Dari Daerah ke Nasional, Perkumpulan ZARKA Perkuat Kiprah Organisasi

Uwrite.id - JAKARTA – Perkumpulan Zirah Amanat Rakyat untuk Keadilan (ZARKA) terus memperkuat eksistensi dan jaringan organisasinya melalui pengembangan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperluas peran masyarakat sipil dalam pengawasan publik, penegakan hukum, dan perjuangan keadilan.

Dalam pengembangan kelembagaan tersebut, Perkumpulan ZARKA menargetkan pembentukan 20 DPD tingkat provinsi dan 50 DPC tingkat kabupaten/kota, dengan jangkauan yang diarahkan mencakup berbagai wilayah strategis di Indonesia.

Ketua Umum Perkumpulan ZARKA, Teuku Z. Arifin, menegaskan bahwa perluasan jaringan bukan sekadar membangun struktur kepengurusan, melainkan bagian dari komitmen memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat.

“Kami ingin membangun ZARKA sebagai organisasi yang memiliki jaringan nasional, berintegritas, dan diperhitungkan karena kontribusinya. Bukan sekadar besar secara struktural, tetapi juga memiliki keberanian moral dalam menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan,” ujar Arifin.

Kepengurusan ZARKA Mulai Mengakar di Berbagai Daerah

Sejalan dengan pengembangan tersebut, Perkumpulan ZARKA telah membentuk sejumlah kepengurusan DPD dan DPC yang menjadi fondasi penguatan jaringan organisasi di tingkat nasional.

Pada tingkat provinsi, kepengurusan yang telah terbentuk meliputi DPD ZARKA Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara pada tingkat kabupaten/kota, kepengurusan tersebut mencakup DPC ZARKA Kota Medan, Kota Bogor, Kota Makassar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Balikpapan, Kota Yogyakarta, Kota Bengkulu, Kota Bekasi, Kabupaten Karimun, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Keberadaan 8 DPD dan 12 DPC tersebut menjadi pijakan awal bagi pengembangan organisasi menuju target 20 DPD dan 50 DPC. Penguatan jaringan diarahkan untuk meningkatkan koordinasi antardaerah, memperluas jangkauan aspirasi masyarakat, serta mendorong keterlibatan pengurus dalam berbagai persoalan kepentingan publik.

Arifin: Kekuatan Organisasi Diukur dari Integritas, Bukan Sekadar Jumlah Pengurus

Arifin menekankan bahwa pembentukan kepengurusan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kelembagaan. Menurutnya, legalitas, integritas, kepemimpinan yang bertanggung jawab, serta kemampuan menjalankan fungsi pengawasan sosial merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang kredibel.

“Bagi kami, kekuatan organisasi tidak diukur dari seberapa banyak kepengurusan yang dibentuk, tetapi dari sejauh mana kehadirannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ZARKA harus menjadi kekuatan moral yang konstruktif, kritis, dan tetap berpijak pada koridor hukum,” tegas Arifin.

Pengembangan jaringan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembentukan struktur administratif, tetapi berlanjut pada kegiatan nyata yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk penyaluran aspirasi, pengawasan kebijakan publik, serta partisipasi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Perkuat Jejak Digital, ZARKA Kedepankan Transparansi dan Kredibilitas

Selain memperluas jaringan kepengurusan, Perkumpulan ZARKA juga mendorong penguatan eksistensi organisasi di ruang digital melalui publikasi kegiatan, pemberitaan media massa, dan optimalisasi situs resmi zarka.or.id.

Langkah tersebut diarahkan untuk memudahkan masyarakat, pejabat pemerintah, maupun kalangan korporasi memperoleh informasi mengenai identitas, legalitas, struktur kepengurusan, serta rekam jejak kegiatan organisasi secara terbuka.

Arifin menilai bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut organisasi masyarakat untuk membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan dan konsistensi, bukan sekadar popularitas ataupun pencitraan.

“Kami ingin ketika masyarakat, pejabat pemerintah, maupun kalangan dunia usaha menelusuri ZARKA, mereka menemukan organisasi yang jelas legalitasnya, nyata kepengurusannya, dan dapat ditelusuri rekam jejak pengabdiannya. Sebab, kredibilitas tidak dibangun melalui klaim, melainkan melalui bukti dan konsistensi,” ungkapnya.

Tagline Perkumpulan ZARKA: “Bersuara untuk Rakyat, Berdiri untuk Keadilan.”

Bersuara untuk Rakyat, Berdiri untuk Keadilan

Mengusung semboyan/tagline “Bersuara untuk Rakyat, Berdiri untuk Keadilan”, Perkumpulan ZARKA berupaya memperkuat perannya sebagai organisasi masyarakat sipil yang independen, kritis, dan konstruktif dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Melalui konsolidasi kepengurusan dan penguatan kelembagaan, ZARKA menempatkan perluasan jaringan nasional sebagai sarana memperbesar kontribusi organisasi terhadap pengawasan sosial, penegakan hukum, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

“ZARKA tidak dibangun untuk sekadar dikenal, tetapi untuk menghadirkan manfaat dan meninggalkan jejak pengabdian. Kami ingin organisasi ini tumbuh dengan integritas, disegani karena prinsipnya, dan dipercaya karena keberpihakannya kepada keadilan dan kepentingan rakyat,” pungkas Arifin.