Bencana Karhutla Juli-Agustus 2026, Kemendagri Harus Alokasikan Dana Khusus Perkuatan Armada Damkar Daerah Rawan

Uwrite.id - Jakarta - Musim kemarau 2026 kembali membawa ancaman serius bagi Indonesia. Sepanjang Juli hingga Agustus, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat puluhan titik kebakaran hutan dan lahan tersebar dari Sumatera hingga Jawa.

Data BNPB menunjukkan sejumlah wilayah terdampak cukup luas. Di Sumatera Utara, kebakaran lahan perkebunan sawit di Padang Lawas Utara melanda Desa Lantosan dan Desa Bargot Topong dengan total 66 hektare, dengan 60 hektare di antaranya masih aktif hingga 24 Juli.

Sementara di Sumatera Barat, karhutla berskala besar melanda 10 kecamatan dan 22 nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Luas lahan yang terbakar mencapai 864,87 hektare, dengan wilayah terparah di Kecamatan Pangkalan Koto Baru 500 hektare dan Harau 227,48 hektare.

Di Aceh Selatan, kebakaran lahan di Bakongan semakin parah. BPBD melaporkan lahan terdampak diperkirakan mencapai 60 hektare dan status telah ditingkatkan menjadi siaga darurat karena luas kebakaran melebihi 20 hektare. Pos terpadu bahkan didirikan untuk memantau titik api yang terus meluas.

Kondisi serupa terjadi di Tulang Bawang, Lampung. Pada 28 Juli 2026 lahan terbakar di Lingkungan Gunung Sakti, dan sehari kemudian 29 Juli api kembali muncul di Lingkungan Bugis, Menggala Kota, berdekatan dengan pemukiman warga. Damkar menurunkan 1 hingga 3 unit kendaraan berisi 6.000 - 9.000 liter air.

BMKG sebelumnya telah memperingatkan bahwa kemarau 2026 akan lebih kering. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut curah hujan diprediksi di bawah rata-rata 30 tahun terakhir karena ENSO dan Indian Ocean Dipole berada fase netral. "Artinya, kita harus bersiap karena tantangan tahun ini akan lebih berat akibat kondisi yang lebih kering," kata Faisal.

Puncak kekeringan diproyeksikan jatuh pada Agustus 2026. Di Lubuklinggau, Damkar bahkan sudah memetakan wilayah rawan seperti Kelurahan Sumber Agung, Taba Baru, Belalai II, hingga jalur poros Lestari - Taba Jemekeh.

Penyebab kebakaran bervariasi, mulai dari pembakaran sampah, puntung rokok, hingga pembukaan lahan. Damkar Tulang Bawang mengimbau warga berhati-hati membakar sampah dan membuang puntung rokok karena cuaca sudah masuk musim kemarau dan fenomena El Nino.

Di Lubuklinggau, Kabid Penanggulangan Bencana Suryo Amrinata juga mengingatkan hal sama. "Sebab itu berpotensi terjadinya rembetan kebakaran yang lebih besar," katanya terkait larangan membakar lahan dan semak belukar.

Menurutnya, apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNKS dampaknya akan sangat besar karena proses pemadaman sulit dan rembetannya cepat. Ia menekankan daerah perbatasan hutan harus punya minimal 2 unit pompa portable dan akses air yang memadai.

Kesulitan pemadaman menjadi tantangan utama. Di Bakongan Aceh Selatan, medan pegunungan dan lahan gambut membuat mobil pemadam tidak terjangkau. Tim hanya mengandalkan pompa portable apung, pompa jinjing, dan mesin alkon.

Keterbatasan armada damkar daerah juga terlihat di berbagai kejadian. Di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, pemadaman 4 rumah dan 3 lapak barang bekas mengerahkan 13 unit dan 65 personel. Tanpa penguatan armada, api berpotensi cepat meluas seperti yang terjadi di Bakongan akibat terpaan angin kencang.

Menanggapi situasi ini, Kementerian Dalam Negeri sudah menerbitkan Surat Edaran yang meminta semua kepala daerah siagakan damkar 24 jam. Kemendagri bahkan mengancam sanksi administratif hingga pemotongan dana transfer bagi daerah yang lambat mengeksekusi.

Namun menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, Surat Edaran saja tidak cukup. Diperlukan alokasi dana khusus untuk memperkuat armada di daerah rawan. Hal ini sejalan dengan pandangan Dr. Rudi Hartono, Pakar Mitigasi Bencana Universitas Indonesia, yang menilai kemarau 2026 diprediksi lebih berat dari tahun lalu. 

Ia menyebut daerah seperti Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat harus diprioritaskan dan Kemendagri perlu segera mengalokasikan dana khusus untuk menambah mobil pemadam, pompa apung, dan personel terlatih di titik rawan karhutla.

Abdul Muhari, Ph.D, Juru Bicara BNPB, juga menegaskan bahwa bencana adalah urusan bersama. "Oleh sebab itu konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak sangat diperlukan mulai dari pencegahan, penanganan darurat, hingga pemulihan," ujarnya. Ia menambahkan deteksi dini lewat patroli rutin dan menara pengawas harus dioptimalkan.

Sementara itu Safrizal, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, mengingatkan peran masyarakat sangat krusial. "Sekadar memberi jalan mobil damkar saja sudah membantu nyawa banyak orang," katanya. Ia menegaskan pemerintah pusat berharap angka korban jiwa akibat kebakaran dapat ditekan drastis mulai 2026.

Selain penguatan armada, edukasi masyarakat juga penting. BNPB mengimbau untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, serta segera memadamkan titik api kecil agar tidak bereskalasi.

Pemerintah pusat juga sudah menyiapkan skema bantuan pascabencana. Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10 triliun bagi provinsi terdampak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun dana tersebut belum menyasar langsung penguatan damkar.

Ke depan, pemetaan wilayah rawan harus jadi acuan. BMKG mencatat wilayah ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat sudah memasuki fase kemarau kecil sejak awal tahun. Sementara Yogyakarta diproyeksikan puncak kekeringan pada Agustus.

Dengan pola cuaca yang semakin ekstrem, keterlambatan memperkuat damkar daerah bisa berakibat fatal. Alokasi dana khusus dari Kemendagri untuk armada, peralatan, dan pelatihan di daerah rawan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar bencana Juli-Agustus 2026 tidak kembali memakan korban lebih luas. (*)