CERI Desak PLN Umumkan Nama IPP Penyebab Pemadaman Jamali

Uwrite.id - Jakarta - Lembaga pressure publik besutan Yusri Usman, Center of Energy and Resources Indonesia mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero) supaya membuka secepatnya identitas dua perusahaan pembangkit listrik swasta atau IPP. Kedua IPP tersebut disebut terlibat dalam gangguan sistem kelistrikan wilayah Jawa, Madura, dan Bali beberapa waktu terakhir yang berujung pada pemadaman bergilir.

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, menyampaikan permintaan itu pada Rabu, 24 Juni 2026. Ia menyoroti pernyataan Dirut PLN yang berulang kali menyebut pemadaman di Pulau Jawa disebabkan gangguan dua IPP dan kekurangan pasokan batubara DMO. Namun, menurut Yusri, nama kedua IPP tersebut tidak pernah diungkap ke publik.

“Kita mendesak Dirut PLN menyebut nama dua IPP yang mengalami gangguan. Selama ini Dirut PLN selalu mengatakan pemadaman bergilir di Jawa terjadi karena ada dua IPP bermasalah dan defisit batubara DMO, tapi nama IPP-nya tidak pernah disebut,” sebut Yusri.

Menurutnya, kerahasiaan identitas kedua IPP itu memunculkan banyak pertanyaan. Publik berhak tahu pihak mana yang menyebabkan terganggunya sistem kelistrikan Jamali, sehingga transparansi menjadi penting untuk meredam spekulasi.

Menurut Yusri, dari berbagai informasi akurat yang diperoleh CERI, jika pemadaman bergilir memang karena gangguan dua IPP saja, tentu menimbulkan kejanggalan. Sebab, kelistrikan Jamali selama ini disebut memiliki Reserve Margin atau cadangan daya mencapai 39,2%.

“Berdasarkan data operasional triwulan pertama 2026, Sistem Interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) mencatatkan statistik cadangan daya yang sangat ideal di atas kertas, dimana Daya Mampu Netto (DMN) Jamali sekitar 49,0 Gigawatt (GW), Beban Puncak Sistem sekitar 34,0 hingga 35,0 GW dan Reserve Margin Statis sekitar 39,2% atau setara surplus hingga 14,0 GW,” urai Yusri. 

“Tentu sekarang timbul pertanyaan, dengan surplus daya yang begitu tinggi, sekitar 14 GW lebih, pada saat terjadi gangguan hanya pada dua IPP, mestinya tidak akan mengakibatkan pemadaman bergilir seperti yang terjadi sekarang,” ungkap Yusri.

Apalagi, kata Yusri, CERI juga memperoleh informasi bahwa salah satu pembangkit Paiton dan Suralaya bahkan mencapai titik nadir dengan Hari Operasi Pembangkit (HOP) hanya satu hari saja.

“Padahal belakangan selalu diungkapkan bahwa sudah terjadi oversupply daya listrik untuk sistem Jamali. Dan jangan sampai dilupakan bahwa IPP yang ada di Jamali ini menggunakan skema Take or Pay (ToP),” ungkap Yusri.

Yusri menjelaskan, Skema Take or Pay (ToP) adalah klausul dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang mewajibkan pembeli (PLN) untuk menyerap listrik yang diproduksi oleh produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). Jika PLN gagal menyerap daya sesuai kuota minimal yang disepakati, PLN tetap harus membayar penalti kepada IPP. 

Lebih lanjut Yusri menguraikan, CERI memperoleh informasi bahwa angka reserve margin sebesar mencapai 14 GW tersebut terbukti menjadi semu saat krisis melanda. Cadangan tersebut bersifat statis-potensial, artinya daya hanya tersedia jika pasokan bahan bakar terpenuhi secara kontinu. 

“Ketika pasokan batubara terhambat dan kapasitas riil PLTU menyusut akibat derating, margin cadangan dinamis yang siap berputar (spinning reserve) runtuh mendekati angka nol. Hilangnya 1,76 GW kapasitas dari PLTGU Jawa 1 secara mendadak langsung melampaui batas toleransi cadangan dinamis yang tersisa, memicu defisit daya riil pada grid transmisi,” ungkap Yusri.

Promosi Rakhmad Dewanto Haris

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) 2026 menunjuk Rakhmad Dewanto Haris J sebagai direktur perencanaan korporat dan pengembangan bisnis Perseroan.

Rakhmad menggantikan Hartanto Wibowo pada posisi tersebut. Rakhmad sebelumnya menjabat sebagai direktur utama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), subholding PLN.

Menurut Yusri, penunjukan Rakhmad justru menimbulkan tanda tanya besar terkait dengan pemadaman listrik di Pulau Jawa, Madura dan Bali saat ini.

“Padahal PLN EPI penanggungjawab ketersedian batubara, gas dan BBM untuk PLTU dan PLTGU serta PLTG, tapi malah dapat promosi jabatan, piye iki Danantara,” ungkap Yusri. 

Menurut Yusri, terjadinya pemadaman bergilir di Jawa Madura dan Bali tak lain salah satunya disebabkan kegagalan memenuhi pasokan energi bagi pembangkit PLN. 

“Sudah jelas gagal menjamin pasokan energi primer malah promosi jabatan jadi Direktur di PLN, luar biasa Danantara” pungkas Yusri.(*)