Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok, Pengamat Minta Layanan Emergency Ibu dan Anak Ditutup Sementara

Uwrite.id - Jakarta - Di tengah tragedi hilangnya nyawa bayi akibat kelalaian pihak RSUD Tanjungpriok beberapa hari ini yang marak disoroti warganet, pengamat Pelayanan Kesehatan Jakarta, Prof DR dr Susiami Daramita M Kes, menyampaikan pandangan yang lebih tegas dan mendesak. Ia menilai kasus kematian bayi di RSUD Tanjung Priok bukan sekadar insiden biasa, melainkan alarm keras bagi sistem layanan Ibu dan Anak. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melakukan audit dan meminta laporan dari jajaran internal. Diperlukan langkah berani dan terukur agar tragedi serupa tidak terulang di kemudian hari.
Prof Susiami mendesak Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara untuk segera menutup sementara layanan emergency Ibu dan Anak RSUD Tanjung Priok. Penutupan sementara itu diperlukan untuk memberikan ruang bagi pembenahan total tanpa dibebani tekanan pelayanan yang sedang berjalan. Selama layanan ditutup, pasien kegawatdaruratan Ibu dan Anak dapat dialihkan ke rumah sakit rujukan terdekat yang lebih siap. Langkah ini dinilai jauh lebih aman daripada membiarkan layanan yang bermasalah tetap beroperasi seperti biasa.
Menurut Prof Susiami, penutupan sementara bukan bentuk hukuman, melainkan bentuk perlindungan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Layanan emergency yang tidak siap justru berisiko menimbulkan korban berikutnya jika tetap dipaksakan berjalan. Ia menegaskan keselamatan ibu hamil dan bayi baru lahir harus ditempatkan di atas kepentingan operasional rumah sakit. Karena itu, keputusan menutup sementara harus diambil dengan cepat dan tanpa keraguan.
Ia menilai layanan emergency Ibu dan Anak di RSUD Tanjung Priok belum menunjukkan kesiapan yang memadai dalam menghadapi kegawatdaruratan persalinan. Indikasi keterlambatan penanganan dan persoalan pada layanan NETS menjadi bukti adanya celah serius dalam sistem tanggap darurat. Dalam kondisi gawat darurat, keterlambatan hitungan menit saja dapat menentukan hidup dan matinya bayi maupun ibunya. Oleh sebab itu, kesiapan personel, peralatan, dan sistem rujukan harus benar-benar teruji sebelum layanan kembali dibuka.
Prof Susiami menegaskan pembenahan yang dilakukan harus bersifat total, bukan sekadar tambal sulam atau perbaikan parsial. Pembenahan total mencakup evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi, alur pelayanan, ketersediaan sarana, hingga budaya kerja di unit emergency. Ia meminta Sudin Dinkes Jakarta Utara turun langsung memimpin proses pembenahan tersebut. Tanpa kepemimpinan yang kuat, pembenahan dikhawatirkan hanya berhenti pada tataran wacana dan laporan tertulis.
Salah satu poin paling tegas yang disampaikan Prof Susiami adalah perlunya mengganti tenaga kesehatan dan petugas yang ada di layanan emergency Ibu dan Anak tersebut. Pergantian itu dinilai penting untuk memutus pola kerja lama yang terbukti tidak responsif terhadap kegawatdaruratan. Tenaga pengganti harus diseleksi secara ketat berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan integritas dalam pelayanan kegawatdaruratan. Ia juga menekankan perlunya penyegaran personel agar semangat pelayanan kembali terbangun dengan standar yang lebih tinggi.
Menurutnya, penggantian personel tidak boleh dipahami sebagai upaya mencari kambing hitam atas kematian bayi tersebut. Langkah itu merupakan bagian dari upaya sistemik untuk membangun tim emergency yang benar-benar sigap dan profesional. Personel lama yang dinilai masih kompeten dapat dibina dan ditempatkan pada unit lain yang sesuai dengan kemampuannya. Namun, untuk unit emergency Ibu dan Anak, dibutuhkan tim baru yang memiliki rekam jejak jelas dalam penanganan kasus gawat darurat.
Selain pergantian personel, Prof Susiami juga mendesak pembaruan menyeluruh terhadap standar operasional prosedur atau SOP pelayanan di RSUD Tanjung Priok. SOP yang ada dinilai belum cukup responsif terhadap dinamika kegawatdaruratan ibu hamil dan bayi baru lahir. Pembaruan SOP harus disusun berdasarkan standar nasional, bukti ilmiah terkini, serta hasil evaluasi dari kasus yang terjadi. SOP baru itu juga harus mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh seluruh petugas di lapangan.
Ia menekankan SOP pelayanan harus diubah menjadi ramah kegawatdaruratan bumil, bukan sekadar prosedur administratif yang kaku dan berbelit. Dalam kondisi gawat darurat, ibu hamil tidak boleh dibebani proses administrasi yang memperlambat tindakan medis. Setiap detik keterlambatan akibat prosedur yang tidak ramah darurat dapat berakibat fatal bagi ibu dan bayinya. Karena itu, SOP baru harus menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama di atas urusan birokrasi.
Dalam SOP baru tersebut, Prof Susiami meminta adanya kejelasan tentang alur triase bagi ibu hamil yang datang dalam kondisi gawat darurat. Triase harus dilakukan dalam hitungan menit oleh petugas yang terlatih dan memiliki kewenangan mengambil keputusan cepat. Ibu hamil dengan tanda bahaya harus langsung ditangani di ruang emergency tanpa antre dan tanpa menunggu proses yang tidak mendesak. Kejelasan alur ini akan mencegah terjadinya kebingungan dan saling lempar tanggung jawab antarpetugas.
Ia juga menyoroti pentingnya penetapan standar waktu respons yang terukur dalam SOP pelayanan emergency Ibu dan Anak. Setiap tahapan, mulai dari kedatangan pasien, pemeriksaan awal, hingga tindakan medis, harus memiliki batas waktu yang jelas dan dapat diaudit. Jika batas waktu itu terlampaui, harus ada mekanisme eskalasi otomatis kepada dokter penanggung jawab dan pimpinan rumah sakit. Standar waktu yang tegas akan membuat seluruh petugas lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam bekerja.
Prof Susiami menilai komunikasi antarpetugas dan antarbagian juga harus diatur secara rinci dalam SOP yang diperbarui. Dalam kasus kegawatdaruratan, komunikasi yang lambat atau tidak jelas sering menjadi penyebab keterlambatan penanganan. SOP baru harus mengatur siapa yang harus dihubungi, dalam waktu berapa lama, dan tindakan apa yang harus diambil jika tidak ada respons. Sistem komunikasi yang cepat dan terstruktur akan mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi kritis.
Terkait audit maternal-perinatal yang diperintahkan Gubernur, Prof Susiami menilai langkah itu sudah tepat, tetapi tidak boleh berhenti pada audit semata. Audit harus menghasilkan rekomendasi yang benar-benar dilaksanakan, bukan hanya menjadi dokumen yang tersimpan di lemari arsip. Hasil audit harus dibuka secara transparan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi itu penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah.
Ia juga mengkritik sistem pengawasan yang selama ini dinilai lemah dalam memantau layanan emergency Ibu dan Anak di rumah sakit daerah. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi insiden atau setelah ada korban yang jatuh. Pengawasan harus dilakukan secara rutin, berkala, dan berbasis indikator mutu pelayanan yang terukur. Dengan pengawasan yang kuat, potensi masalah dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi tragedi.
Menurut Prof Susiami, Sudin Dinkes Jakarta Utara harus mengambil tanggung jawab penuh dalam mengawal pembenahan di RSUD Tanjung Priok. Sudin tidak boleh hanya berperan sebagai penerima laporan dari rumah sakit, tetapi harus aktif melakukan supervisi langsung ke lapangan. Ia meminta Sudin membentuk tim khusus yang bertugas memantau proses penutupan sementara, pembenahan, dan pembukaan kembali layanan. Tim tersebut harus melaporkan perkembangan pembenahan secara berkala kepada Dinkes DKI dan Gubernur.
Ia menegaskan seluruh tenaga kesehatan dan petugas yang akan ditempatkan di layanan emergency Ibu dan Anak harus menjalani pelatihan ulang secara intensif. Pelatihan itu harus mencakup penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, simulasi kasus gawat darurat, serta komunikasi efektif dalam tim. Pelatihan tidak boleh hanya bersifat seremonial atau sekadar memenuhi syarat administrasi. Setiap petugas harus dinyatakan lulus uji kompetensi sebelum diizinkan bertugas di unit emergency tersebut.
Prof Susiami juga menekankan pentingnya pengawasan berlapis setelah layanan emergency Ibu dan Anak kembali dibuka. Pengawasan itu harus melibatkan pimpinan rumah sakit, Sudin Dinkes, Dinkes DKI, hingga organisasi profesi secara berkala. Setiap kasus kegawatdaruratan harus dicatat, dievaluasi, dan dijadikan bahan pembelajaran bagi seluruh tim. Dengan cara itu, budaya keselamatan pasien dapat tumbuh dan menjadi bagian dari keseharian pelayanan.
Dari sisi keluarga dan masyarakat, kasus kematian bayi di RSUD Tanjung Priok meninggalkan luka dan trauma yang mendalam. Keluarga datang ke rumah sakit dengan harapan besar untuk menyambut kelahiran buah hati dalam keadaan selamat. Namun, harapan itu berubah menjadi duka karena dugaan keterlambatan penanganan yang seharusnya bisa dicegah. Masyarakat pun kini menuntut jaminan bahwa layanan kesehatan pemerintah benar-benar aman bagi ibu hamil dan bayi.
Kasus ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap layanan emergency Ibu dan Anak di rumah sakit daerah. Banyak ibu hamil menjadi cemas dan ragu untuk melahirkan di fasilitas kesehatan pemerintah. Jika kepercayaan itu tidak segera dipulihkan, masyarakat akan mencari alternatif lain yang belum tentu lebih aman dan terjangkau. Karena itu, pemerintah harus menunjukkan keseriusan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan prihatin.
Pramono sendiri menegaskan tidak ingin peristiwa serupa terulang di Jakarta pada masa mendatang. Ia meminta seluruh jajaran kesehatan meningkatkan kualitas layanan, terutama pada unit-unit yang menangani nyawa ibu dan bayi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan. Komitmen itu harus dibuktikan dengan perbaikan sistem yang nyata di lapangan.
Prof Susiami menawarkan peta jalan pembenahan yang dapat dijadikan acuan oleh Sudin Dinkes Jakarta Utara. Tahap pertama adalah penutupan sementara layanan emergency Ibu dan Anak untuk menghentikan risiko lanjutan. Tahap kedua adalah pembenahan total, pergantian personel, dan pembaruan SOP yang ramah kegawatdaruratan bumil. Tahap ketiga adalah pelatihan ulang, simulasi, dan audit kesiapan sebelum layanan kembali dibuka untuk masyarakat.
Pada akhirnya, semua pihak berharap kematian bayi di RSUD Tanjung Priok menjadi momentum terakhir untuk memperbaiki layanan Ibu dan Anak di Jakarta. Audit maternal-perinatal harus menjadi titik awal perubahan, bukan akhir dari proses penelusuran. Desakan untuk menutup sementara, membenahi total, mengganti personel, dan memperbarui SOP harus didengar sebagai suara kepedulian terhadap keselamatan ibu dan bayi. Hanya dengan langkah berani dan konsisten, tragedi serupa dapat dicegah dan kepercayaan publik dapat dipulihkan kembali.
Untuk memahami duduk perkara secara utuh, perlu menengok kembali ke titik awal tragedi yang mengguncang layanan kesehatan Ibu Kota ini. Hal ini bermula, seorang bayi meninggal dunia di RSUD Tanjung Priok diduga akibat keterlambatan penanganan saat persalinan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung memerintahkan audit maternal-perinatal menyeluruh dengan melibatkan organisasi profesi, serta meminta Dinkes DKI mengawal kasus dan menyerahkan laporan khusus.
Hal ini bermula, laporan sementara menyoroti dugaan kendala pada layanan Neonatal Emergency Transport Service (NETS) atau kesiapan ambulans bayi baru lahir. Pramono enggan berspekulasi sebelum audit rampung, namun menegaskan tidak ingin kejadian terulang dan menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Hal ini bermula, Pramono pun menegaskan, “Saya enggak mau ini terulang lagi di Jakarta. Bagaimanapun, seperti yang berulang kali saya sampaikan, kesehatan, pendidikan, dan bantalan sosial menjadi prioritas pemerintahan yang saya pimpin.” Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kasus ini tidak akan dibiarkan menguap begitu saja. Pramono meminta seluruh rumah sakit daerah meningkatkan kewaspadaan dalam layanan kegawatdaruratan. Ia juga meminta jajarannya memperkuat pengawasan terhadap standar pelayanan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah. (*)

Tulis Komentar