Amnesty Nilai Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza Langkah Berbahaya, Ini Alasannya

Uwrite.id - Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai rencana Indonesia mengirim pasukan TNI ke Gaza, Palestina, sebagai langkah berbahaya yang perlu ditinjau ulang.

"Rencana pemerintah mengirimkan 8.000 personel TNI ke Gaza di bawah payung Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) adalah pertaruhan berbahaya. Saat banyak negara menolak, Indonesia malah mendukung lewat pengiriman pasukan ke sana. Ini janggal dan harus ditinjau ulang," kata Usman melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (17/02).

Menurut Usman, meskipun pemerintah mengklaim rencana tersebut sebagai misi perdamaian, pengiriman pasukan nasional untuk beroperasi di Gaza di bawah kepemimpinan Trump dalam skema Dewan Perdamaian/Board of Peace (BoP) sama saja memberikan legitimasi pada pendudukan ilegal Israel atas Palestina dan genosida di Gaza.

“Indonesia sulit membela hak Palestina di PBB jika beroperasi dalam mekanisme BoP yang melemahkan PBB dan memperkuat dominasi AS dan Israel atas Palestina. Indonesia malah menyimpangi amanat UUD 45 yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia," katanya.

Ia menambahkan, Indonesia juga berpotensi menyimpangi amanat International Court of Justice (ICJ) yang menyatakan pendudukan Israel di Palestina ilegal menurut hukum internasional.

Menurutnya, skema BoP yang memerintah wilayah pendudukan Gaza tanpa mengikutsertakan Palestina namun menyertakan Israel dapat melanggengkan sistem apartheid dan genosida di Gaza.

Usman menilai persoalannya bukan pada niat menjaga perdamaian, melainkan pada mandat dan akuntabilitas.

Ia menyebut BoP lahir dari aksi unilateral sepihak, bukan melalui sistem multilateral yang memiliki standar akuntabilitas hak asasi manusia yang jelas.

Menurutnya, alih-alih memperbaiki situasi, Indonesia justru berisiko merusak tatanan sistem global pasca Perang Dunia II yang berbasis kesetaraan dan keadilan. Karena itu, ia menegaskan rencana tersebut harus ditinjau ulang.

Usman mendorong Indonesia memperkuat upaya penegakan hukum internasional dengan meminta pertanggungjawaban Israel atas genosida yang terjadi di Gaza.

Ia juga menegaskan keadilan bagi warga Palestina tidak bisa lagi ditunda, dan dunia termasuk Indonesia wajib melindungi warga Palestina serta memulihkan hak-hak mereka yang terabaikan sejak peristiwa Nakba 1948.

"Jangan sampai atas nama perdamaian, Indonesia menutup mata atas kejahatan genosida dan apartheid Israel dan mengubur kemerdekaan Palestina," pungkas Usman.

Sebelumnya, TNI AD menyiapkan prajurit untuk kemungkinan penugasan ke Gaza dalam misi perdamaian dan kemanusiaan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan rapat penyiapan Satgas telah digelar pada 12 Februari 2026.

Dalam rapat tersebut, TNI menetapkan format brigade komposit dengan kekuatan 8.000 personel. Namun hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan politik terkait tanggal keberangkatan.

Rencana pengiriman sekitar 8.000 personel masih berada pada tahap persiapan dan menunggu keputusan Presiden.

TNI AD menyusun timeline persiapan yang meliputi pemeriksaan kesehatan dan administrasi hingga Februari, gelar kesiapan pasukan pada akhir Februari, serta penyiapan sekitar 1.000 personel dalam kondisi siap berangkat pada awal April 2026.

Seluruh elemen pasukan ditargetkan siap diberangkatkan paling lambat akhir Juni 2026. TNI menegaskan status “siap berangkat” tidak berarti sudah atau pasti berangkat, karena jadwal keberangkatan tetap menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku. (*)