Di Podcast RakyatSulsel Tentang IKN, Isradi Rektor Uniba Sampaikan Tidak Ada yang Diragukan dari Semua Aspek IKN

Uwrite.id - Makassar - Pada episode terbaru podcast RakyatSulsel yang tayang Jumat (19/07), topik seputar pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi pembahasan hangat. Dengan narasumber Rektor Universitas Balikpapan (UNIBA), Isradi Zainal, diskusi berlangsung seru dan tentunya informatif.

Isradi menjelaskan bahwa pro kontra pemindahan IKN terus bergulir sampai sekarang. Namun, kebanyakan masyarakat cenderung mendukung, walaupun masih ada yang merasa ragu dan kontra. Menurutnya, pandangan negatif sering muncul dari orang-orang yang belum melihat langsung progres pembangunan di IKN. "Orang yang menjadi pengamat, melihat ini mangkrak, tapi dia dari jauh. (Dia melihat) dari TV, dari koran. Sementara saya, memang ada di tempat, tidak melihat ada yang mangkrak," ujarnya.

Berbagai kritik seperti masalah lingkungan, pendanaan, dan investor sering kali menjadi bahan perdebatan. Namun, Isradi menegaskan bahwa hampir semua aspek terkait pembangunan IKN sudah berjalan sesuai rencana. Institusi besar seperti DPR, PB Nahdlatul Ulama (NU), serta berbagai asosiasi profesi seperti insinyur, arsitek, semua mendukung proyek ini. "Dari awal mula, 95 persen fraksi di DPR setuju," tambahnya.

Pembangunan IKN memberi kontribusi yang berarti bagi propinsi Kaltim. "Pertumbuhan ekonomi di Kaltim sejak awal pembangunan IKN telah mengalami perkembangan signifikan," katanya. Bahkan, ia menyebutkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi di Kaltim pada akhir 2023 mencapai 6,2 persen, melebihi angka nasional yang hanya 5,5 persen.

Dari sisi dana, Isradi mengaku tidak pernah kekurangan bahkan masih banyak persediaan.

Isradi juga memastikan bahwa pembangunan IKN tidak mangkrak dan dana yang tersedia cukup. "Ada atau tidaknya IKN, Kementerian PUPR tetap menyediakan anggaran pembangunan. Hanya saja dana pembangunan saat ini (setelah ada program pemindahan ibukota, red.) dialokasikan atau digeser ke Kalimantan. Kalimantan sendiri menghasilkan hingga Rp500 triliun untuk Indonesia setiap tahun, berasal dari kayu, batu bara bahkan minyak bumi.

Proses pembangunan terdiri dari lima tahap, dengan tahap pertama meliputi pembangunan kantor pemerintahan seperti istana negara dan kantor-kantor kementerian. Pembangunan ini tidak hanya mampu menyerap banyak tenaga kerja dari berbagai pulau, tetapi juga memicu perputaran ekonomi yang signifikan. "UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja hingga 80 persen dari Jawa," kata Isradi.

Isradi juga menepis sinyalemen yang mengatakan bahwa Presiden RI enggan berkantor di IKN karena masalah air dan listrik. Ia menjelaskan bahwa kendala tersebut hanya miskomunikasi sederhana yang sangat mudah dijelaskan karena gap antara waktu pernyataan Jokowi dengan titik target penyelesaian yang sebenarnya hanya tenggang satu pekan saja. "Itu miskomunikasi," komentar Isradi.

"Jadi, ini kan, anu, miskomunikasi aja. Miskomunikasinya, jadi begini. Pak Presiden itu menyatakan dia tidak jadi ke IKN, pada minggu kedua di bulan Juli. Karena, dia bilang air dan listrik belum ada. Kalau misalnya yang berkaitan dengan air. Nah, ini air yang akan dialirkan, 'kan ini dari Bendungan Sepaku-Semoi, dari intake Sepaku, serta dari IPAL. Itu memang target penyelesaiannya bukan di minggu kedua, tapi minggu ketiga. Minggu ketiga di bulan Juli, minggu depanlah," ungkap rektor yang paling kerap bolak-balik dari Balikpapan ke ibukota Nusantara tersebut.

"Nah itu, terus yang kedua, listrik. Listrik di IKN itu itu canggih, listrik di IKN itu namanya pembangkit listrik tenaga surya, energi baru terbarukan. Kapan mulai? bulan Februari, 2024, itu sudah sebulan yang lalu (operasional, Red.), tapi masih 10 MW, nanti proyek yang sebenarnya 50 MW, jadi miskomunikasi saja," imbuh Ketua Bidang Penjaminan Mutu PII itu.

Menurutnya, hadirnya IKN juga membawa dampak positif dari sisi lingkungan. Proyek IKN bukan untuk merusak hutan, tetapi justru memperbaiki. Dulunya alam Kalimantan Timur dirusak oleh maraknya tambang-tambang liar. Dan awalnya, tanah di sekitar IKN sekarang banyak dikuasakan pada swasta. 

"Antara lain, untuk ditanami komoditi Hutan Tanaman Industri seperti Eucalyptus, dan sebagian kelapa sawit. Setelah selesai, semua area akan dikembalikan ke negara," jelasnya, seraya optimis bahwa mereka yang masih kontra akan berubah pandangan setelah paling tidak melihat IKN dengan 3-4 kali kunjungan secara langsung.

Krenov Bakal Di-launching Bersamaan dengan Hari Proklamasi 17 Agustus 2024 di IKN

Sebagai penutup, ia juga membicarakan tentang acara Kreatif dan Inovatif (Krenov) yang akan di-launching pada Agustus 2024 di IKN. Acara ini akan melibatkan berbagai kalangan, terutama dari dunia pendidikan, dan ditujukan untuk men-support IKN serta memperlihatkan capaian perguruan tinggi. "Krenov akan menampilkan IKN sebagai kota dunia yang smart, green, dan sustainable," ujar Isradi.

"Ajang Krenov itu nanti menjadi jawaban atas dukungan masyarakat terhadap IKN. Rencananya akan disinergikan dengan perayaan 17 Agustus. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Universitas Balikpapan.

Sasaran pertama kegiatan ini diarahkan untuk men-support IKN, dan juga memperlihatkan capaian perguruan tinggi. Di samping itu, di sasaran yang kedua, Krenov bakal menampilkan IKN sebagai kota dunia yang smart, green dan sustainable dan juga menjadi sebuah kota impian. Ketiga, kegiatan ini akan meramaikan IKN dan melibatkan Perguruan Tinggi. "Dengan demikian setelah Krenov digelar, maka orang yang berpandangan negatif terhadap IKN, akan malu sendri," urainya.

Lebih jauh di ajang Krenov akan ada pencerahan, pencapaian pembangunan di IKN dan berbagai acara lainnya.

"Kegiatan ini juga untuk mengusung perguruan tinggi berkiprah di IKN serta sebagai ajang university goes to Nusantara atau campus support to Nusantara," pungkasnya.  

Podcast ini mengakhiri episode dengan nada optimis bahwa IKN akan menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan bagi Indonesia. Besarnya dukungan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa pemindahan IKN bukan hanya mimpi, tetapi sebuah realitas yang semakin dekat. (*)