Bom Waktu Sepeninggal Perry Warjiyo di Indonesia

Uwrite.id - Oleh : Bob Cook Heyleen, analis Bloomberg ’

• Analisis Kebijakan Moneter dan Stabilitas Makroekonomi Indonesia Pasca Era BI dipegang Perry Warjiyo 

Pendahuluan: Warisan Kebijakan Era Warjiyo

Sepanjang 2018-2026, Perry Warjiyo memimpin Bank Indonesia dengan doktrin "stabilitas untuk pertumbuhan". Di bawah kepemimpinannya, BI berhasil menjaga inflasi inti di kisaran 2-4%, memperkuat cadangan devisa hingga di atas USD 140 miliar, dan melakukan digitalisasi sistem pembayaran melalui BI Fast dan QRIS. Namun, warisan ini juga meninggalkan struktur kerentanan yang bersifat laten. Ketika kepemimpinan berganti, pasar akan menguji kredibilitas institusi. Inilah yang disebut "bom waktu" — risiko yang tertunda, bukan dihapus.

Teori Kredibilitas dan Ekspektasi Rasional

Dalam kerangka New Keynesian, kredibilitas bank sentral adalah aset paling mahal. Perry membangun kredibilitas melalui komunikasi forward guidance yang konsisten dan independensi relatif dari tekanan fiskal. Kepergiannya menciptakan "uncertainty shock". Berdasarkan model Lucas, agen ekonomi akan merevisi ekspektasi inflasi dan nilai tukar jika melihat perubahan rezim kebijakan. Volatilitas akan meningkat sebelum Gubernur baru membuktikan konsistensi.

Bom Waktu Pertama: Utang Pemerintah dan Burden Sharing

Selama pandemi 2020-2022, BI menjalankan skema burden sharing dengan membeli SBN di pasar primer sebesar Rp573 triliun. Meski berdalih sementara, skema ini mengaburkan batas fiskal-moneter. Sepeninggal Warjiyo, tekanan untuk mengulang skema serupa akan besar, terutama jika defisit APBN 2026-2027 melebar akibat program prioritas. Risiko fiscal dominance meningkat. Jika BI baru menyerah, maka independensi yang dibangun 26 tahun sejak UU BI 1999 bisa tergerus.

Bom Waktu Kedua: Stabilisasi Nilai Tukar di Tengah Arus Modal Volatile

Warjiyo menempuh "Triple Intervention": intervensi spot, DNDF, dan SRBI untuk menjaga Rupiah. Strategi ini efektif menahan depresiasi saat Fed Funds Rate naik ke 5.5%. Namun cadangannya adalah amunisi terbatas. Gubernur baru akan menghadapi dilema: mempertahankan stabilitas dengan menguras cadangan, atau membiarkan Rupiah menyesuaikan. Di era ketidakpastian global dan perang dagang AS-China, salah langkah bisa memicu capital outflow.

Bom Waktu Ketiga: Inflasi Pangan dan Subsidi Energi

BI di era Warjiyo aktif dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah. Keberhasilan menekan inflasi 2023-2024 banyak ditopang oleh koordinasi non-moneter. Pasca Warjiyo, jika koordinasi fiskal melemah dan harga pangan global dan El Nino memicu guncangan, maka BI akan dipaksa menaikkan suku bunga lebih agresif. Ini berisiko mematikan pertumbuhan. Bom waktu di sini adalah ketergantungan inflasi pada kebijakan di luar BI.

Bom Waktu Keempat: Digitalisasi dan Risiko Stabilitas Sistem Keuangan

QRIS dan BI Fast membuat transaksi real-time dan inklusif. Tapi juga menciptakan single point of failure. Sistem pembayaran ritel kini sangat terkonsentrasi. Gubernur baru harus mewarisi mandat menjaga ketahanan siber dan literasi digital. Jika terjadi gangguan sistemik, maka kepercayaan pada Rupiah digital akan runtuh lebih cepat dibanding era tunai.

Bom Waktu Kelima: De-dollarisasi dan Transaksi Lokal

Inisiatif LCT — transaksi bilateral dengan Tiongkok, Jepang, Thailand — adalah warisan strategis Warjiyo untuk mengurangi ketergantungan dolar. Namun volumenya masih <10% total perdagangan. Tanpa komitmen politik yang sama dari penerus, inisiatif ini bisa stagnan. Jika gagal, maka saat krisis dolar, Indonesia tidak punya bantalan alternatif.

Skenario Pasar: Flight to Quality

Pasar keuangan bersifat forward-looking. Pengumuman nama Gubernur BI baru akan langsung diuji oleh yield SBN 10 tahun dan CDS 5 tahun. Jika pasar menilai Gubernur baru "kurang hawkish" atau terlalu dekat dengan pemerintah, maka risk premium Indonesia akan naik 30-50 bps. Ini memperlambat investasi dan memperberat beban bunga utang.

Dilema Kebijakan: Growth vs Stability

Pemerintah baru kemungkinan menargetkan pertumbuhan 7-8%. Tekanan pada BI untuk ikut "membantu" melalui suku bunga rendah akan sangat besar. Ini adalah trade-off klasik Taylor Rule. Jika BI menyerah demi pertumbuhan jangka pendek, maka inflasi dan depresiasi akan menjadi bom waktu jangka menengah yang lebih besar.

Perbandingan Internasional: Kasus India dan Brazil

India saat pergantian Gubernur RBI 2016 mengalami volatilitas Rupee 8% dalam 3 bulan. Brazil 2021 melihat inflasi lepas kendali setelah bank sentral dianggap tidak independen. Pelajaran: 6-12 bulan pertama kepemimpinan baru adalah periode paling rawan. Komunikasi dan penunjukan Deputi Gubernur yang kuat menjadi kunci meredam risiko.

Instrumen Pencegahan: Memperkuat Tata Kelola BI

Untuk menjinakkan bom waktu, 3 hal harus dilakukan. Pertama, DPR harus menjaga proses fit and proper test tetap meritokratis, bukan politis. Kedua, BI harus segera mempublikasikan exit strategy dari instrumen quasi-fiskal seperti SRBI. Ketiga, memperkuat sinergi KSSK agar stabilitas sistem keuangan tidak hanya bertumpu pada satu orang Gubernur.

Peran Ekspektasi Inflasi Jangka Panjang

Survei ekspektasi inflasi BI selama 5 tahun terakhir terjaga di 3%. Ini adalah jangkar nominal. Jika Gubernur baru gagal menjaga jangkar ini dalam 100 hari pertama, maka ekspektasi bisa unanchor. Dampaknya: upah dan harga akan menyesuaikan lebih cepat, membuat siklus inflasi sulit diputus tanpa resesi.

Implikasi ke Sektor Riil

Sektor yang paling sensitif: perbankan, properti, dan UMKM. Kenaikan 100 bps suku bunga bisa menaikkan NPL 0.5%. Jika ditambah pelemahan Rupiah 10%, maka perusahaan dengan utang dolar akan stres. Bom waktu ini tidak meledak di BI, tapi di neraca perusahaan dan rumah tangga.

Penutup: Dari Personalitas ke Institusi

Era Warjiyo membuktikan satu orang bisa membawa stabilitas. Tantangan berikutnya adalah memastikan stabilitas itu tidak tergantung personalitas, tapi pada institusi. "Bom waktu" akan dijinakkan jika Gubernur baru mewarisi, bukan membongkar, kerangka kebijakan. Jika tidak, maka pasar akan melakukan penyesuaian dengan caranya sendiri — seringkali brutal dan mahal bagi rakyat.

Pertanyaan kuncinya bukan siapa pengganti Perry Warjiyo. Tapi: apakah sistem yang ia tinggalkan cukup kuat untuk bertahan tanpa dirinya? (*)