Diskusi Pemuda di Yogyakarta Soroti Program MBG hingga Insiden Verifikasi Peserta

Uwrite.id - Yogyakarta — Ruang Kolaborasi Pemuda (RKP) menggelar diskusi publik dengan tema Pemuda Berdaya Melalui Gerakan Kolektif dan Pendidikan Kebangsaan, bersama ratusan pemuda dan mahasiswa di Yogyakarta, Jumat (26/12), bertempat di Luang Waktu Cafe. Kegiatan ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, dosen Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rukiyati, serta Nia Sari sebagai narasumber.
Diskusi yang berlangsung menjelang akhir 2025 tersebut diikuti lebih dari 150 peserta dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari Bantul, Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, hingga Gunungkidul. Forum berjalan dinamis dengan sesi pemaparan dan tanya jawab yang membahas peran pemuda, kebijakan publik, hingga isu anggaran negara.
Salah satu topik yang paling banyak disorot peserta adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah peserta mempertanyakan dampak program tersebut terhadap alokasi anggaran pendidikan dan penanggulangan bencana. Dalam pemaparannya, Rukiyati menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.

“Program MBG perlu diaudit secara komprehensif. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak menggerus sektor lain yang sama pentingnya, seperti pendidikan dan mitigasi bencana,” ujar Rukiyati di hadapan peserta.
Sementara itu, Sukamta menegaskan pentingnya sikap kritis namun tetap objektif dalam menilai kebijakan pemerintah. Ia mengajak peserta untuk tetap mengawal pelaksanaan program dengan pendekatan kolaboratif.
“Kita sebaiknya menggunakan prasangka baik, tapi tetap mengawasi. Itu penting agar program berjalan sesuai tujuan,” kata Sukamta.
Ia juga menyoroti pentingnya ruang diskusi bagi anak muda di tengah kondisi sosial yang semakin terfragmentasi. Menurutnya, banyak pemuda aktif di media sosial maupun kegiatan sosial, namun belum terhubung secara nyata dengan persoalan masyarakat.
“Anak-anak muda ini sebenarnya punya kepedulian. Tapi sering kali belum ada ruang kolaborasi. Karena itu kami dorong agar diskusi seperti ini rutin dilakukan dan berujung pada aksi nyata,” ujar Sukamta.
Ia mencontohkan sejumlah kegiatan yang pernah dilakukan bersama komunitas pemuda, seperti aksi bersih pantai, bersih sungai, dan kegiatan lingkungan lainnya. Menurutnya, meski berskala kecil, aksi semacam itu memiliki dampak sosial yang nyata.

Dalam kesempatan yang sama, Sukamta juga menyinggung respons terhadap bencana di Sumatra. Ia mengatakan pihaknya telah mengirimkan relawan ke lokasi terdampak dan tengah menyiapkan skema pendampingan jangka panjang.
“Relawan sudah kami kirim. Ke depan, mereka akan diatur agar bisa bertahan lebih lama di lokasi, terutama saat perhatian publik mulai berkurang,” ujarnya.
Namun, kegiatan diskusi tersebut diwarnai insiden di akhir acara. Sejumlah peserta terlibat adu argumen dengan panitia saat proses verifikasi ulang data peserta. Persoalan muncul karena beberapa peserta tidak membawa KTP fisik, dengan alasan KTP tertinggal di kampus, dijadikan jaminan, atau dititipkan kepada rekan.
Situasi memanas ketika panitia dinilai bersikap terlalu keras. Beberapa peserta bahkan meminta namanya dicoret dari daftar hadir karena khawatir terjadi penyalahgunaan data. Insiden tersebut memicu protes terbuka, termasuk melalui media sosial resmi Ruang Kolaborasi Pemuda.

Tak hanya itu, seorang peserta juga mengaku mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh juru parkir di lokasi acara. Hingga kini, persoalan tersebut belum sepenuhnya diselesaikan dan masih menjadi sorotan warganet.
Pihak penyelenggara belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Sementara itu, sejumlah peserta berharap evaluasi dilakukan agar kegiatan serupa ke depan dapat berjalan lebih tertib, aman, dan tetap menjunjung semangat dialog yang inklusif. ( AR)