Carut Marut Pengelolaan Retribusi Wisata Labju. Apa Inovasi Yang Harus Dilakukan

Hukum | 17 Apr 2026 | 18:55 WIB
Carut Marut Pengelolaan Retribusi Wisata Labju. Apa Inovasi Yang Harus Dilakukan
Labuhan Jukung

Uwrite.id - Pesisir Barat (Catatanbangsal) --

Isu carut marut pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pantai Wisata Labuhan Jukung tak ada habisnya.

Terutama kebocoran uang retribusi wisata Labuhan Jukung. Pesisir Barat, Lampung. 

Baru-baru ini mencuat diduga adanya pihak ketiga, yang ikut campur dalam mengelola uang retribusi Wisata Labuhan Jukung. 

Apakah ini dibenarkan dalam Undang-Undang dan apakah sepenuhnya di setorkan ke Kas Daerah. 

Menurut Catatanbangsal, pihak ketiga atau siapapun yang ingin mengelola Labuhan Jukung  tidak masalah. 

Namun harus ada feedback, untuk pembangunan wisata Labuhan Jukung agar semakin menarik wisatawan. 

Apakah wisata Labuhan Jukung sudah dibangun oleh pihak ke tiga, yang katanya ikut campur dalam mengelola Labju. 

Catatanbangsal secara khusus mewawancara pemilik wisata Bukit Selalau untuk mencari perbandingan pemasukan. 

Fakta mencengangkan terungkap?. Penghasilan retribusi masuk cukup fantastis. Terutama lebaran dan tahun baru serta hari besar lainnya, mencapai Rp30 juta rupiah. 

"Kalau tahun baru, lebaran itu sekitar 25 sampai 30 juta di hari pertama.  Hari ke dua berkurang sedikit sampai hari ke lima biasanya,"ujar ibu X sambil memegang tas nya. 

Dari situ kita bisa menyimpulkan, wisata yang kecil saja dan hanya bayar per orang lima ribu.  Mencapai puluhan juta.

Bagaimana yang pintu masuk Labju, bayar karcis mobil  dan motor, ditambah per orang bayar lagi. Belum biaya masuk WC beda lagi. 

Berapa uang yang ditaksir,  tak salah jika mencuat sampai lima puluh juta, bahkan bisa lebih. 

Jika ini bisa diambil alih oleh Dinas sepenuhnya. Dan dikelola dengan benar maka PAD dari Pengelolaan wisata Labuhan Jukung ditaksir mencapai miliaran rupiah per tahun.  Tapi sayang PAD dari pengelolaan Labju masih jauh dari kata wajar. Hanya ratusan juta.

Ini yang dinamakan bocor lebar bukan alus, berani kah Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan turun langsung dan mengelola dengan baik, agar PAD tidak bocor.

Inovasi apa yang akan dibuat agar bisa menambal kebocoran ini. Menggunakan e-tiket Parking Sistem atau ada terobosan lain. 

Serta beranikah memutus rantai pengelolaan uang retribusi Wisata Labuhan Jukung.  Dan langsung Dinas terkait sehingga Memerintah PPPK yang menjaga dan langsung di setor sesuai karcis yang keluar. 

 

Menulis di Uwrite bisa dapat penghasilan, Investasikan tulisan anda sekarang juga
Daftar di sini

Jika anda keberatan dan memiliki bukti atau alasan yang kuat bahwa artikel berita ini tidak sesuai dengan fakta, anda dapat melakukan pengaduan pada tautan ini

Tulis Komentar