Denni Puspa Ekonom UGM Ingatkan Purbaya Soal Risiko Inject Rp 200 T ke Bank Himbara

Uwrite.id - Jogjakarta - Ekonom di Universitas Gadjah Mada (UGM), Denni Puspa Purbasari, Ph.D menilai penarikan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun untuk perbankan dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas Rupiah.

Denni melihat transfer tersebut bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, ketika likuiditas meningkat dan suku bunga menurun, tidak memungkiri investor bisa saja menilai Indonesia tidak lagi menarik untuk menempatkan modal.

“Akibatnya, dana mereka berpotensi dialihkan ke luar negeri. Apabila kondisi ini terjadi, kurs Rupiah akan terdepresiasi, yakni melemah terhadap mata uang asing,” kata Denni, dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis (11/09).

Menurut Denni, kebijakan penambahan likuiditas memang mendukung keseimbangan internal dengan meningkatkan aktivitas ekonomi domestik. Namun, jika likuiditas berlebih dan suku bunga menurun, Indonesia bisa dinilai kurang menarik bagi investor, sehingga modal berpotensi keluar.

“Pak Purbaya perlu menimbang ini, agar depresiasi yang terjadi tidak terlalu drastis yang menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan tidak lagi dapat dibiayai,” jelasnya.

Dia menjelaskan, kebijakan ekonomi seharusnya mampu menjaga keseimbangan internal maupun eksternal. Keseimbangan internal mencakup stabilitas makroekonomi dengan inflasi terjaga dan lapangan kerja penuh. Sementara itu, keseimbangan eksternal berkaitan dengan stabilitas neraca transaksi berjalan serta arus modal internasional.

Denni menekankan, sering kali kedua tujuan tersebut saling bertentangan. 

“Kebijakan yang ditujukan untuk mengejar stabilitas eksternal, dapat berdampak negatif terhadap stabilitas internal negara itu,” paparnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan menarik dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas dan menggerakkan sektor riil.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, usai resmi dilantik menggantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu periode 2025–2029 setelah reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Senin (08/09).

“Selama ini ada sekitar Rp 430 triliun di BI. Saya pindahkan Rp 200 triliun ke sistem perbankan supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi,” ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/09). (*)