Arfinanda, Pengamat LSMP: Tidak Ada Masalah, Jika Banyak Pengurus PSI Isi Posisi di Kemenhut Era Raja Juli, Justru Bagus

Uwrite.id - Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menjadi salah satu partai politik yang paling aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama di bidang kehutanan. Dalam era Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PSI, banyak pengurus partai ini yang telah bergabung dengan Kementerian Kehutanan sebagai personil.

Baru-baru ini, Arfinanda Lestari, S. Sos., MAP., pengamat sektor kebijakan publik dari Lingkar Studi Mitra Populika (LSMP), Jakarta menilai ketergabungan sejumlah pengurus PSI ke dalam struktur Kementerian Kehutanan tidak masalah, karena PSI telah menjadi salah satu partai politik yang paling berpengaruh dalam kebijakan pemerintah, terutama di bidang kehutanan.

"Dengan banyaknya pengurus PSI yang bergabung dengan Kementerian Kehutanan, justru bagus. Malah diharapkan ketika akan melahirkan kebijakan pemerintah di bidang kehutanan dapat sudah terlebih dahulu terfilter oleh masukan kawan-kawan PSI yang terbiasa kritis," ujarnya.

Salah satu beslit yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana terdapat beberapa nama kader PSI yang mengisi posisi.

Namun, imbuh Arfi lagi, perlu diingat bahwa kebijakan pemerintah harus tetap transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait untuk memastikan bahwa kebijakan di Kementerian Kehutanan tidak ada bias parpol di substansinya, melainkan betul-betul mengena pada kepentingan rakyat dan negara.

"Dalam konteks ini, peran Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan dan Sekretaris Jenderal PSI sangat penting," tandasnya. "Ia harus dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah di bidang kehutanan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta dapat memenuhi kepentingan rakyat dan negara," selorohnya.

Selain itu, perlu juga diingat bahwa kebijakan pemerintah di bidang kehutanan harus dapat memenuhi standar internasional dan nasional. Dengan demikian, kerjasama yang erat antara pemerintah, korporasi, ormas, lembaga swadaya, dan institusi kepartaian untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah di bidang kehutanan dapat benar-benar terimplikasikan dengan baik, pungkas alumni program LPDP 2021 itu. (*)