Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Daya Beli Rakyat Kecil

Uwrite.id - Oleh : Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si

Jakarta - Bagi rakyat kecil, pelemahan rupiah bukan sekadar isu makroekonomi yang dibahas ekonom di televisi atau seminar kampus. Ia hadir dalam bentuk harga sembako yang naik, biaya hidup yang semakin berat, dan penghasilan yang tidak lagi mampu mengejar kebutuhan harian. Masyarakat bawah hidup dalam tekanan ekonomi yang semakin nyata, sementara elite kekuasaan sering tampak tenang seolah situasi masih sepenuhnya terkendali.

Fenomena ini memperlihatkan adanya jarak psikologis yang semakin lebar antara pemerintah dan realitas kehidupan rakyat. Di saat masyarakat sibuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi, ruang publik justru dipenuhi seremoni politik, pencitraan pembangunan, dan narasi optimisme yang sering kali terasa jauh dari realitas sosial sehari-hari.

Rupiah dan Krisis Daya Beli Masyarakat

Pelemahan rupiah memiliki efek berantai yang sangat luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Indonesia masih memiliki ketergantungan besar terhadap barang impor, bahan baku industri, hingga sektor energi tertentu. Ketika rupiah melemah, biaya produksi meningkat dan pada akhirnya harga barang di tingkat masyarakat ikut terdorong naik.

Kelompok yang paling merasakan dampaknya tentu masyarakat kelas menengah bawah. Buruh, pekerja informal, pedagang kecil, nelayan, petani, dan masyarakat dengan penghasilan tetap menjadi kelompok paling rentan menghadapi kenaikan biaya hidup.

Sementara penghasilan mereka relatif stagnan, harga kebutuhan pokok terus bergerak naik secara perlahan namun pasti.

Ironisnya, di tengah tekanan tersebut, pemerintah sering lebih sibuk menjaga stabilitas narasi dibanding menghadirkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung. Rakyat diminta tetap optimis, bersabar, dan percaya terhadap kondisi ekonomi nasional, sementara kehidupan sehari-hari mereka justru semakin berat.

Dalam perspektif ekonomi politik, stabilitas ekonomi tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan angka statistik makro. Joseph Stiglitz menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan kesejahteraan hanya akan memperbesar ketimpangan sosial di masyarakat (Stiglitz, 2012). Dalam konteks Indonesia hari ini, rakyat tidak terlalu peduli terhadap jargon pertumbuhan ekonomi apabila kehidupan mereka justru semakin sulit secara nyata.

Penguasa, Pencitraan, dan Jarak Sosial

Salah satu persoalan terbesar dalam situasi ekonomi hari ini adalah munculnya kesan bahwa elite kekuasaan tidak benar-benar merasakan tekanan yang dihadapi rakyat. Di saat masyarakat harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, elite politik tetap tampil dalam ruang kemewahan kekuasaan, perjalanan dinas, proyek besar, dan aktivitas politik yang terasa jauh dari kesulitan hidup rakyat kecil.

Kondisi tersebut memunculkan persepsi sosial bahwa negara semakin kehilangan sensitivitas terhadap penderitaan masyarakat. Rakyat melihat pemerintah lebih sibuk menjaga citra stabilitas dibanding menunjukkan empati yang kuat terhadap tekanan ekonomi yang sedang mereka alami.

Media sosial kemudian menjadi ruang pelampiasan frustrasi publik. Kritik terhadap pemerintah semakin keras karena masyarakat merasa kehidupan mereka tidak benar-benar dipahami oleh elite kekuasaan. Ketika rupiah melemah dan harga kebutuhan naik, rakyat ingin melihat keseriusan dan kehadiran negara, bukan sekadar pidato optimisme dan pencitraan politik.

Dalam teori legitimasi politik, David Easton menjelaskan bahwa stabilitas kekuasaan sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah memenuhi harapan sosial masyarakat (Easton, 1965). Ketika rakyat merasa negara gagal memahami penderitaan mereka, maka legitimasi sosial terhadap kekuasaan perlahan ikut melemah.

Oligarki Ekonomi dan Beban Rakyat

Yang paling ironis, tekanan ekonomi akibat melemahnya rupiah sering kali justru lebih berat ditanggung masyarakat bawah dibanding elite ekonomi. Kelompok oligarki dan pemilik modal besar umumnya memiliki kemampuan bertahan lebih kuat karena akses terhadap aset, investasi, dan jaringan ekonomi global.

Sementara itu, rakyat kecil hidup dalam ekonomi harian yang sangat rentan terhadap perubahan harga dan gejolak ekonomi nasional. Sedikit kenaikan harga kebutuhan pokok saja sudah mampu mengganggu stabilitas hidup mereka secara langsung.

Jeffrey Winters menjelaskan bahwa dalam sistem oligarki, kelompok elite ekonomi memiliki kemampuan besar melindungi kekayaan mereka bahkan di tengah krisis ekonomi sekalipun (Winters, 2011). Sebaliknya, masyarakat bawah justru menjadi kelompok paling terdampak ketika kondisi ekonomi memburuk.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa krisis ekonomi tidak pernah benar-benar dirasakan secara setara. Ketika rupiah terpuruk, rakyat kecil menanggung tekanan hidup yang semakin berat, sementara elite kekuasaan dan pemilik modal sering tetap berada dalam posisi aman secara ekonomi maupun politik.

Rupiah, Keadilan Sosial, dan Masa Depan Bangsa

Pelemahan rupiah sesungguhnya bukan hanya persoalan ekonomi teknis semata, tetapi juga menyangkut kepercayaan sosial masyarakat terhadap arah negara. Ketika rakyat merasa hidup semakin sulit sementara pemerintah terlihat santai dan sibuk menjaga citra politik, maka lahirlah rasa kecewa kolektif yang sangat berbahaya bagi stabilitas sosial jangka panjang.

Rakyat tidak menuntut pemerintah mampu mengendalikan seluruh dinamika ekonomi global secara sempurna. Namun masyarakat ingin melihat kehadiran negara yang serius, responsif, dan benar-benar memahami penderitaan sosial rakyat kecil. Dalam situasi sulit, empati politik menjadi sangat penting.

Negara yang sehat bukan hanya negara yang mampu menjaga angka pertumbuhan ekonomi, tetapi negara yang mampu memastikan rakyatnya tetap memiliki harapan hidup yang layak di tengah tekanan ekonomi. Ketika rakyat mulai kehilangan rasa aman secara ekonomi, maka kepercayaan terhadap negara perlahan ikut terkikis. (*)