Adi Prayitno: Kemunculan Kabinet Bayangan Tanda DPR dan Parpol Gagal Jalankan Fungsi Pengawasan

Uwrite.id - Jakarta - Sejumlah aktivis, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil membentuk "kabinet bayangan" dengan sekitar 15 pos menteri untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Kelompok ini mengklaim gerakannya bersifat nonpartisan dan murni gerakan politik nurani.

Tujuan utama yang diusung adalah memberikan narasi tandingan dan melakukan check and balances terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Salah satu sorotan datang dari sosok bernama Bima yang mempertanyakan besarnya alokasi APBN untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis. Ia menilai di tengah gonjang-ganjing ekonomi, program populis perlu dievaluasi agar anggaran bisa dialihkan ke kebutuhan strategis lain.

Di tengah dinamika itulah pengamat politik Adi Prayitno menilai kemunculan kabinet bayangan justru lahir karena lemahnya fungsi pengawasan DPR dan partai politik. Pernyataan itu disampaikan Adi lewat kanal YouTube pribadinya, Kamis (23/07).

"Katanya kabinet bayangan ini dibentuk karena tidak ada check and balances yang mestinya itu diperankan oleh partai politik dan mestinya diperankan oleh kawan-kawan anggota dewan. Tapi dalam perkembangannya, check and balances itu nyaris tidak pernah ada," kata Adi.

Pandangan itu diperkuatnya saat menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji. Sarmuji menyebut kabinet bayangan sebagai bagian sah kebebasan berpendapat dalam demokrasi, namun mengingatkan agar kritik disalurkan melalui DPR sebagai lembaga penyeimbang eksekutif.

"Justru yang terjadi, yang kita tahu kenapa muncul kabinet bayangan, kalau kita mendengarkan sejumlah statement dari para aktivis dan menteri-menteri yang tergabung dalam kabinet bayangan, justru check and balances DPR itulah yang tak ada," ujar Adi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang disebut Adi dekat dengan pemerintah, merespons dengan menyatakan kritik dan masukan dari masyarakat termasuk dari kabinet bayangan akan dicermati. "Hal-hal yang baik katanya akan didengarkan, hal-hal yang positif akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan," kata Adi menirukan sikap pemerintah.

Adi menilai kemunculan kelompok kritis seperti kabinet bayangan merupakan konsekuensi wajar dari demokrasi yang terbuka. Menurutnya, ketika semua partai politik dan stakeholder penting menjadi bagian dari kekuasaan, maka penyeimbang harus muncul dari gerakan civil society.

"Dalam demokrasi jangan pernah berharap akan ada pandangan-pandangan yang sama. Demokrasi itu justru meniscayakan ada pandangan-pandangan yang berbeda satu sama yang lain," pungkas Adi. (*)