Anies Ungkap Pemerintah Pusat Tak Sinkron dengan Daerah, Tak Ada Perintah Perbaiki Kesehatan Ibu

Pemilu | 22 Nov 2023 | 18:25 WIB
Anies Ungkap Pemerintah Pusat Tak Sinkron dengan Daerah, Tak Ada Perintah Perbaiki Kesehatan Ibu
Anies Rasyid Baswedan, saat berbicara sebagai penyaji paparan pada event Uji Publik calon presiden/calon wakil presiden Republik Indonesia 2024 di Edutorium, UMS, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo.

Uwrite.id - Capres Anies Baswedan mengatakan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kerap tidak terjadi.

Anies melihat salah satu faktor tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah dipilih melalui Pemilukada.

Persoalan sinkronisasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diungkap Anies saat hadir dalam acara Dialog Terbuka di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS, di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Rabu, 22 November 2023.  

"Mensinkronkan antara apa yang dikerjakan di pusat di provinsi di kabupaten kota. Dengan adanya pemilihan tingkat daerah, dengan adanya otonomi daerah kebijakan pusat sering tidak sinkron," ungkap Anies.

Anies menuturkan pengalamannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya tidak ada perintah secara khusus untuk memperbaiki bidang kesehatan atau pendidikan. 

Dia menyebut program yang dilakukan di DKI Jakarta merupakan inisiatifnya pribadi. 

"Saya pernah merasakan jadi kepala daerah. Kalau saya tanya pernah tidak dapat perintah dari pusat untuk memperbaiki kesehatan? Nggak pernah. Pernah tidak dapat perintah untuk memperbaiki pendidikan? Tidak pernah. Pernah dapat perintah untuk memperbaiki soal kesehatan ibu? tidak pernah," jelas Anies.

"Jadi kalau ada Gubernur, Walikota, Bupati memikirkan soal ibu hamil, maka bupati, walikotanya itu yang peduli bukan karena ada direction dari pusat," imbuhnya. 

Anies berniat untuk mengubah hal itu. Menurutnya harus ada garis instruksi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang program yang harus dikerjakan.

"Kenapa? Karena pusat mengirimkan dana transfer, dana transfer dikirimkan tapi tidak diiringi dengan tuntutan kinerja. Apa yang terjadi? Dana transfernya diterima, tapi di jalan tidak dilaksanakan program program untuk kesejahteraan rakyat," tandasnya. 

Karena itu sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak dilakukan agar pemanfaatan APBN dan APBD dapat benar-benar dirasakan semua masyarakat. 

"Maka sinkronisasi itu akan terjadi integritasnya. Ada sinkronnya insya Allah ini akan membuat aliran APBN kita APBD kita dirasakan baik untuk seluruh masyarakat Indonesia," pungkas Anies. (*)

 

 

Menulis di Uwrite bisa dapat penghasilan, Investasikan tulisan anda sekarang juga
Daftar di sini

Jika anda keberatan dan memiliki bukti atau alasan yang kuat bahwa artikel berita ini tidak sesuai dengan fakta, anda dapat melakukan pengaduan pada tautan ini

Tulis Komentar