Di Balik Tur Safari Roadshow Joko Widodo Keliling Indonesia 2026

Politik | 26 Jun 2026 | 08:29 WIB
Di Balik Tur Safari Roadshow Joko Widodo Keliling Indonesia 2026
Kita juga harus bicara etika kelembagaan. Mantan presiden harus tahu batas.

Uwrite.id - Bandarlampung - Setelah turun dari kursi kepresidenan pada Oktober 2024, Joko Widodo tidak serta merta menghilang dari ruang publik. Sebaliknya, ia menyiapkan peta jalan baru. Salah satunya adalah safari roadshow keliling Indonesia yang direncanakan berlangsung dimulai dari 26 Juni 2026, dan diawali dengan kunjungan ke Lampung.

Bagi sebagian orang, ini hanya tur silaturahmi. Bagi yang lain, ini strategi politik jangka panjang. Keduanya bisa benar. Karena dalam politik Indonesia, jarak antara merawat silaturahmi dan merawat pengaruh memang tipis.

Kita sudah hafal gayanya. Dari Solo, Jakarta, sampai Istana, ia selalu memilih turun ke lapangan. Pasar, terminal, pelabuhan, hingga kolong jembatan pernah ia datangi. Kini, ketika statusnya berubah menjadi mantan presiden, pola itu tampaknya tidak akan ia tinggalkan.

Pertanyaannya adalah untuk apa? Jawaban paling sederhana adalah menjaga relevansi. Seorang mantan presiden tanpa panggung cepat dilupakan. Safari memberi panggung tanpa harus duduk di kabinet. Ia tetap terlihat, tetap didengar, tetap dihitung.

Ada juga alasan sosial. Publik sudah terlanjur menaruh ekspektasi pada figur yang mau mendengar langsung. Ketika ia berhenti di warung kopi atau menyapa pedagang sayur, itu bukan sekadar foto. Itu adalah pesan bahwa kekuasaan boleh ganti, tapi kebiasaan mendengar tidak.

Dari sisi ekonomi, efeknya nyata. Sekali ia mampir ke sentra UMKM, dagangan naik, liputan media datang, dan investor kecil jadi berani masuk. Ini yang sering disebut efek ekor. Efeknya tidak besar secara makro, tapi penting bagi ekonomi akar rumput.

Rencana perjalanan mulai akhir Juni 2026 ini juga menarik untuk dicermati. Dua tahun adalah waktu yang cukup untuk membangun narasi. Cukup untuk mengelilingi wilayah 3T, kawasan IKN, dan sentra industri baru. Cukup untuk menandai jejak, tanpa terkesan terburu buru.

Tentu ada tantangan logistik. Indonesia bukan negara kecil. Satu safari bisa berarti tiga daerah dalam seminggu. Ada cuaca, ada keterbatasan bandara, ada biaya. Tanpa struktur yang rapi, rencana ini bisa habis di atas kertas.

Karena itu, safari pasca jabatan tidak akan sama dengan safari kepresidenan. Tidak ada lagi pengawalan negara, tidak ada lagi APBN yang menopang. Yang ada adalah yayasan, relawan, mitra swasta, dan jaringan politik yang masih solid.

Di titik inilah publik perlu jernih. Jika safari dibiayai transparan dan agendanya jelas, ia bisa menjadi contoh baik kepemimpinan sipil. Jika tidak, ia akan mudah dituduh sebagai kendaraan politik terselubung.

Kita juga harus bicara etika kelembagaan. Mantan presiden harus tahu batas. Ia boleh memberi masukan, boleh mendorong program, tapi tidak boleh bersaing dengan presiden yang sedang menjabat. Garis itu harus dijaga agar tidak timbul kebisingan politik.

Dari sisi pendidikan, safari punya nilai tambah. Kuliah umum di kampus, diskusi dengan anak muda, dan dialog dengan pelaku usaha adalah ruang yang sehat. Di sana ia bisa mewariskan gagasan soal hilirisasi, energi hijau, dan kemandirian pangan.

Namun kita juga realistis. Setiap kemunculan figur besar yang juga patron figure PSI ini tentu akan memicu pro dan kontra. Ada yang melihatnya sebagai inspirasi. Ada yang melihatnya sebagai bayang bayang yang mengganggu. Demokrasi memang selalu gaduh saat ada tokoh dominan.

Jika dibandingkan dengan negara lain, praktik ini tidak asing. Banyak mantan kepala negara yang memilih jalur advokasi, yayasan, atau diplomasi masyarakat. Bedanya, di Indonesia skala wilayahnya jauh lebih luas dan keragamannya jauh lebih kompleks.

Maka ukuran keberhasilannya bukan jumlah kota yang disinggahi. Ukurannya adalah dampak. Apakah ada kebijakan daerah yang diperbaiki setelah dikunjungi? Apakah ada UMKM yang naik kelas? Apakah ada anak muda yang termotivasi? Itu yang harus dihitung.

Pemilu legislatif 2029 nanti bukanlah menjadi garis finish bagi blusukan Jokowi itu. Ia bisa jadi titik evaluasi. Dari sana kita bisa menilai apakah safari ini hanya rangkaian kunjungan, atau benar menjadi gerakan sipil yang punya arah.

Pada akhirnya, rencana safari roadshow ini adalah cermin. Ia mencerminkan bagaimana seorang pemimpin memilih tetap hadir ketika kekuasaan formal sudah selesai. Di balik itinerary dan sorotan kamera, ada ujian paling penting. Yaitu menjaga kepercayaan publik tanpa menyalahgunakan pengaruh. (*)

Menulis di Uwrite bisa dapat penghasilan, Investasikan tulisan anda sekarang juga
Daftar di sini

Jika anda keberatan dan memiliki bukti atau alasan yang kuat bahwa artikel berita ini tidak sesuai dengan fakta, anda dapat melakukan pengaduan pada tautan ini

Tulis Komentar

0 Komentar