Ancaman Krisis Pangan, Alokasi Subsidi Mobil Listrik, dan Pengurangan Subsidi Pupuk Untuk Petani

Uwrite.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan perasaannya terhadap situasi yang dihadapi oleh 345 juta orang di seluruh dunia yang menghadapi risiko kelaparan akibat krisis pangan. Dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/5), Presiden Jokowi menekan bahwa sektor pertanian saat ini sangat rawan dan memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan negara.

"Dalam situasi di mana krisis pangan melanda, 345 juta orang di dunia menghadapi ancaman kelaparan karena perubahan iklim dan konflik,” kata Presiden Jokowi.

Dalam pernyataannya, Presiden juga mengakui bahwa kontribusi sektor pertanian dapat memberikan mata pencaharian dan menciptakan lapangan kerja yang luas, terutama di pedesaan. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di pedesaan cenderung lebih rendah daripada di perkotaan karena banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Namun, pernyataan Presiden Jokowi tersebut menuai kontroversi karena terlihat bertentangan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Salah satu kebijakan tersebut adalah pengurangan anggaran subsidi pupuk untuk petani.

Merurut penelusuran dari berbagai sumber terdapat penurunan anggaran subsidi pupuk dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 anggaran subsidi pupuk mencapai Rp34,3 triliun, kemudian turun menjadi Rp31 triliun pada tahun 2020, Rp29,1 triliun pada tahun 2021, Rp25,3 triliun pada tahun 2022, dan baru mencapai Rp24 triliun pada tahun 2023. lima tahun, subsidi pupuk mengalami penurunan sebesar hampir Rp10 triliun.

Sementara itu, pemerintah justru mengalokasikan dana anggaran sebesar Rp7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi motor listrik baru dan konversi hingga tahun 2024. Selain itu, subsidi mobil listrik juga diberikan dengan jumlah bervariasi, yakni antara Rp25 juta hingga Rp80 juta per unit.

Hasil Analisis Ekonom

Berdasarkan hasil analis ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menghadapi ancaman krisis pangan ini. Menurutnya, jika pemerintah benar-benar serius dalam menangani ancaman tersebut, maka anggaran yang diperuntukkan bagi sektor pertanian harus mendapatkan prioritas yang tinggi.

"Kalau kita berbicara anggaran seharusnya proyeksi mengenai potensi terjadinya krisis pangan juga diikuti dengan keberpihakan politik anggaran untuk memitigasi isu tersebut," kata Yusuf, dikutip dari CNNIndonesia.com.

Yusuf menjelaskan bahwa upaya penanganan subsidi pupuk tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memperbaiki subsidi penerima data sehingga subsidi tersebut tepat sasaran. Selain itu, penyesuaian komoditas yang menerima subsidi juga memengaruhi harga yang terpengaruh untuk pupuk subsidi. Subsidi pupuk yang semula mencakup sekitar 70 jenis komoditas, kini hanya diberikan kepada beberapa komoditas tertentu.

Yusuf juga mengingatkan bahwa masalah dalam proses pemberian subsidi pupuk masih menjadi perhatian yang perlu ditangani. Evaluasi yang dilakukan terhadap subsidi tersebut menunjukkan bahwa sistem latihan masih lemah. Hal ini berpotensi mempengaruhi ancaman target produksi strategi seperti padi dan jagung yang menjadi prioritas pemerintah.

Yusuf juga mencatat bahwa perhatian pemerintah terhadap subsidi pupuk tidak boleh terlalu fokus pada kebijakan subsidi kendaraan listrik. Ia mengingatkan bahwa isu krisis pangan sama pentingnya dengan isu kendaraan listrik. Yusuf menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang seimbang dalam pemberian subsidi pupuk dan memperhatikan dengan baik kebijakan tersebut.

"Saya tidak kaget kalau seandainya publik kemudian menilai bahwa arah pemerintahan lebih condong kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dan menyampingkan isu yang erat kaitannya dengan kelompok pendapatan menengah ke bawah," kata dia.

"Karena beberapa bulan ke belakang kita melihat seakan-akan pemerintah itu lebih ke subsidi karena listrik saja, namun isu mengenai subsidi pangan itu terlewatkan. Padahal kita tahu bahwa isu pangan tidak kalah pentingnya dengan isu kendaraan listrik," lanjutnya.