Bahaya Likuefaksi di Pantai Flores: Ancaman Bencana yang Tak Kasat Mata

Uwrite.id - Flores, NTT - Kawasan pantai di Pulau Flores kembali menjadi sorotan setelah para ahli geologi memperingatkan potensi bahaya likuefaksi. Fenomena ini dinilai bisa mengancam permukiman, infrastruktur pariwisata, dan ribuan warga yang tinggal di pesisir.

Likuefaksi adalah peristiwa berubahnya tanah jenuh air menjadi seperti lumpur akibat guncangan gempa. Saat terjadi, tanah kehilangan kekuatan dan tidak lagi mampu menopang bangunan di atasnya.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Kupang, Margiono, mengatakan garis pantai Flores memiliki karakteristik tanah yang rentan. Banyak wilayah pesisir tersusun dari pasir, lanau, dan endapan pantai yang mengandung banyak air.

"Tanah di sebagian besar pantai Flores masuk kategori rawan likuefaksi tingkat sedang hingga tinggi. Apalagi jika diguncang gempa berkekuatan lebih dari 7 magnitudo," ujar Margiono, Rabu (20/08).

Peringatan ini bukan tanpa alasan. Flores terletak di pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Zona ini termasuk salah satu jalur gempa paling aktif di Indonesia.

Data BMKG mencatat, dalam 20 tahun terakhir sudah terjadi 12 kali gempa di atas 5,5 magnitudo di perairan utara Flores. Beberapa di antaranya terasa hingga ke Maumere, Larantuka, dan Labuan Bajo.

Dampak likuefaksi paling nyata terlihat saat gempa Palu 2018. Saat itu ribuan rumah dan jalan amblas seketika karena tanah berubah menjadi lumpur. Skenario serupa dikhawatirkan bisa terjadi di pantai Flores.

"Yang berbahaya dari likuefaksi, dia datang tiba-tiba. Tidak ada retakan besar dulu, tapi tanah langsung ambles dan menelan apa saja di atasnya," kata Margiono.

Wilayah Pesisir Paling Rawan

Penelitian terbaru dari Universitas Nusa Cendana menunjukkan 7 kabupaten di Flores memiliki zona rawan likuefaksi. Tujuh kabupaten itu adalah Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Flores Timur, dan Lembata.

Di Kabupaten Sikka, wilayah pantai Kota Maumere dan pantai Koka masuk kategori rawan tinggi. Kawasan ini padat permukiman dan juga pusat wisata.

Di Manggarai Barat, pantai Labuan Bajo yang kini menjadi destinasi wisata super prioritas juga masuk zona kuning. Banyak hotel dan restoran dibangun di atas tanah reklamasi pantai.

"Risikonya dobel. Ada gempa, ada likuefaksi, lalu bisa memicu tsunami. Itu rangkaian yang harus kita waspadai," jelas peneliti geologi UNC, Dr. Yohanes B. L. Tukan.

Permukiman Nelayan di Ujung Tanduk

Di Desa Wuring, Sikka, ratusan rumah nelayan berdiri hanya berjarak 20 meter dari garis pantai. Tanah di sana berpasir dan mudah tergenang saat pasang.

Kepala Desa Wuring, Yohanes Gero, mengaku belum pernah mendapat sosialisasi khusus tentang likuefaksi. Warga hanya tahu soal gempa dan tsunami.

"Kami tinggal di sini sudah turun-temurun. Kalau ada peringatan begitu, kami minta pemerintah kasih tahu lebih jelas supaya warga tidak panik," kata Yohanes.

Kondisi serupa juga terjadi di Desa Riung, Ngada. Rumah panggung di atas pasir menjadi pemandangan umum. Padahal struktur seperti ini sangat rapuh saat tanah kehilangan daya dukung.

Infrastruktur Pariwisata Terancam

Labuan Bajo saat ini menjadi wajah pariwisata NTT. Namun di balik indahnya pantai, para investor mulai mempertanyakan keamanan investasi mereka.

Ketua PHRI Manggarai Barat, Wenseslaus Mangu, mengatakan beberapa anggota hotel sudah mulai melakukan kajian geoteknik ulang.

"Kami tidak mau kejadian seperti di Palu terulang di sini. Tamu dan karyawan harus jadi prioritas utama keselamatan," kata Wens.

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores juga sudah meminta kajian risiko bencana dimasukkan dalam setiap izin pembangunan baru di garis pantai.

Tanda-tanda Awal Likuefaksi

Para ahli menyebut ada beberapa tanda yang bisa diwaspadai masyarakat sebelum likuefaksi terjadi saat gempa. Pertama, munculnya semburan air bercampur pasir dari tanah.

Kedua, tanah terasa bergelombang seperti ombak. Ketiga, bangunan mulai miring atau tenggelam perlahan meski tidak roboh.

"Jika saat gempa Anda melihat air menyembur dari tanah, segera menjauh ke tempat lebih tinggi. Itu tanda likuefaksi sudah mulai," pesan Margiono.

Upaya Mitigasi Masih Minim

Hingga Agustus 2026, belum ada peta risiko likuefaksi khusus untuk seluruh pantai Flores yang disosialisasikan ke publik. Peta yang ada masih berskala provinsi.

Kepala BPBD NTT, Isak B. D. Nitti, mengakui keterbatasan anggaran dan SDM menjadi kendala. Namun ia memastikan sosialisasi akan digencarkan mulai September.

"Kami akan kerja sama dengan BMKG, perguruan tinggi, dan pemerintah kabupaten untuk buat simulasi evakuasi di desa-desa rawan," ujar Isak.

Pemerintah juga mendorong penggunaan pondasi tiang pancang untuk bangunan di atas 2 lantai di zona rawan. Sayangnya, aturan ini belum ditaati semua pengembang.

Peran Masyarakat Kunci Utama

Ahli kebencanaan dari UGM, Dr. Djati Mardiatno, menekankan masyarakat pesisir harus dilatih mengenali risiko. Pengetahuan sederhana bisa menyelamatkan nyawa.

"Jangan bangun rumah terlalu dekat pantai. Kalau tanahnya berpasir dan ada mata air, itu tanda bahaya. Buat jalur evakuasi dan titik kumpul," jelasnya.

Di Maumere, beberapa sekolah sudah mulai memasukkan materi likuefaksi dalam pelajaran mitigasi bencana. Guru dilatih untuk membawa siswa ke lapangan terbuka saat gempa.

Dampak Ekonomi Jika Terjadi

Jika likuefaksi melanda pantai Flores, dampak ekonominya bisa sangat besar. Sektor pariwisata, perikanan, dan perdagangan bisa lumpuh dalam sekejap.

Labuan Bajo saja menyumbang lebih dari 40% kunjungan wisatawan ke NTT. Kerusakan infrastruktur di sana akan memukul ekonomi daerah.

"Kerugian tidak hanya fisik. Kepercayaan wisatawan juga bisa hilang bertahun-tahun," kata ekonom dari Universitas Katolik Widya Mandira, Frans Sales Lega.

Perlu Regulasi Khusus Tata Ruang

Pengamat tata ruang, Dr. Maria Goreti, mendesak pemerintah daerah segera merevisi RTRW kabupaten. Zona rawan likuefaksi harus dijadikan zona hijau atau zona terbatas.

"Jangan lagi kasih izin hotel dan perumahan di tanah reklamasi tanpa kajian mendalam. Itu sama saja mengundang bencana," tegas Maria.

Ia juga menyarankan pembangunan tanggul alami berupa mangrove untuk mengurangi risiko di pesisir.

Harapan ke Depan

Pemerintah pusat melalui BNPB berjanji akan membantu NTT membuat peta mikrozonasi likuefaksi. Proyek ini ditargetkan selesai akhir 2027.

Sementara itu, BMKG terus memantau aktivitas seismik di Flores. Setiap ada gempa di atas 5 magnitudo, peringatan dini akan langsung disebar.

Bagi warga, kewaspadaan adalah kunci. Mengenali tanah tempat tinggal, memahami jalur evakuasi, dan tidak abai terhadap peringatan dini bisa menjadi pembeda antara selamat dan tidak.

"Likuefaksi tidak bisa kita cegah. Tapi dampaknya bisa kita kurangi kalau kita siap," tutup Margiono.

Warga Flores kini dihadapkan pada kenyataan baru. Indahnya pantai menyimpan potensi bahaya yang harus dihadapi bersama, dengan ilmu, kesiapan, dan kerja sama semua pihak. (*)