Dalam Video Podcast Terbaru Soal Febrie Adriansyah, BW Sebut Pemberantasan Korupsi Bisa Karam

Uwrite.id - Jakarta - Pertarungan hakiki di antara insan KPK dan ‘KPK dalam tanda kutip’ kembali memanas setelah kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah. Podcast YouTube kanal Bambang Wijayanto berjudul 'KPK vs "KPK" Siapa Diuntungkan dalam Kasus Jampidsus' membedah persoalan ini secara tajam.

Bambang membuka dengan mengingatkan kronologi penangkapan yang sempat viral dan melibatkan dua institusi penegak hukum. Ia menilai, ketika dua lembaga besar saling berhadapan di ruang publik, substansi pemberantasan korupsi bisa karam.

Menurut Bambang, istilah KPK vs ”KPK" dengan tanda kutip sengaja ia gunakan. KPK pertama adalah lembaga resmi. "KPK" kedua adalah kuasa hukum tersangka yang notabene adalah mantan komisioner KPK itu sendiri.

Ia memetakan ada tiga pihak yang berpotensi diuntungkan dari dua pihak yang berhadap-hadapan dalam panggung hukum ini. Pertama, kelompok yang ingin melemahkan KPK secara kelembagaan. Kedua, pihak yang ingin menaikkan posisi tawar Kejaksaan. Ketiga, para tersangka korupsi yang senang melihat dua lembaga ini sibuk berkonflik.

Kasus Febrie Adriansyah kini ditangani Kejagung setelah dilimpahkan Polri pada 11 Juli 2026. Pelimpahan itu mencakup tiga perkara besar: dugaan korupsi tata kelola batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Plt Jampidsus Rudi Margono menegaskan penyidikan akan dilanjutkan secara profesional.

Komisi III DPR juga membentuk Panitia Kerja Pengawasan untuk mengawal pengusutan kasus ini. Ketua Komisi III Habiburokhman menegaskan pengunduran diri pejabat tidak boleh menghentikan proses hukum.

Penyidikan juga mendapat supervisi dari KPK dan bersinergi dengan Kortastipidkor Polri. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut proses dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bambang menyoroti agresivitas eks Jampidsus itu belakangan ini. Pada Januari 2026, penyidik menggeledah kantor Kementerian Kehutanan terkait dugaan korupsi IUP nikel di Konawe Utara dengan potensi kerugian negara Rp2,7 triliun. Penggeledahan dilakukan saat kementerian dipimpin Menteri Raja Juli Antoni.

Contoh lain adalah jemput paksa terhadap eks petinggi Badan Gizi Nasional oleh tim Jampidsus. Pola ini menunjukkan Kejagung mulai masuk ke sektor-sektor yang selama ini jarang disentuh.

Bambang mengingatkan, jika energi dua lembaga habis untuk saling menjaga gengsi, maka kasus-kasus besar bisa tertunda. Yang paling diuntungkan adalah pelaku korupsi. Ia menyebut ini "kerugian negara yang tidak terlihat".

Menutup podcast, Bambang menekankan pentingnya menjaga integritas proses hukum. Karena di akhir hari, publik yang dirugikan jika penegak hukum lebih sibuk bertikai daripada bekerja.

Video ini mengembalikan diskusi ke substansi. Bukan soal siapa menang siapa kalah, tapi bagaimana hukum ditegakkan secara proporsional tanpa mengorbankan institusi. (*)