Bahlil Siap Maju, Adi Prayitno : Tunggu 2/3 DPD Sepakat

Uwrite.id - Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan diri siap maju untuk kandidat Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto.

Akan halnya terjadi kompetisi internal di kalangan elite beringin tersebut, pengamat politik memiliki pandangan yang berbeda.

Jika melihat kecenderungan saat ini, ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, DPD Golkar terlihat masih sangat loyal dan sangat total untuk terus mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun, belakangan tersirat, ungkapan siap maju dari sejumlah kader antara lain Bahlil sendiri, ternyata mengikuti rumor yang berkembang mengenai spekulasi digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, beberapa pekan ke depan.

Lantas, seberapa besar kemungkinan dihelatnya Munaslub Partai Golkar?

Pengamat politik Adi Prayitno mengakui bahwa rumor Munaslub Golkar kini kerap mengemuka. "Namun kan itu didasarkan atas peristiwa peristiwa politik yang extraordinary, seumpamanya ada munaslub disebabkan ada ketua Golkar saat itu sedang disidik KPK, maka diadakanlah Munaslub untuk memilih ketum yang baru," ungkap Adi beberapa waktu lalu.

Tidak cuma itu, singgung Adi, Munaslub Golkar juga pernah terjadi akibat adanya konflik internal di partai berlambang pohon beringin tersebut. “Nah, apabila rumor Munaslub belakangan berkembang di Golkar harus terdapat alasan-alasan yang extraordinary amat genting serta amat penting, sedemikian hingga rumor Munaslub tersebut mempunyai relevansi politis bagi partai," tuturnya.

Kemudian, Adi menuturkan bahwa secara politik Munaslub itu bukan hal yang mudah buat digelar. "Namun, melampaui proses yang sungguh-sungguh, harus ada keinginan atau usulan serta kesepakatan dari 2/3 pengurus DPD Partai Golkar seluruh Indonesia," paparnya.

"Jadi, jika ada tokoh yang menginginkan diri maju sebagai kandidat ketum Golkar lewat ajang Munaslub, kuncinya, ya mesti bisa meyakinkan paling tidak 2/3 dari pengurus DPD se-Indonesia itu. Hal tersebut tidaklah mudah," tukasnya.