Budiman Sudjatmiko Cerita Tiga Kali Ditawari Menteri Desa oleh Jokowi, tapi Selalu Gagal

Uwrite.id - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko mengungkapkan bahwa ia telah tiga kali diiming-imingi oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki posisi Menteri Desa. Iming-iming ini pertama kali muncul pada tahun 2014, tepat setelah Jokowi mengumumkan Kabinet Kerja.

"Saya besoknya dipanggil oleh Pak Pratikno di kantor MM UGM di Manggarai. Ada satu pernyataan dari Pak Pratikno, 'Mas Budiman, Pak Jokowi kan baru saja membentuk Kementerian Desa. Sebenarnya, kementerian tersebut seharusnya untuk Anda, tetapi karena adanya dinamika politik, kami harus menyerahkannya kepada orang lain'," ujar Budiman, dikutip dari Tempo, Selasa, (22/8/23).

Budiman dipertimbangkan oleh Jokowi untuk posisi Menteri Desa karena ia adalah tokoh utama dalam penyusunan Undang-Undang Desa di DPR RI pada tahun 2014. Ia juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa.

Lebih lanjut, Budiman menerima penjelasan dari Pratikno pada saat itu. Namun, pada tahun 2015, ia kembali mendapat iming-iming kedua ketika Jokowi memanggilnya ke Istana.

"Pak Jokowi mengatakan, 'kita ingin melakukan perombakan kabinet, kita ingin Anda menjadi Menteri Desa, tetapi ada dinamika politik yang lain'. Oke," kata Budiman menirukan kata-kata Jokowi saat itu.

Tidak lama setelahnya, pada tahun 2015, Budiman kembali dipanggil oleh Jokowi, kali ini di rumahnya di daerah Sumber, Solo. Jokowi sekali lagi menyatakan keinginan yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengangkat Budiman sebagai Menteri Desa, tetapi kendala dinamika politik menghalanginya.

Berbeda dengan sebelumnya, dalam pertemuan tersebut, Budiman menanggapi dengan lebih tegas dan menolak iming-iming dari Jokowi.

"'Begini saja, Pak, saya tidak terlalu berminat menjadi menteri, apalagi dalam urusan desa. Saya bisa berkontribusi pada pengembangan desa tanpa harus menjadi menteri'," kata Budiman.

Selain menolak tawaran menjadi menteri, Budiman juga menolak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif lagi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Ia merasa bahwa setelah 10 tahun menjadi anggota legislatif di DPR RI, sudah waktunya untuk berpindah peran. Penolakan ini bahkan ia sampaikan kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Alasannya, bagi orang seperti saya, saya sadar bahwa jika saya terpilih untuk periode ketiga dalam jabatan yang sama, saya mungkin akan kehilangan semangat. Saya akan menjadi beban, jadi dua periode sudah cukup," jelas Budiman.

Namun, PDIP menolak permohonan Budiman Sudjatmiko. Sebaliknya, mereka menempatkan Budiman ke daerah pemilihan (dapil) yang sebelumnya PDIP mengalami kekalahan dalam Pileg 2019, dengan harapan Budiman dapat membantu partai memperoleh suara.

Dalam pernyataannya, Budiman dengan tegas membantah isu yang menyebut bahwa ia memohon agar diberi jabatan menteri oleh Jokowi.

"Jadi, ketika berbicara dengan saya, janganlah menggunakan pendekatan transaksional. Mari kita berbicara dalam konteks ide. Jika Anda mampu meyakinkan saya sepenuhnya dengan ide, saya akan mendukung Anda dengan keyakinan. Namun, jika Anda tidak pernah berhasil meyakinkan saya dengan ide, maka lupakanlah hal tersebut," tegas Budiman.

Politisi PDIP Deddy Sitorus Tuduh Budiman Sudjatmiko Minta Jatah Kursi Menteri Jika Ganjar Menang

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan bahwa Budiman Sudjatmiko disebutnya pernah datang ke Hasto meminta jatah kursi menteri jika Ganjar menangkan pilpres 2024 tapi ditolak oleh PDIP karena merupakan hak prerogatif Ganjar.

“Anda datang ke sekjen minta kursi menteri kalau pak Ganjar menang. Tentu saja kami kaget karena tidak ada yang bisa menggaransi itu. Bahkan Bu Megawati kenapa? Karena itu hak prerogatif presiden dan anda kemudian marah dan pergi ke seberang lalu ditawari jadi menteri atau wakil presiden silakan. Tapi harusnya jantang dong mundur dari PDIP jangan playing victim . Itu sangat tidak etis,” kata Deddy Sitorus, Selasa, (22/8/23).

Bahkan dia menyebut Ketua relawan PRABU (Prabowo Budiman Bersatu) diberikan proyek dari Kementerian Pertahanan sebesar Rp200 Miliar.

“Mudah-mudahan apa yang anda inginkan berhasil, jadi menteri atau presiden. Kami dengar katanya ketua prabu dapat proyek dari Kemenhan 200 Miliar, betul nggak? Saya sebagai teman prihatin kalau itu tidak benar . Kalau benar bagus. Kerjakan dengan baik. Jangan bermasalah hukum dan mudahan itu membantunya anda menyelesaikan masalah anda. Tapi kalau itu fitnah kasi tahu. supaya saya ikut mengklasifikasi,” tandas Legislator Dapil Riau II ini.