Anies Berikan Kuliah Umum di UI, Istilah Konoha dan Wakanda Cermin Demokrasi yang Tidak Sehat

Uwrite.id - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan, penggunaan istilah Konoha dan Wakanda untuk mengganti kata Indonesia menunjukkan demokrasi sedang tidak sehat.

"Ini yang sekarang sering kali terjadi masalah. Karena kalau kita saksikan di media sosial, banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda. Ini menunjukkan ada self censorship," kata Anies, saat kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (29/08).

Sebagai gambaran, Konoha merupakan nama desa dalam komik Jepang, Naruto. Sedangkan, Wakanda adalah sebuah negara fiksi dalam film Black Panther.

Tak hanya Konoha dan Wakanda, Anies juga menyoroti penggunaan kota Lahore untuk mengganti Jakarta. 

"Bahkan, kemarin ada yang menyebutkan kota yang polusi paling buruk namanya Lahore. Lalu, mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat," jelas dia.

Anies mengatakan, demokrasi di mana ide gagasan menjadi yang terdepan dalam proses politik dan kebijakan menjadi hasil yang dituju oleh semua adalah hal yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan. Karena itu, ia melihat kualitas demokrasi kini harus ditingkatkan. 

Demokrasi, tambah dia bukan hanya perkara pemilu ada atau tidak, tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik, tanpa ada rasa takut tanpa ada tekanan dan kemudian intinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian.

Dia menjelaskan, di dunia ada dua sistem yang dianut, yakni demokratik dan non-demokratik. Demokratik pilarnya adalah kepercayaan.

"Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan dibawahnya ada pilar kepercayaan atau trust," tambah dia.

Sementara, non-demokratik pilarnya adalah rasa takut. Karena itu rezim-rezim otoriter menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Tapi, begitu rasa takut itu hilang, rezim itu tumbang.

Dia mencontohkan, adalah peristiwa 1997-1998 dimana era Soeharto jatuh. Penyebabnya adalah rasa takut masyarakat hilang. Makanya rezim tumbang.

Non-demokratik yang berlandaskan ketakutan itu, ditegaskan Anies, adalah tanda tidak sehatnya demokrasi. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang diperhatikan. 

Maka dari itu, bila ada pasal-pasal dalam UU yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya direvisi.

Anies lantang mengatakan, UU ITE sekarang bermasalah. Masalahnya, bukan pada melindungi data atau informasi, tapi ketika itu pasal-pasal karet dipakai untuk meredam ekspresi kebebasan.

"Kasihan, lapor bengkel bermasalah aja bisa disebut pencemaran nama baik padahal pelayanan bengkel, bukan pelayanan pemerintah nih, bahkan pelayanan rumah sakit begitu," ujar Anies. (*)