Denny Indrayana: Jokowi Wajib Di Makzulkan

Politik | 26 Jun 2023 | 15:05 WIB
Denny Indrayana: Jokowi Wajib Di Makzulkan

Uwrite.id - 𝐉𝐎𝐊𝐎𝐖𝐈 𝐀𝐃𝐀𝐋𝐀𝐇 (𝐌𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐇) 𝐊𝐈𝐓𝐀: 𝐖𝐀𝐉𝐈𝐁 𝐃𝐈𝐁𝐄𝐑𝐇𝐄𝐍𝐓𝐈𝐊𝐀𝐍

𝗝đ—ŧ𝗸đ—ŧ𝘄đ—ļ đ—¯đ˜‚đ—¸đ—Žđ—ģ đ—ĩ𝗮đ—ģ𝘆𝗮 đ—¯đ—ļ𝘀𝗮, 𝘁𝗮đ—Ŋđ—ļ 𝘄𝗮𝗷đ—ļđ—¯ 𝗱đ—ļđ—ē𝗮𝗸𝘇𝘂𝗹𝗸𝗮đ—ģ?

Logika berfikirnya sederhana, 𝘴đ˜Ē𝘮𝘱𝘭đ˜Ļ 𝘭𝘰𝘨đ˜Ē𝘤. 

Kita harus berfikir lebih sehat, lebih waras. Karena saat ini sudah banyak logika yang bengkok. Misal, mengatakan Kaesang tidak membangun dinasti, karena beda Kartu Keluarga dengan Jokowi.

Atau, Jokowi tidak bisa dimakzulkan, karena dipilih langsung oleh rakyat. Itu logika nyungsep.

Berikut tiga logika sederhana, pelanggaran Jokowi yang masuk delik pemakzulan.

đ—Ŗ𝗘đ—Ĩ𝗧𝗔𝗠𝗔, Jokowi patut diduga melakukan korupsi memperdagangkan pengaruh.

Kasusnya adalah yang dilaporkan Ubeidilah Badrun pada 10 Januari 2022, sudah lebih dari setahun yang lalu, tanpa ada progres. Yaitu, laporan dugaan korupsi suap yang diterima anak-anak Jokowi, seolah-olah penyertaan modal ratusan miliar Rupiah. 

Modal besar demikian tidak mungkin diberikan, kalau Gibran dan Kaesang bukan anak Presiden Jokowi. Saya berpendapat, inilah modus  đ˜ĩđ˜ŗđ˜ĸđ˜Ĩđ˜Ēđ˜¯đ˜¨ đ˜Ēđ˜¯ đ˜Ēđ˜¯đ˜§đ˜­đ˜ļđ˜¯đ˜¤đ˜Ļ, memperdagangkan pengaruh Jokowi sebagai Presiden.

Logika sederhananya, yang terjadi adalah korupsi memperdagangkan pengaruh Presiden Jokowi, bukan penyertaan modal.

𝗞𝗘𝗗𝗨𝗔, Presiden Jokowi patut diduga melakukan korupsi, menghalang-halangi proses penegakan hukum.

Kepada seorang anggota kabinet, pimpinan KPK menyatakan ada 4 kasus korupsi yang menjerat seorang elit politik. KPK siap mentersangkakan dengan seizin Presiden. 

Sampai saat ini sang elit tetap aman, karena berada dalam barisan koalisi Jokowi.

Itu jelas melanggar Pasal 21 UU Tipikor, Jokowi menghalang-halangi penegakan hukum (𝘖đ˜Ŗ𝘴đ˜ĩđ˜ŗđ˜ļ𝘤đ˜ĩđ˜Ēđ˜°đ˜¯ 𝘰𝘧 𝘑đ˜ļ𝘴đ˜ĩđ˜Ē𝘤đ˜Ļ).

𝗞𝗘𝗧𝗜𝗚𝗔, Presiden Jokowi melanggar konstitusi, kebebasan berorganisasi, karenanya masuk delik penghianatan terhadap negara.

𝘔𝘰đ˜Ļ𝘭đ˜Ĩ𝘰đ˜Ŧ𝘰𝘨đ˜ĸđ˜ĩđ˜Ļ, yaitu pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko adalah pelanggaran HAM. Pembiaran atau đ˜Ŗđ˜ē 𝘰𝘮𝘮đ˜Ē𝘴𝘴đ˜Ēđ˜°đ˜¯ oleh Presiden Jokowi menunjukkan Beliau terlibat, mencopet demokrat.

Logika sederhana, 𝘔𝘰đ˜Ļ𝘭đ˜Ĩ𝘰đ˜Ŧ𝘰𝘨đ˜ĸđ˜ĩđ˜Ļ bukanlah hak politik Moeldoko yang patut dihormati, tetapi adalah pembegalan parpol yang adalah kejahatan.

Pembiaran Presiden Jokowi atas pembegalan partai, melanggar HAM, melanggar konstitusi, dan secara UU Pemilu adalah pengkhianatan terhadap negara.

Dengan tiga delik pelanggaran đ˜Ē𝘮𝘱đ˜Ļđ˜ĸ𝘤𝘩𝘮đ˜Ļđ˜¯đ˜ĩ yang kasat mata di atas, DPR bukan tidak mampu (đ˜ļđ˜¯đ˜ĸđ˜Ŗ𝘭đ˜Ļ) untuk memberhentikan Jokowi, tetapi tidak mau (đ˜ļ𝘮𝘸đ˜Ē𝘭𝘭đ˜Ēđ˜¯đ˜¨).

Untuk paham lebih jauh, silahkan klik link YouTube:

youtu.be/vpH0XnBv1os

Salam logika akal sehat.

Jika anda keberatan dan memiliki bukti atau alasan yang kuat bahwa artikel berita ini tidak sesuai dengan fakta, anda dapat melakukan pengaduan pada tautan ini

Tulis Komentar

0 Komentar