Demokrat Apresiasi Kebijakan PPN Pro-Rakyat Presiden Prabowo

Uwrite.id - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan prinsip pro-rakyat yang mengutamakan perlindungan daya beli dan pemerataan ekonomi.

Menurut Sekretaris FPD DPR RI, Marwan Cik Asan, kebijakan tersebut menjadi langkah tepat dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ia menyebut, pemerintah berhasil menjalankan kebijakan perpajakan tanpa memberatkan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami mendukung kebijakan perpajakan yang selektif dan tidak menyasar kebutuhan pokok seperti sembako, pendidikan, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Ini menunjukkan keberpihakan kepada rakyat secara nyata,” ujar Marwan dalam pernyataannya pada Rabu, 1 Januari 2025.

Marwan juga mengapresiasi langkah pemerintah yang menyetujui usulan FPD DPR RI terkait penghapusan PPN untuk sejumlah sektor penting. Di antaranya, PPN pada bahan pokok, pendidikan, kesehatan, serta sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).

“Kami meminta pemerintah memastikan tarif PPN 0 persen tetap berlaku bagi barang dan jasa yang bukan tergolong barang mewah, seperti yang sudah diberlakukan sejak 2022,” tambahnya.

Selain itu, Marwan menyoroti pentingnya pelaksanaan paket stimulus ekonomi senilai Rp38,6 triliun yang telah dijanjikan pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kelompok menengah ke bawah.

“Kami mengapresiasi langkah proaktif pemerintah dalam memberikan perlindungan dan insentif ekonomi bagi masyarakat. Namun, yang terpenting adalah memastikan semua program ini tepat sasaran,” pungkas Marwan.

Kebijakan ini dianggap sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat. FPD berharap langkah-langkah tersebut mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. ***