Diplomasi dan Persepsi: Pelajaran dari Representasi

Uwrite.id - Teheran - Dalam diplomasi, bukan semata-mata kenyataan yang menentukan, melainkan bagaimana kenyataan itu dipersepsikan.

Ungkapan itu mungkin terdengar sinis, tetapi dalam dunia diplomasi justru merupakan salah satu hukum yang paling sering menentukan perilaku negara. Dalam politik internasional, negara tidak hanya dinilai dari apa yang mereka lakukan, tetapi juga dari apa yang dipersepsikan dunia bahwa mereka lakukan. Karena itu, simbol, protokol, urutan tempat duduk, tingkat delegasi, bahkan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir sering kali memiliki bobot politik yang jauh melampaui substansi acara itu sendiri.

Sejarah diplomasi penuh dengan contoh semacam itu. Kunjungan Richard Nixon ke China pada 1972 mengubah peta geopolitik dunia bukan semata karena isi pembicaraan, tetapi karena simbol bahwa Washington mengakui Beijing sebagai aktor utama. Jabat tangan antara Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat pada 1993 menjadi ikon perdamaian bahkan sebelum implementasi perjanjiannya diuji. Dalam diplomasi, simbol sering kali mendahului realitas.

Karena itu, pemakaman kenegaraan seorang kepala negara atau pemimpin tertinggi bukan sekadar acara penghormatan. Ia merupakan panggung diplomasi global. Negara-negara mengirim utusan dengan tingkat yang diperhitungkan secara cermat untuk menyampaikan pesan politik kepada negara tuan rumah maupun kepada dunia.

Pada pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, sejumlah negara mengirim delegasi tingkat tinggi, termasuk perdana menteri, wakil presiden, wakil menteri luar negeri, dan pimpinan lembaga negara. Pakistan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri, Arab Saudi mengirim Wakil Menteri Luar Negeri, India mengirim Menteri Negara Urusan Luar Negeri bersama Gubernur Bihar, sementara Rusia, Tiongkok, dan sejumlah negara lain juga mengirim delegasi senior.

Indonesia memilih diwakili oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran. Secara hukum diplomatik, keputusan itu sepenuhnya sah. Tidak ada kewajiban internasional yang mengharuskan sebuah negara mengirim menteri atau wakil kepala negara pada sebuah pemakaman kenegaraan. Namun persoalannya bukan terletak pada legalitas, melainkan pada persepsi.

Indonesia selama puluhan tahun membangun identitas sebagai pelopor Konferensi Asia-Afrika, pendiri Gerakan Non-Blok, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, pendukung konsisten perjuangan Palestina, dan kini anggota baru BRICS. Identitas itu menciptakan ekspektasi bahwa Indonesia akan tampil sebagai salah satu suara penting Global South.

Dalam konteks itulah tingkat representasi menjadi simbol yang dibaca oleh negara lain. Benar atau salah, sebagian pihak dapat menafsirkan bahwa Indonesia memilih menjaga jarak pada momen ketika banyak negara Global South justru menunjukkan penghormatan politik yang lebih tinggi kepada Iran. Persepsi seperti ini belum tentu mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang sesungguhnya, tetapi persepsi sering kali lebih cepat membentuk opini dibandingkan penjelasan resmi pemerintah.

Hal ini tidak berarti Indonesia akan otomatis dikucilkan oleh negara-negara Arab ataupun BRICS. Hubungan internasional jauh lebih kompleks daripada satu peristiwa seremonial. Kerja sama ekonomi, energi, investasi, pertahanan, dan perdagangan tetap menjadi faktor utama dalam hubungan antarnegara. Namun dalam politik internasional, akumulasi simbol dapat memengaruhi kredibilitas sebuah negara.

Justru di sinilah makna politik luar negeri bebas aktif diuji. Bebas aktif bukan berarti selalu mengambil posisi yang menyenangkan semua pihak. Bebas aktif berarti Indonesia mampu mengambil keputusan secara independen berdasarkan kepentingan nasional tanpa menciptakan kesan bahwa arah kebijakan luar negerinya ditentukan oleh tekanan salah satu kekuatan besar. (*)