Dari Mantan Dirjen Hingga Mantan Gubernur: 16 Figur Berpeluang Besar Jadi Wakil Menteri Pertanian Pengganti Sudaryono

Uwrite.id - Jakarta - Posisi Wakil Menteri Pertanian kerap menjadi titik krusial dalam menjalankan program prioritas Kementerian Pertanian. Tugasnya tidak hanya membantu Menteri, tetapi juga menjadi jembatan teknis antara kebijakan di pusat dengan realitas di lapangan. Dengan tantangan pangan nasional yang semakin kompleks, figur yang mengisi posisi ini harus memiliki rekam jejak yang jelas di dunia pertanian.

Salah satu kriteria utama adalah pemahaman mendalam terhadap ekosistem pertanian, mulai dari hulu hingga hilir. Indonesia memiliki lebih dari 33 juta petani dengan karakteristik lahan, komoditas, dan budaya yang berbeda di tiap wilayah. Karena itu, figur yang kuat harus pernah turun langsung, bukan hanya berkantor di Jakarta.

Dari sisi kelembagaan, banyak figur yang muncul dari organisasi petani dan koperasi. Mereka yang pernah memimpin HKTI, KTNA, atau asosiasi komoditas memiliki keunggulan karena sudah membangun jaringan dengan penyuluh, gapoktan, dan dunia usaha. Jaringan ini penting untuk mempercepat implementasi program seperti pompanisasi, food estate, dan Brigade Pangan.

Figur lain yang layak diperhitungkan berasal dari kalangan akademisi pertanian. Guru besar dan peneliti dari IPB, UGM, dan Universitas Brawijaya memiliki basis data, riset, dan inovasi yang bisa diterjemahkan menjadi kebijakan. Kelemahan akademisi biasanya pada pengalaman birokrasi, sehingga butuh adaptasi cepat dengan sistem anggaran dan regulasi.

Dari kalangan militer, Nama EDY RAHMAYADI (mantan Gubernur Sumut) mencuat dan disukai netizen.

Ada pula figur dari kalangan birokrat karir di Kementan sendiri. Mereka memahami seluk beluk Eselon I, alur APBN, dan kerja sama dengan Bappenas, Kemenkeu, serta pemerintah daerah. Kelebihan mereka adalah kontinuitas program. Namun publik sering menuntut “wajah baru” yang membawa semangat perubahan.

Kelompok ketiga berasal dari dunia usaha pertanian dan agribisnis. Pengusaha yang berhasil membangun rantai pasok dari petani ke pasar modern dinilai memahami logika bisnis dan efisiensi. Mereka bisa mendorong hilirisasi dan ekspor komoditas. Tantangannya adalah memastikan tidak ada benturan kepentingan saat masuk ke ranah kebijakan publik.

Tokoh dari kalangan legislatif dan kepala daerah juga masuk radar. Bupati atau gubernur yang berhasil menaikkan produksi padi, jagung, atau hortikultura di daerahnya memiliki bukti kerja nyata. Pengalaman mereka mengelola dinas pertanian, irigasi, dan penyuluh menjadi nilai tambah karena sudah terbiasa dengan anggaran dan politik daerah.

Dalam konteks saat ini, isu ketahanan pangan, perubahan iklim, dan regenerasi petani menjadi sorotan. Karena itu figur ideal harus paham teknologi pertanian 4.0: mekanisasi, digitalisasi, dan penggunaan data. Figur yang melek startup agritech dan mampu menarik anak muda ke sektor pertanian akan lebih relevan.

Dari unsur start up dan founder apps digital agribisnis, drh. Cecep Mochammad Wahyudin, SKH., kerap disebut-sebut. Ia adalah pendiri dan owner dari startup E-tanee yang telah memiliki pengalaman dalam mendesain serta menjalankan rantai pasok komoditas hortikultura dan pangan dari petani ke pasar modern. Rekam jejaknya dalam membangun kemitraan dengan ribuan petani dan mendorong hilirisasi produk pertanian dinilai bisa memperkuat program ekspor dan stabilisasi harga.

Ir. H. Sefek Effendie, M.E. mantan Bupati Balangan Kalimantan Selatan juga mendadak intens muncul belakangan ini. Ketika menjabat, dirinya dikenal mendorong penguatan pertanian lahan kering, pengembangan komoditas jagung dan hortikultura, serta penguatan kelembagaan kelompok tani di Balangan. Program pertanian terpadu dan bantuan alsintan yang ia inisiasi dinilai membantu peningkatan produktivitas petani di wilayah pegunungan.

Dari unsur kepala daerah, H. Andi Sudirman Sulaiman, S.T. Gubernur Sulawesi Selatan saat ini disebut-sebut. Di bawah kepemimpinannya Sulsel konsisten surplus beras dan jagung. Ia juga menggagas program Brigade Pangan, mekanisasi, dan pompanisasi di tingkat desa.

Nama lain dari kepala daerah adalah Dr. H. Edy Rahmayadi, S.E., M.M., M.Si. Mantan Gubernur Sumatera Utara. Saat menjabat, ia mendorong peningkatan produksi padi, jagung, dan hortikultura di Sumut serta penguatan lumbung pangan di kawasan Deli Serdang. Ia juga dikenal dekat dengan kelompok tani dan aktif mendorong asuransi usaha tani.

Dr. Ir. Suwandi, M.M. juga masuk hitungan. Mantan Dirjen Hortikultura dan saat ini memegang jabatan Sekjen Kementan ini dikenal sebagai teknokrat yang mendorong ekspor hortikultura dan hilirisasi. Ia punya pengalaman panjang dalam penyusunan kebijakan komoditas dan tata niaga.

Salah satu nama jebolan birokrat juga yang kerap disebut adalah Dr. Ir. Dwi Andreas Santoso, M.P. Mantan Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan saat ini Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga. Rekam jejaknya mencakup pengawalan program swasembada dan penguatan penyuluh. Keunggulannya terletak pada penguasaan teknis dan jaringan di 34 provinsi.

H. Hendrajoni, S.H., M.M. Bupati Pesisir Selatan Sumatera Barat yang juga Ketua Dewan Pakar IKWAL Jakarta. Ia dikenal berhasil mengembangkan pertanian organik dan lada di daerahnya. Figur kepala daerah dinilai paham problem di lapangan: pupuk, harga, dan irigasi.

Dari unsur TNI, Mayjen TNI Mirza Agus, S.I.P. Pangdam XIII Merdeka juga masuk dalam perbincangan. Rekam jejaknya dalam mengawal program ketahanan pangan di wilayah Sulawesi bersama pemerintah daerah dan kelompok tani mendapat apresiasi. Pendekatan teritorial TNI yang ia pimpin dinilai efektif dalam mendukung Brigade Pangan, pompanisasi, dan pendampingan petani, khususnya di lahan-lahan potensial di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Dari unsur akademisi, Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi Guru Besar Ilmu Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB University. Pakar tata ruang, agraria, dan ketahanan pangan ini aktif sebagai perumus kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B. Kekuatannya ada pada data, kebijakan agraria, dan pemahaman mendalam soal konversi lahan pertanian.

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. Mantan Kepala Badan Litbang Pertanian dan Guru Besar IPB. Spesialisasinya pada inovasi teknologi pertanian, benih, dan mekanisasi. Ia memahami betul jembatan antara riset dengan petani.

Dari unsur organisasi petani, Dr. Ir. H. Moeljadi, M.P. Ketua Umum HKTI periode 2020-2025 memiliki basis massa kuat hingga ke desa. Ia dikenal memperjuangkan subsidi pupuk tepat sasaran dan asuransi pertanian. Mayjen TNI Purn. Dr. Sudaryanto, S.T., M.T. Ketua KTNA Nasional juga disebut karena punya akses langsung ke gapoktan dan penyuluh.

Pada akhirnya, siapa pun yang ditunjuk harus mampu menerjemahkan visi besar ketahanan pangan menjadi program yang dirasakan petani. Bukan sekadar seremonial. Posisi Wakil Menteri Pertanian adalah posisi kerja. Rakyat butuh figur yang hadir saat musim tanam, saat panen, dan saat harga jatuh. Karena itu rekam jejak, integritas, dan keberpihakan kepada petani kecil akan menjadi penentu utama dalam pengisian kekosongan ini. (*)