Dapat Warisan Utang: Prabowo Hadapi Beban Pembayaran Rp1.350 T di Tahun 2025

Uwrite.id - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan beban utang yang cukup besar bagi pemerintahan selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Pada tahun pertama pemerintahannya, anggaran yang harus dialokasikan untuk pembayaran utang mencapai sekitar Rp1.350 triliun.

Beban tersebut mencakup pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang pada 2025. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2024 sudah mencapai Rp8.502,69 triliun.

Kemenkeu mencatat, pada 2025, utang jatuh tempo mencapai Rp800,33 triliun. Angka ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun. Sementara itu, pada 2026, jumlah utang jatuh tempo diperkirakan meningkat menjadi Rp803,19 triliun, dengan rincian SBN sebesar Rp703 triliun dan pinjaman Rp100,19 triliun.

Selain utang jatuh tempo, pemerintahan Prabowo juga harus menanggung pembayaran bunga utang yang mencapai Rp552,9 triliun pada 2025. Jumlah tersebut terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp497,62 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp55,23 triliun.

Jika melihat tren dalam beberapa tahun terakhir, pembayaran bunga utang terus mengalami peningkatan. Pada 2025, angka ini naik 10,8 persen dibandingkan outlook APBN 2024 yang mencapai Rp499 triliun. Sebelumnya, pembayaran bunga utang pada 2020 hanya Rp314,1 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp343,5 triliun pada 2021, Rp386,3 triliun pada 2022, dan Rp439,9 triliun pada 2023.

Dengan tren kenaikan ini, tantangan bagi pemerintahan Prabowo semakin besar dalam mengelola keuangan negara, terutama dalam menyeimbangkan kebutuhan fiskal dan pembayaran utang yang terus meningkat.