Bahaya Kehilangan Data Pajak Daerah, Pramono Tegaskan Aman, Bercermin dari Kebakaran Gedung Bapenda Jakarta

Uwrite.id - Jakarta - Kebakaran yang melanda Gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Jl. Abdul Muis beberapa hari berselang menyisakan pelajaran besar soal risiko kehilangan data pajak dan retribusi daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan sistem data pendapatan Jakarta saat ini sudah aman karena tersimpan di pusat data cadangan.

"Insiden di Bapenda menjadi pengingat bagi kami. Tapi saya pastikan data pajak dan retribusi DKI tidak hilang. Semua sudah kami backup di data center disaster recovery," ujar Pramono saat meninjau lokasi, Jumat 8 Agustus 2026.

Pernyataan itu diamini Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati. Ia menyebut server utama memang terdampak, namun sistem sudah beralih otomatis ke server cadangan. "Kami punya DRC di luar gedung. Begitu server utama down, migrasi data berjalan dalam 2 jam," kata Lusiana secara tak langsung membenarkan sistem mitigasi berjalan.

Senada, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI, Budi Awaluddin, menjelaskan Pemprov telah menerapkan tiga lapis pengamanan data. "Pertama on-premise, kedua cloud government, ketiga tape backup bulanan. Jadi risikonya minimal," ujarnya.

Namun para ahli memperingatkan, tidak semua daerah punya kesiapan serupa. Pengamat kebijakan fiskal daerah dari Universitas Indonesia, Prof. Rhenald Kasali, menilai kebakaran Bapenda adalah "alarm merah".

"Kehilangan data pajak itu bahayanya luar biasa. Bisa kehilangan potensi penerimaan, tidak bisa menagih, dan wajib pajak bisa lepas. Ini sama dengan membakar uang negara," kata Rhenald dalam diskusi di Jakarta.

Ketua DPRD DKI Komisi B, Nova Harivan Paloh, juga menyoroti hal itu. Ia meminta seluruh OPD penghasil PAD meniru sistem Bapenda. "Kami dorong semua data retribusi parkir, PBB, BPHTB, reklame harus ada backup. Jangan sampai kejadian sekali bikin PAD anjlok," ucap Nova.

Sekretaris Daerah DKI, Marullah Matali, menambahkan Pemprov sudah menganggarkan Rp89 miliar untuk penguatan cyber security dan disaster recovery 2026. "Ini investasi. Lebih murah daripada kehilangan data yang nilainya triliunan," katanya.

Dari sisi teknis, Direktur Sistem Informasi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Iwan Djuniardi, menyebut integrasi data pusat dan daerah penting. "Kalau data daerah hilang, rekonsiliasi dengan data pusat akan sulit. Wajib pajak bisa memanfaatkan celah itu," ujarnya tak langsung mengingatkan.

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Eri Cahyadi, mengaku sudah berkoordinasi dengan 93 kota. "Kami jadikan kasus Jakarta sebagai bahan evaluasi. Beberapa kota masih simpan data hanya di satu server," kata Wali Kota Surabaya itu.

Sementara itu, Ketua Kadin DKI, Diana Dewi, mewakili wajib pajak. Ia mengaku khawatir jika data hilang dan tagihan pajak terbit ulang. "Pengusaha butuh kepastian. Kalau data rapi, prosesnya cepat. Kalau hilang, yang rugi dua-duanya, negara dan wajib pajak," kata Diana.

Praktisi IT forensik, Pratama Persadha, menjelaskan risiko tidak hanya kebakaran. "Ada ransomware, ada human error. Backup saja tidak cukup, harus ada uji pemulihan tiap 3 bulan," ujarnya.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyoroti aspek pelayanan. "Kalau data hilang, warga yang urus balik nama PBB atau bayar retribusi pasar akan dipersulit. Itu maladministrasi," katanya.

Terakhir, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri, Irwan, menyebut Kemendagri akan menerbitkan SE. "Isinya mewajibkan seluruh pemda punya disaster recovery center paling lambat 2027. Bercermin dari Jakarta," kata Irwan.

Pramono menutup dengan menekankan bahwa digitalisasi harus dibarengi keandalan. "Kita kejar PAD, tapi jangan sampai fondasi datanya rapuh. Kejadian di Bapenda jadi pelajaran mahal supaya tidak terulang," tegasnya. (*)