Cak Imin Sambut Positif Penghapusan Presidential Threshold

Uwrite.id - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Salah satu tanggapan datang dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang menyambut positif langkah tersebut.

Menurut Muhaimin, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), keputusan ini memberikan ruang lebih besar bagi demokrasi di Indonesia untuk tumbuh secara inklusif. Ia menilai bahwa penghapusan ambang batas akan membuka peluang bagi lebih banyak figur potensial untuk maju sebagai calon presiden.

“Keputusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Kita harus menghormatinya. Dengan ini, demokrasi akan semakin terbuka dan lebih banyak aspirasi masyarakat yang dapat terakomodasi,” ungkapnya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Bogor, Jumat (3/1).

Meski demikian, pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengingatkan bahwa perubahan ini harus diimbangi dengan mekanisme pengendalian agar pemilu tetap berjalan efisien. Ia menyoroti kemungkinan munculnya terlalu banyak calon presiden yang bisa menjadi tantangan baru bagi penyelenggaraan pemilu.

“Demokrasi yang terbuka memang baik, tetapi jika terlalu banyak calon, bisa menimbulkan kerumitan. Ini soal efisiensi dan efektivitas pemilu kita,” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai peluang dirinya maju sebagai calon presiden pada pemilu 2029, Muhaimin menanggapinya dengan santai. Ia mengaku masih enggan membicarakan pencalonan terlalu dini, terutama setelah kegagalannya di pemilu 2024.

“Bicara 2029 itu masih jauh. Fokus kami sekarang adalah memperkuat PKB dan melanjutkan program-program yang sudah berjalan. Soal trauma, tentu kalah itu tidak mudah, tapi itu bagian dari perjuangan,” ujarnya sembari tersenyum.

Keputusan MK ini diprediksi akan membawa perubahan signifikan dalam peta politik nasional. Dengan tiadanya ambang batas pencalonan, dinamika politik ke depan diharapkan lebih kompetitif dan demokratis. ***