik dalam penunjukan sebagai penjabat.

Meski demikian, Uwrite.id belum memperoleh sumber klarifikasi resmi dari pihak berwenang terkait scan pakta integritas yang beredar. Uwrite.id masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait kebenaran pakta integritas ini.